Rabu, 05 September 2012 - 07:12:12 WIB
Diduga Realisasi Dana Gempa Kec. Cilawu BermasalahKategori: Jawa Barat - Dibaca: 279 kali

Baca Juga:Warga Jakarta Pusat Harapkan Penegak Hukum Awasi Penggunaan AnggaranPengusaha Ternak Ayam Dinagori Dolok Kahean Resahkan WargaDipimpin Kartubi, Perusda Siap Berbenah DiriTender Pembangunan Pagar Sarat KKN, Rekanan Peserta Lelang Disuruh Mundur dan Ditawari Proyek Lain

Garut, Jaya Pos

Dugaan perealisasian dana gem­pa di Kecamatan Cilawu bermasalah. Hal ini diungkapkan Ketua DPK Serikat Rakyat Miskin Indonesia (RSMI), Muhamad Aip Rizki kepada Jaya Pos, baru lalu.

Pihaknya mengaku, maraknya penyalahgunaan dalam perealisasian dana gempa di Kabupaten Ga­rut, salah satunya terjadi di Kecamatan Cilawu. Berdasarkan data dan pengaduan yang diterima dari para korban yang terdata maupun korban tidak terdata yang terkena bencana, proses pendataan, verifi­kasi serta perealisasiannya berma­salah, dimulai mark up data, pe­nggelembungan, tidak tepat sasaran dan banyaknya pemotongan de­ngan dalih untuk syarat admi­nis­trasi dan kearifan local. Selain itu, terjadi juga pemotongan dana jadup (jatah hidup) termasuk perealisasianya yang tebang pilih.

Dalam hal ini, diduga ada beberapa oknum melakukan kebohongan terhadap masyarakat karena terbukti dengan pengaduan masyarakat penerima manfaat juga hasil kroscek di lapangan ternyata terjadi beberapa permasalahan.

Sebagai aktivis, pihaknya me­lakukan langkah-langkah audensi dengan berbagai pihak dan me­lakukan pelaporan terkait indikasi tindak pidana korupsi terhadap aparatur yang berwenang seperti Kepolisian dan Kejari Garut.

Namun, dirinya menyayangkan, sudah tiga kali pihaknya mendatangi Kapolres juga Kejari masih belum ada tindak lanjut ataupun klarifikasi dari pihak mereka terkait permasalahan tersebut. “Hal ini tentu mengundang Tanya bagi kita selaku organisasi dan masyarakat.

Kalau mereka tidak menindaklanjuti, kami juga akan menggelar aksi untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah serta menagih hasil investigasi daripada Kepolisian dan Kejaksaan mengenai laporan yang telah dilakukan serta meminta pertanggung jawaban dari pihak BPBD, Fasilitator, Pokmas dan Muspika,” terangnya.

Sebagai bentuk keseriusan, untuk menindaklanjuti persoalan ini, pihaknya  telah membuat posko pengaduan di beberapa daerah. “Kami akan melakukan upaya hukum sampai ke tingkatan pusat, KPK, Kompolnas dan Kejaksaan Agung juga akan kita datangi karena terjadinya indikasi tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa,” tegasnya.

Camat Cilawu, Lilis Neti saat dikonfirmasi usai menghadiri pelantikan PPS di Gedung Wanita, mengatakan, sampai saat ini masalah perealisasian dana gempa di wilayahnya masih kondusif dan perealisasiannya pun benar-benar langsung kepada penerima manfaat sesuai data BAS dan data Bupati.

Namun, lanjut dia, jika ada temuan dari berbagai pihak, dirinya siap kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan karena pihaknya telah mengamanatkan sebelumnya terkait realisasi dana gempa harus betul-betul terealisasi dan jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari.

Mengenai kearifan lokal, diakuinya memang terjadi karena penerima manfaat yang peduli kepada sesama, tetapi tidak ada indikasi pengondisian. “Yang menjadi tujuannya uang dana gempa harus diterima oleh pemanfaat,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ka­pol­sek Cilawu, R Iman S. Sebagai pengamanan, pihaknya sudah melakukan tanggung jawab penuh atas perealisasian dana gempa tersebut. Dikatakannya, kalaupun ada penyimpangan, dirinya akan mengambil tindakan tegas. Akan tetapi dirinya meyakini, perealisasian dana gempa dari tahap pertama sampai saat ini berjalan dengan lancar dan kondusif.Hartono


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59202)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51035)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19222)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14366)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13808)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13508)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13431)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12805)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8825)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8790)
Bedah JayaposOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarPandeglang, Jaya Pos Pembangunan drainase di Jalan Raya Simpang Labuan–Cibaliung tepatnya di ...


Rusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasTiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP Tersangka
Laporan KhususLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah lakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...


Sekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoDisdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan