Senin, 02 Juli 2018 - 07:37:05 WIB
Hakim Mulyadi Diduga Manipulasi Data Dalam Putusan PerdataKategori: Jakarta - Dibaca: 97 kali

Baca Juga:Dipimpin Kartubi, Perusda Siap Berbenah DiriTender Pembangunan Pagar Sarat KKN, Rekanan Peserta Lelang Disuruh Mundur dan Ditawari Proyek LainDirjen Dikdas Diminta Tindak Sekolah yang Melakukan PungliPPK Tidak Becus, Proyek Senilai Rp 2,1 M Gagal

Dugaan manipulasi data putusan ini dilakukan  saat agenda putusan. Saat membacakan isi putusan, Hakim Mulyadi memanipulasi dengan memasukkan jawaban tergugat I/Soeseno alim yang tidak memberikan jawaban pada saat agenda jawaban semestinya.

Jakarta, Jaya Pos

Hakim Mulyadi telah memanipulasi data putusan dalam perkara perdata gugatan wanprestasi, dengan nomor : 603/Pdt.G/2017/PN.JKT.UT. antara Herman Yusuf sebagai penggugat melawan Soeseno Halim (tergugat I), Arifin lie (tergugat II), Triadi Budi Setijono (tergugat III), dan Ha­lim Purnama alias Cun Liang (tergugat IV). Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pimpinan Mulyadi SH MH, dengan anggota : Salman Alfaris. SH, Drs. Tugiyanto Bc, Ip SH, MH. PP, Efa Cendrakasih SH, PP pengganti : Boby SH.

Dugaan manipulasi data putusan ini dilakukan majelis hakim terlihat saat agenda putusan. Saat membacakan isi putusan, Hakim Mulyadi memanipulasi dengan memasukkan jawaban tergugat I/Soeseno Halim yang tidak memberikan jawaban pada saat agenda jawaban semestinya. Hal ini pun sudah terbukti dalam replik penggugat/Herman Yusuf poin ke 1 yang mencantumkan bahwa tergugat I tidak mengajukan jawaban atas gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi dari penggugat.

Saat pembacaan putusan itulah penggugat kaget langsung berdiri protes dan menunjuk hakim majelis, “Saya keberatan! Kok ada jawaban tergugat I? Pak Hakim telah melanggar hukum acara!”. Yang kemudian membuat sidang diskors 30 menit oleh Hakim Mulyadi. Dan sehabis diskors, sidang pun dilanjutkan dengan pembacaan putusan sampai selesai, lalu penggugat langsung mengatakan banding.

Pasalnya, saat agenda jawaban dari para tergugat tanggal 7 Februari 2018, yang mengajukan jawaban hanya tergugat III (Triadi budi Setijono). Tergugat I/Soeseno Halim, tergugat II/Arifin Lie, dan tergugat IV/Halim Purnama alias Cun Liang tidak mengajukan jawaban. Kemudian Majelis Hakim Mulyadi di persidangan mengatakan sidang selanjutnya tanggal 14 Februari 2018 adalah agenda replik dari penggugat.

Pada tanggal 21 Feb 2018, saat agenda duplik dari para tergugat, tergugat I/Soeseno Halim juga membawa jawaban-rekopensi dibarengi dengan duplik-nya. Pada saat itu juga, penggugat (Herman Yusuf) sudah menyatakan keberatan dan memprotes hakim. “Yang mulia, ini acara duplik. Kok tergugat I/Soeseno Halim juga mengajukan jawaban? Saya tidak mau terima.”, protes penggugat.

Akhirnya setelah majelis hakim musyawarah, Hakim Tugiyanto menyuruh penggugat untuk mengambil jawaban tergugat I (Suseno Halim) dan berkata, “Sudah-sudah, jangan ribut. Terima saja jawabanya untuk baca baca di rumah.”

Dengan diterimanya agenda duplik bersamaan jawaban dari tergugat I/Soe­eno Halim, dan hakim yang memasukkan jawaban tergugat I dalam putusan, ditambah jelas terbukti juga tertulis dalam alur persidangan dalam perkara perdata no: 603/PDT.G/2017/PN.JKT.UT poin ke 2 : “........, namun walaupun sudah mendengar pemberitahuan majelis hakim, tergugat I tidak hadir dan melewatkan hak mengajukan jawaban tergugat I, serta tergugat II dan tergugat IV tidak mengajukan jawaban.” Hal itu mengindikasikan majelis hakim telah memanipulasi data dalam putusan.

Penggugat Herman Yusuf yang juga seorang wartawan itu jelas merasa dirugikan, karena perbuatan majelis hakim yang menangani perkara gugatannya ini sudah tidak adil dan ada intervensi. “Saya siap dikonfrontasi dengan majelis hakim bersangkutan yang menerima jawaban dari tergugat I/Soeseno Halim pada saat sidang agenda duplik pada tanggal (21/02/2018). Saya juga punya bukti dan saksi,” tantang Herman.

“Saya juga sudah melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Agung Bidang Pengawasan dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI bidang Pengawasan, juga pimpinan Ombudsman RI, dan Presiden RI,” tambahnya ke Jaya Pos, Herman Yusuf yakin bahwa masih banyak hakim baik dan adil dan punya hati nurani di negeri ini, “Ya saya Banding, saya yakin akan mendapatkan keadilan di tingkat yang lebih tinggi, saya yakin majelis hakim di Pengadilan Tinggi di sana (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) akan menangani perkara saya ini secara fair dan tidak ada intervensi,” ucapnya.

Banyak hal yang sebenarnya tidak tercantum dalam alur persidangan dalam perkara perdata ini. Seperti agenda pembacaan putusan yang sering ditunda-tunda sampai 3 (tiga) kali, dengan alasan kondisi kesehatan majelis hakim. Dalam putusan yang dibacakan : menolak seluruh gugatan (konvensi) Herman Yusuf dan menolak eksepsi tergugat I sebagian, dengan alasan menimbang namun bila dilihat dari uraian yang disampaikan penggugat, majelis hakim melihat secara runut dan runtut serta penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I karenanya eksepsi ini harus ditolak; perkara tersebut nebis in idem (pokok perkara sama diajukan/ disidangkan dua kali).

Seperti diketahui, gugatan Herman Yusuf sebelumnya mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Soeseno Halim. Dan gugatan ini telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahkan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan gugatan yang sekarang adalah gugatan wanprestasi, oleh karena itu pula, gugatan rekonvensi (balik) Soeseno Halim terhadap Herman Yusuf juga ditolak seluruhnya oleh majelis hakim pimpinan Mulyadi.

Majelis melihat gugatan balik itu tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat diterima. Gugatan Dua Perkara Dengan Nomor Perkara Berbeda Disatukan Dengan Majelis Hakim Yang Sama  Walaupun penggugat sudah protes dengan ketua majelis dan melapor ke Ketua Pengadilan, yang tadinya gugatan nomor 560/Pdt.G/2017/PN.JKT.UT. disidangkan oleh hakim majelis lain dan PP Boby Rahman Siahaan SH, tapi jawab Hakim Majelis Mulyadi agar putusan keduanya berjalan tidak bertentangan putusannya sama.

Gugatan Triadi Budi Setijono Nomor: 560/Pdt.G/2017/PN.JKT.UT, yang disatukan dengan majelis hakim dan anggota yang sama juga putusan waktu yang sama. terhadap Soeseno Halim/tergugat I, Notaris David SH/tergugat II, Herman Yusuf/tergugat III, dan Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Utara/tergugat IV, yang selama sidang hanya tergugat I dan tergugat III yang hadir, dalam kaitan membuat Akte Jual Beli (AJB) ke diri sendiri berdasarkan pengikatan jual beli dan akte kuasa masalah kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan di Perumahan Sunter Bisma, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, juga ditolak oleh majelis hakim.

Majelis hakim dalam Putusannya tidak mempertimbangkan AJB ke diri sendiri yang sudah jelas melanggar SEMA MA , yang sama pula. Alasan majelis bahwa Triadi Budi Setijono (penggugat) sudah menerima uang penjualan rumah tersebut. Walaupun tergugat I (Soeseno Halim) masih kurang 10 juta.

Tergugat I (Soeseno Halim) berhak menjual rumah yang disangketakan itu ke Herman Yusuf meskipun hanya memegang surat kuasa menjual dan Pengikatan jual beli dari Penggugat yang dibuat 7 Tahun lampau, dan membuat Akte Jual Beli ke diri sendiri, dibaca oleh Majelis secara cepat tidak membahas masalah Akte jual Beli (AJB) No,48 -tgl 10 sep 2008 ke diri sendiri diNotaris David SH.(Tergugat II) dan Sertifikat HGB No.2679 yang sudah habis masa belakunya Tgl,15-5-2011- maupun dalam pertimbangannya.

”Putusan ini benar-benar banyak kejanggalan apalagi dalam putusan menyatakan gugatan konpensi penggugat ditolak dan gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi dikabulkan sebagian, dalam kompensi: Dalam eksepsi-menolak eksepsi tergugat I seluruhnya: Dalam pokok perkara – menolak gugatan penggugat seluruhnya ; dalam rekonpensi mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebagian; menyatakan penggugat rekonpensi adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang masih disangketakan dengan tergugat III penggugat lansung menyatakan Banding” ucap penggugat.

Pakar Hukum DR Gelora Tarigan SH MH Menyatakan Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Berbeda Dengan Wanprestasi Atau Ingkar Janji.
Pengajar ilmu hukum di salah satu perguruan tinggi di Jakarta itu menyebutkan bahwa dalam PMH terdapat suatu tindakan yang melanggar hukum atas hak seseorang yang dalam hal ini Herman Yusuf. Sedangkan wanprestasi adalah suatu kesepakatan yang tidak dilaksanakan atau ingkar janji seseorang terhadap yang lainnya.

Atas dasar itu, kata Gelora yang juga Ketua Umum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (GRASHI) dan seorang praktisi hukum, PMH tidak bisa di-nebis in idem-kan dengan wanprestasi. Atau sebaliknya yang dihukum wanprestasi pun tidak bisa pula di-nebis in idem-kan ke perkara PMH. “PMH dengan waprestasi jelas berbeda walaupun orang/subyek dan obyeknya sama. Jadi, putusan majelis hakim PN Jakarta Utara itu saya nilai sangat keliru,” ujar Gelora.

Mengenai jawaban tergugat diterima pada acara duplik atau setelah penanganan perkara sudah dalam tahap duplik, menurut Gelora, juga bertentangan dengan hukum acara perdata. Jika hal semacam ini terjadi, maka majelis hakim tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. “Kalau hukum acara (perdata) dilanggar hakim secara seenaknya, wah gawat penegakan hukum kita, pencari keadilan menjadi tidak tahu harus mencari keadilan ke mana lagi,” tutur Gelora.

Menurutnya, untuk menghindari majelis hakim bertindak secara sewenang-wenang dalam menangani perkara atau melanggar hukum acara (perdata) seyogyanya hakim dapat digugat atas perbuatan melanggar hukum acara berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 28 D Ayat I UUD 1945, yang berbunyi : 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Red)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50562)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (33593)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13804)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13335)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12965)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12214)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8278)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (5776)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5593)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5513)
Bedah JayaposKades Cimanis - Sobang Diduga Korup Dana DesaPandengglang, JAYAPOS - Berawal dari pengaduan warga Desa Cimanis, Kec, Sobang yang tidak mau ...


Proyek Jalan Usaha Tani Senilai Ratusan Juta di Desa Brayung Kecamatan Puri HancurDiduga Ada Konspirasi, Bantuan Hibah Ternak Sapi 2017 MencurigakanCinta Sejati Berakhir di Balik Jeruji, Pelaku Pengeroyokan Malah Tidak Terjamah HukumEmbung Tanpa AirCV. Dewi Lestari Ketapang Diduga Mark-Up Proyek Jalan Usaha TaniPolisi Kecolongan, Ribuan Potong Kayu Log Ilegal lolosAMP Milik PT AKI Disinyalir Tidak Mengantongi Izin
Laporan KhususMasuk DCT, Pande-Iroot Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat MiskinManado, JAYAPOS -  Rasa syukur diungkapkan oleh Steven Pande-iroot salah satu Calon ...


Bulan Dana PMI Banyumas Targetkan 1,25 MRaih WTP 7 Kali, Pemkab OKI: Dampaknya untuk MasyarakatApel Akbar dan Pawai Muharram Terbesar Diikuti Ribuan SantriDanrem 071/Wk Juara 3rd Place "U Grade" IPSC Level III Standard DivisionRibuan Santri Banyumas Ikuti Pawai Taaruf Sambut Tahun BaruDrs Klusen Ketua Timses Kab MelawiSambut Tahun Baru Hijriyah, Bupati Banyumas Tabuh Bedug