Senin, 04 Juni 2018 - 06:24:12 WIB
Program BSPS Tahun 2017, Diduga Langgar Peraturan Kemen PUPRKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 199 kali

Baca Juga:Kadali Keluarga Tahanan, ‘Kasat Reskrim’ Gadungan Diringkus Satreskrim Polres MajalengkaPenyidik Bidik Sejumlah Kegiatan DikmentiJalan Dusun Salusu Lanang Sangat Memprihatinkan, DPRD dan Pemda Terkesan Tutup MataSiti, Warga Miskin Desa Gadingan Kurang Perhatian Pemerintah

Pandeglang, Jaya Pos

Dalam menunjang program perumahan layak huni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat suatu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, Adapun masyarakat yang berhak mendapatkan program BSPS sudah ditentukan dalam peraturan kementerian tersebut, Adapun kriteria masyarakat yang bisa diajukan untuk mendapatkan batuan bedah rumah (BSPS) dalam peraturan Kementerian PUPR dituangkan terkait status tanah yang harus jelas dalam penguasaanya, artinya apabila tanah tersebut bukan hak milik diwajibkan ada k­eterangan hibah.

Namun bedasarkan pengaduan warga Kampung Sidang Sari RT 02//01 Desa Mekarsari Kec Panimbang yang tidak mau disebut namanya pada Jaya Pos menjelaskan, di tahun 2017 ada warga kampung tersebut mengajukan program bedah rumah (BSPS) yang status tanahnya kurang jelas dan didugga direkayasa.

Menanggapi hal tersebut Jaya Pos melakukan penelusuran, ternyata benar adanya informasi tersebut. Namun warga masyarakat Kampung Sindang Sari, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang salah satu orang yang mendapatkan program tersebut saat ditemui di kediamanya membenarkan hal tersebut dan dalam penjelasanya, “Saya melakukan ini atas perintah kepala desa, awalnya saya hanya menempati rumah bilik yang sudah jelek selama dua tahun sedanggkan tanah dan rumah ini milik almarhum Aput, mertua dari Sukarna Jaya, Kepala Desa Mekarsari, Tiba tiba saya didatangin Sukarna. J saya ditanya mau gak rumah ini dibangun ya mau tapi kalau saya yang ngebangun percuma ini kan bukan tanah saya nanti cuma ngebangunin orang saja. Lagian saya juga gak punya uang untuk ngebangun,” ucapnya.

“Lantas saya disuruh urus persyaratan untuk dapat bantuan bedah rumah dan disuruh akui bahwa tanah ini milik saya supaya bisa mendapatkan bantuan tersebut. Akhirnya Pak RT datang ambil persyaratan saya rekeningnyapun atas nama saya,” tambah Naimun.

Samin, RT 02/01 kampung Sindang Sari, Desa Mekarsari, Kec Panimbang tangal 9/5 saat ditemui dikediamanya membenarkan hal tersebut. Itupun atas perintah kepala desa. “Mengenai status ta­nah itu emang masih atasnama Aput mertua Sukarna Jaya, Kepala Desa Mekarsari jadi kalau mau nanya ke lurah langsung aja,” ucap Samin.

“Bahkan sekarang Naimun gak nempati rumah tersebut masalahnya apa saya juga kurang tau tapi setau saya kepala desa itu hanya ingin no­long Naimun,” ujar Samin.

Sukarna Jaya selaku Kepala Desa Mekarsari, Kec Panimbang pada tanggal (22/5) saat ditemui di Kantor Desa Mekarsari mengakui, namun Sukarna tetep merasa bahwa itu bukan pelanggaran walaupun status tanah milik orang lain yang penting ada surat pernyataan boleh ditempati selamanya, tapi tidak menunjukan surat pernyataan tersebut.

Dan saat kepala desa tersebut dijelaskan kriteria yang dapat diajukan untuk mendapatksn program BSPS tersebut, Sukarna pun de­ngan santai menjawab itu kan aturan.

“Bahkan ada yang pernah dapat bantuan juga tanah orang waktu turun material pindah ya materialnya bisa dibawa ketempat orang tersebut pindah,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut Nana S Kcn, aktifis LSM RP NKRI angkat bicara, “Hal itu tidak bisa dibiarkan, pasalnya Kepala Desa Mekarsari tersebut jelas menyalahi aturan. Semua program pemerintah apapun tetep didampingi aturan dan peraturan seperti halnya BSPS atau bedah rumah jelas diterangkan dalam aturan syarat orang yang boleh diajukan penguasaan tanahnya harus jelas. Kalau dilihat permasalahan Desa Mekarsari sudah jelas apa lagi sampai Naemun atas nama penerima manfaat tidak merasakan manfaatnya. Pasalnya, Naemun sampai saat ini tidak menempati rumah tersebut sehingga jelas yang diuntungkan pemilik tanah dan yang lebih tidak dimengerti lagi tanah yang diajukan masih atas nama Aput, Mertua dari Kepala Desa Mekarsari, sendiri. Dengan adanya hal tersebut saya berharap intansi terkait beserta penegak hukum segera bersikap tegas kalau memang ada pelanggaran hukumnya oknum kepala desa tersebut ditindak sesuai hukum yang berlaku untuk agar membuat efek jera dan tidak terjadi di desa yang lainya,” ujarnya.(Aan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (55716)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50749)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14039)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13525)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13187)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12466)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8512)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7318)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6433)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6227)
Bedah JayaposKontrak Kerja Sudah Habis Pengerjaan Puskesmas Palembayan Masih LanjutAgam, Jaya Pos Proyek pembangunan Puskesmas Palembayan di Kab. Agam Sumbar, sudah menjadi gonjang ganjing ...


Diduga Terlibat Proyek, LSM Penjara Desak KKP Periksa Sejumlah Anggota DPRD Kota ManadoCV Linang Jaya Diduga Kirim Material Tak Sesuai RAB Ke 30 Penerima Program RTLH Di Desa LabuanDinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark UpPembangunan USB SDN Babat 2 Kecamatan Legok Beraroma KorupsiDiduga Proyek Pembangunan Pasar Cibaliung, Gunakan Besi BekasProyek NUSP-2 ADB Loan Rp 5,9 M di Kapuas Berbau KKNKades Tanjung Diduga Selewengkan Keuangan Desa Ratusan Juta Rupiah
Laporan KhususDesa Kendalrejo Gunakan Dana Desa Untuk Tingkatkan PembangunanTrenggalek, Jaya Pos Program pemerintah melalui Dana Desa serta Alokasi Dana Desa yang langsung diterima ...


APBD Tanah Datar 2019 DisepakatiHari Jadi Bantaeng Ke-764 Gubernur Sulsel Bantu Bantaeng 26 MBakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan BangsaLurah Bahu : Sidak Bagi Pendatang Berdomisili di WilayahnyaPengawasan APK Bersama Stakeholder Untuk Pemilu 2019Bupati Canangkan Gerakan Banyumas MembacaBanjir di Buaran DPU Tangsel Sigap Tangani Laporan Warga