Kamis, 06 September 2012 - 07:29:39 WIB
Izin Galian C PPKS Unit Marihat Diberlakukan, Camat Siantar Kangkangi Hak KabupatenKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 367 kali

Baca Juga:Proyek Siluman di Dinas PU Binamarga Kabupaten Sidoarjo Diduga Ada KongkalikongSungai Cikamangi Desa Leuweunghapit Siap DikerukDiduga Korupsi DAK Rp 150 Juta, Kejari Bantaeng Periksa Anak Buah Kr GodengPengerjaan Rehab dan RKB Sejumlah SDN Asal Jadi, Kepsek dan Konsultan Diduga Lakukan Konspirasi

Simalungun, Jaya Pos

Diduga, Camat Siantar Sabmenta Pasaribu mengangkangi kewenangan Dinas Pengolahan Sumber Daya Air (PSDA), Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Sebab, telah memberi izin Galian C, yakni penambangan batu padas dari alur sungai oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Marihat, di Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Hal itu diperkuat penjelasan Rudi Siregar ST, Kasi Pertambangan Umum Distarukim–Tamben Kabupaten Simalungun, (25/8). Melalui telepon seluler dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk galian C yang dilakukan PPKS Unit Marihat.

Bahkan, Camat Sabmenta Pasaribu sama sekali belum memberikan rekomendasi untuk kepengurusan perizinan Galian C tersebut. “Anehnya, berdasarkan imformasi yang diperoleh bahwa Camat Siantar telah memberi izin galian kepada pihak PPKS,” ungkap Rudi.

Kabid Bina Manfaat PSDA Simalungun, Parulian Simatupang mengaku bahwa pihaknya juga belum mengeluarkan izin. “Sudah kita lakukan koordinasi dengan pihak PIT, sayangnya hingga saat ini belum memberi kabar tentang Galian C oleh PPKS tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Suwito, Humas PPKS melalui ponselnya, mengatakan, Galian C yang dioperasikan telah mendapat izin dari Camat Siantar.
Bahkan saat itu, lanjut Suwito, pihaknya telah menyerahkan sejumlah uang untuk upaya memperoleh izin tersebut.

Hal itu dikatakan setelah sebelumnya, Arfiansyah, bagian Sumber Daya Manusia (SDM) PPKS Unit Marihat, juga melalui ponselnya mengaku tidak tahu-menahu hal perizinan galian C yang dilakukan pihaknya, lalu menyarankan agar berkoordinasi dengan Humas.

Ketika hendak dikonfirmasi Camat Siantar, enggan mengangkat teleponnya. Demikian pula saat dikonfirmasi melalui pesan singkat SMS, juga tidak ada balasan.

Parahnya, dirinya sempat menghardik wartawan yang hendak konfirmasi langsung di kantornya. “Bukan kamu yang mengatur saya,” katanya sembari memerintahkan pegawainya untuk menutup pintu ruangan kantornya.

Menanggapi hal ini, Sahala Manurung SH, Ketua LSM Lepaskan, yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Reclassering mengatakan, akibat penambangan itu akan berdampak pada ekologi, imbasnya keanekaragaman hanyati menjadi terganggu, baik dalam pendistribusiannya maupun kelimpahan sepsis-sepsis yang ada di sekitar wilayah penambangan.

“Yang mengerti dampak penambangan tersebut, kan PSDA, BLH serta Dinas Pertambangan dan Energi, jadi seharusnya PPKS Unit Marihat dalam melakukan penambangan harus seizin ketiga dinas tersebut,” tegasnya.

Dalam permasalahan ini, pihak PPKS Unit Marihat diduga telah mengkakangi UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan, serta UU No 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. “Apabila dinas yang berkompeten keberatan, bisa saja pihak PPKS Unit Marihat terbelit tindak pidana,” tandasnya.Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59927)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54179)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51773)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15267)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14539)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14350)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14062)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13611)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13464)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9564)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik