Kamis, 06 September 2012 - 07:29:39 WIB
Izin Galian C PPKS Unit Marihat Diberlakukan, Camat Siantar Kangkangi Hak KabupatenKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 448 kali

Baca Juga:Proyek Siluman di Dinas PU Binamarga Kabupaten Sidoarjo Diduga Ada KongkalikongSungai Cikamangi Desa Leuweunghapit Siap DikerukDiduga Korupsi DAK Rp 150 Juta, Kejari Bantaeng Periksa Anak Buah Kr GodengPengerjaan Rehab dan RKB Sejumlah SDN Asal Jadi, Kepsek dan Konsultan Diduga Lakukan Konspirasi

Simalungun, Jaya Pos

Diduga, Camat Siantar Sabmenta Pasaribu mengangkangi kewenangan Dinas Pengolahan Sumber Daya Air (PSDA), Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Sebab, telah memberi izin Galian C, yakni penambangan batu padas dari alur sungai oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Marihat, di Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Hal itu diperkuat penjelasan Rudi Siregar ST, Kasi Pertambangan Umum Distarukim–Tamben Kabupaten Simalungun, (25/8). Melalui telepon seluler dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk galian C yang dilakukan PPKS Unit Marihat.

Bahkan, Camat Sabmenta Pasaribu sama sekali belum memberikan rekomendasi untuk kepengurusan perizinan Galian C tersebut. “Anehnya, berdasarkan imformasi yang diperoleh bahwa Camat Siantar telah memberi izin galian kepada pihak PPKS,” ungkap Rudi.

Kabid Bina Manfaat PSDA Simalungun, Parulian Simatupang mengaku bahwa pihaknya juga belum mengeluarkan izin. “Sudah kita lakukan koordinasi dengan pihak PIT, sayangnya hingga saat ini belum memberi kabar tentang Galian C oleh PPKS tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Suwito, Humas PPKS melalui ponselnya, mengatakan, Galian C yang dioperasikan telah mendapat izin dari Camat Siantar.
Bahkan saat itu, lanjut Suwito, pihaknya telah menyerahkan sejumlah uang untuk upaya memperoleh izin tersebut.

Hal itu dikatakan setelah sebelumnya, Arfiansyah, bagian Sumber Daya Manusia (SDM) PPKS Unit Marihat, juga melalui ponselnya mengaku tidak tahu-menahu hal perizinan galian C yang dilakukan pihaknya, lalu menyarankan agar berkoordinasi dengan Humas.

Ketika hendak dikonfirmasi Camat Siantar, enggan mengangkat teleponnya. Demikian pula saat dikonfirmasi melalui pesan singkat SMS, juga tidak ada balasan.

Parahnya, dirinya sempat menghardik wartawan yang hendak konfirmasi langsung di kantornya. “Bukan kamu yang mengatur saya,” katanya sembari memerintahkan pegawainya untuk menutup pintu ruangan kantornya.

Menanggapi hal ini, Sahala Manurung SH, Ketua LSM Lepaskan, yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Reclassering mengatakan, akibat penambangan itu akan berdampak pada ekologi, imbasnya keanekaragaman hanyati menjadi terganggu, baik dalam pendistribusiannya maupun kelimpahan sepsis-sepsis yang ada di sekitar wilayah penambangan.

“Yang mengerti dampak penambangan tersebut, kan PSDA, BLH serta Dinas Pertambangan dan Energi, jadi seharusnya PPKS Unit Marihat dalam melakukan penambangan harus seizin ketiga dinas tersebut,” tegasnya.

Dalam permasalahan ini, pihak PPKS Unit Marihat diduga telah mengkakangi UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan, serta UU No 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. “Apabila dinas yang berkompeten keberatan, bisa saja pihak PPKS Unit Marihat terbelit tindak pidana,” tandasnya.Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66450)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60952)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52716)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18423)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16281)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15541)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15263)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14952)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14712)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10931)
Bedah JayaposProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKetapang, Jaya Pos Proyek Peningkatan Jalan Pelang-Batu Tajam yang dilaksanakan oleh PT Marga Mulya senilai ...


Kejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa SabuDaud Pasaribu SH, : Fakta Persidangan, Objek Perkara Merupakan Harta Warisan Ibu Sinap Untuk PoniyemDewan Kunjungi Proyek 2.2 Milyar, Pelaksana Tuding Bekas PPK Persulit MerekaMerasa Dirugikan, Afrets Elat Melaporkan Keluarga Tumbel ke Polresta Manado
Laporan KhususKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanCatatan Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) Menurut beberapa sumber penelitian, para ilmuwan, setelah ...


DPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan MarosEbid Diana Putra: Kita Akan Wujudkan Masyarakat SejahteraPemkab Sukabumi Kembali Pertahankan Opini WTPBupati Gumas Lantik 12 Pejabat Struktural Kecamatan Manuhing