Senin, 04 Juni 2018 - 06:24:12 WIB
Program BSPS Tahun 2017, Diduga Langgar Peraturan Kemen PUPRKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 264 kali

Baca Juga:Kadali Keluarga Tahanan, ‘Kasat Reskrim’ Gadungan Diringkus Satreskrim Polres MajalengkaPenyidik Bidik Sejumlah Kegiatan DikmentiJalan Dusun Salusu Lanang Sangat Memprihatinkan, DPRD dan Pemda Terkesan Tutup MataSiti, Warga Miskin Desa Gadingan Kurang Perhatian Pemerintah

Pandeglang, Jaya Pos

Dalam menunjang program perumahan layak huni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat suatu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, Adapun masyarakat yang berhak mendapatkan program BSPS sudah ditentukan dalam peraturan kementerian tersebut, Adapun kriteria masyarakat yang bisa diajukan untuk mendapatkan batuan bedah rumah (BSPS) dalam peraturan Kementerian PUPR dituangkan terkait status tanah yang harus jelas dalam penguasaanya, artinya apabila tanah tersebut bukan hak milik diwajibkan ada k­eterangan hibah.

Namun bedasarkan pengaduan warga Kampung Sidang Sari RT 02//01 Desa Mekarsari Kec Panimbang yang tidak mau disebut namanya pada Jaya Pos menjelaskan, di tahun 2017 ada warga kampung tersebut mengajukan program bedah rumah (BSPS) yang status tanahnya kurang jelas dan didugga direkayasa.

Menanggapi hal tersebut Jaya Pos melakukan penelusuran, ternyata benar adanya informasi tersebut. Namun warga masyarakat Kampung Sindang Sari, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang salah satu orang yang mendapatkan program tersebut saat ditemui di kediamanya membenarkan hal tersebut dan dalam penjelasanya, “Saya melakukan ini atas perintah kepala desa, awalnya saya hanya menempati rumah bilik yang sudah jelek selama dua tahun sedanggkan tanah dan rumah ini milik almarhum Aput, mertua dari Sukarna Jaya, Kepala Desa Mekarsari, Tiba tiba saya didatangin Sukarna. J saya ditanya mau gak rumah ini dibangun ya mau tapi kalau saya yang ngebangun percuma ini kan bukan tanah saya nanti cuma ngebangunin orang saja. Lagian saya juga gak punya uang untuk ngebangun,” ucapnya.

“Lantas saya disuruh urus persyaratan untuk dapat bantuan bedah rumah dan disuruh akui bahwa tanah ini milik saya supaya bisa mendapatkan bantuan tersebut. Akhirnya Pak RT datang ambil persyaratan saya rekeningnyapun atas nama saya,” tambah Naimun.

Samin, RT 02/01 kampung Sindang Sari, Desa Mekarsari, Kec Panimbang tangal 9/5 saat ditemui dikediamanya membenarkan hal tersebut. Itupun atas perintah kepala desa. “Mengenai status ta­nah itu emang masih atasnama Aput mertua Sukarna Jaya, Kepala Desa Mekarsari jadi kalau mau nanya ke lurah langsung aja,” ucap Samin.

“Bahkan sekarang Naimun gak nempati rumah tersebut masalahnya apa saya juga kurang tau tapi setau saya kepala desa itu hanya ingin no­long Naimun,” ujar Samin.

Sukarna Jaya selaku Kepala Desa Mekarsari, Kec Panimbang pada tanggal (22/5) saat ditemui di Kantor Desa Mekarsari mengakui, namun Sukarna tetep merasa bahwa itu bukan pelanggaran walaupun status tanah milik orang lain yang penting ada surat pernyataan boleh ditempati selamanya, tapi tidak menunjukan surat pernyataan tersebut.

Dan saat kepala desa tersebut dijelaskan kriteria yang dapat diajukan untuk mendapatksn program BSPS tersebut, Sukarna pun de­ngan santai menjawab itu kan aturan.

“Bahkan ada yang pernah dapat bantuan juga tanah orang waktu turun material pindah ya materialnya bisa dibawa ketempat orang tersebut pindah,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut Nana S Kcn, aktifis LSM RP NKRI angkat bicara, “Hal itu tidak bisa dibiarkan, pasalnya Kepala Desa Mekarsari tersebut jelas menyalahi aturan. Semua program pemerintah apapun tetep didampingi aturan dan peraturan seperti halnya BSPS atau bedah rumah jelas diterangkan dalam aturan syarat orang yang boleh diajukan penguasaan tanahnya harus jelas. Kalau dilihat permasalahan Desa Mekarsari sudah jelas apa lagi sampai Naemun atas nama penerima manfaat tidak merasakan manfaatnya. Pasalnya, Naemun sampai saat ini tidak menempati rumah tersebut sehingga jelas yang diuntungkan pemilik tanah dan yang lebih tidak dimengerti lagi tanah yang diajukan masih atas nama Aput, Mertua dari Kepala Desa Mekarsari, sendiri. Dengan adanya hal tersebut saya berharap intansi terkait beserta penegak hukum segera bersikap tegas kalau memang ada pelanggaran hukumnya oknum kepala desa tersebut ditindak sesuai hukum yang berlaku untuk agar membuat efek jera dan tidak terjadi di desa yang lainya,” ujarnya.(Aan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59215)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51052)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19653)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14389)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13835)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13525)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13446)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12825)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8925)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8844)
Bedah JayaposSidang Putusan di PN BLB, Hanya Dibacakan Dua Orang HakimKab Bandung, Jaya Pos Sidang pembacaan putusan perkara Curanmor terhadap terdakwa Dicky Rahmad yang ...


Diduga Libatkan Sejumlah oknum Dewan dan Kades, Dana Pokir Diduga Jadi Ajang BancakanBermasalah, Proyek Kemenhub di KKU Rp 29 M Gagal DilaksanakanPapam Kanas Kecewa Dengan Proses Hukum Di Polsek Bilah HuluWaspada! Bank BNI Cabang Lahat Ada Indikasi Kecurangan di Transaksi Mesin ATM Nasabah ?Pemdes Patimban Diduga Lakukan Pungli SKD/SKA Hingga Ratusan Juta RupiahOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarRusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung Jawab
Laporan KhususIlyas Panji Alam Ajak Warga OI Budayakan Gotong-RoyongIndralaya, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengajak warganya membudayakan gotong-royong (goro), ...


Sanggar Tuah Pusaka Juara I Festival Tari Kabupaten Bintan 2019Gelar Forum OPD, DBPR OptimalkanPembangunan Kantor Pelayanan, Gedung Sekolah dan Civic CenterMisteri Liang Sakti Batu GordangBupati Subang Terima Piagam Penghargaan Presiden RI Sebagai Pelaksana Revitalisasi Pasar Rakyat TerbKebebasan Pers Dan Penyimpangan Profesi JurnalisLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerSekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea Bulan