Sabtu, 14 Juli 2018 - 03:42:53 WIB
Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung JawabKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 55719 kali

Baca Juga:Izin Galian C PPKS Unit Marihat Diberlakukan, Camat Siantar Kangkangi Hak KabupatenProyek Siluman di Dinas PU Binamarga Kabupaten Sidoarjo Diduga Ada KongkalikongSungai Cikamangi Desa Leuweunghapit Siap DikerukDiduga Korupsi DAK Rp 150 Juta, Kejari Bantaeng Periksa Anak Buah Kr Godeng

Surabaya, JAYAPOS - Pembangunan melalui sistim proses lelang umum melalui satuan kerja Dinas Parawisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blitar tahun 2018 mulai dilaksanakan, dengan harapan hasil tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga. Akan proyek yang melalui mekanisme proses pekerjaan lapangan untuk fisik ini diduga banyak kejanggalan.

Demikian disampaikan salah satu warga di Kawasan Nglegok ketika bincang-bincang dengan Jaya Pos, belum lama ini. Menurutnya dalam proses pemenangan lelang disertai ketentuan atau prosedur yang harus dipatuhi dan itupun tertuang tahapan persyaratan yang mengacu pada penandatanganan fakta integritas kedua belah pihak, akan tetapi di lapangan pekerjaan terkesan amburadul bahkan diduga asal jadi seperti pada item pembetonan tidak memperhatikan PBI-1971.

Untuk pasangan amstampeng juga tidak dilakukan, pasangan pondasi batu kali belah 4 tidak dilakukan dan speci 1pc : 3 ps tidak maksimal, pasangan buis beton 30cm dan 50cm tidak terlihat, cor bawah kanstin dan pengecatan tidak dilakukan, cover beton setara karakteristik K300 untuk ketebalan dan kedalaman abaikan persyaratan, item pekerjaan pasangan rambu penunjuk jalan untuk rangkaian besi polos 12 sebagai penahan pondasi tiang bawah rambu ukuran seharusnya 1 meter tampak hanya 90 cm. Selain itu, adanya pengurangan kualitas dan kuantitas secara kasat mata, sehingga akibatnya diduga negara tel;ah merugi.

Perlu diketahui banyaknya serapan APBD 2018 Disbudpar Kabupaten blitar berjumlah 54 kegiatan. Dari dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sudah banyak terabaikan. Alha­sil semaunya sendiri, kondisi seperti proyek siluman tanpa ada legalitas seperti papan nama dan nilai proyek agar masyarakat bisa mengetahui asal-usul dan nilai proyek karena sudah tertuang pada UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Demikian pula direksi kit tak kelihatan bahkan untuk K3 wacana yang harus ditampilkan tak tampak.

Paket kegiatan daya tarik wisata dengan nomer ID 14600107 Satuan Kerja Dinas Parawisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang berlokasi di Kecamatan Nglegok ini, dimana Pemerintah Kabupaten Blitar pada anggaran DAK bersumber APBD 2018, pemilihan dibuka pada awal Februari sampai Maret 2018 dan waktu pekerjaan start awal Maret selesai Juli 2018, jangka waktu 4 bulan, paket konsultan oleh CV Apik Karya dengan nilai Rp 35 juta, sedangkan lelang ID 14599268, untuk penyedia jasa pagu Rp 1.4550.000 terkoreksi 3 peserta dan dimenangkan oleh CV GG, Konstruksi NPWP 71.880.149.1-653.00 de­ngan nilai menawaran Rp 1.044.029.800,25 dengan sub bidang kualifikasi yang diperlukan BG 009 dan SI003, akan tetapi untuk nilai KD (Kemampuan Dasar) hanya sub bidang SI003 untuk BG 009 tak ada nilai pengalaman atau tak punya kemampuan untuk pekerjaan paket ini, alhasil keseluruhan item dalam dokumen terabaikan.

Ketika Jaya Pos mengkonfirmasi salah satu aktivis pemerhati pembangunan LSM Fokus Curuption Jatim berkomentar, banyaknya item dalam dokumen persyaratan harus dipatuhi karena banyak celah untuk pekerjaan sebuah proyek mensiasati banyak cara guna pertebal saku dan agar mencegah terjadinya kegagalan kontruksi'

Hal itu tercantum dalam UU-RI No 18 tahun 1999 terutama untuk penyelenggara harus bersikap tegas terhadap rekanan nakal minimal sanksi black list atau pembongkaran bila tak sesuai, agar memberi efek jera bagi rekanan, sehingga tidak melempar tanggung jawab dan melakukan pembiaran. (Iwan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (55719)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50749)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14039)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13525)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13187)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12466)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8512)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7318)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6433)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6228)
Bedah JayaposKontrak Kerja Sudah Habis Pengerjaan Puskesmas Palembayan Masih LanjutAgam, Jaya Pos Proyek pembangunan Puskesmas Palembayan di Kab. Agam Sumbar, sudah menjadi gonjang ganjing ...


Diduga Terlibat Proyek, LSM Penjara Desak KKP Periksa Sejumlah Anggota DPRD Kota ManadoCV Linang Jaya Diduga Kirim Material Tak Sesuai RAB Ke 30 Penerima Program RTLH Di Desa LabuanDinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark UpPembangunan USB SDN Babat 2 Kecamatan Legok Beraroma KorupsiDiduga Proyek Pembangunan Pasar Cibaliung, Gunakan Besi BekasProyek NUSP-2 ADB Loan Rp 5,9 M di Kapuas Berbau KKNKades Tanjung Diduga Selewengkan Keuangan Desa Ratusan Juta Rupiah
Laporan KhususDesa Kendalrejo Gunakan Dana Desa Untuk Tingkatkan PembangunanTrenggalek, Jaya Pos Program pemerintah melalui Dana Desa serta Alokasi Dana Desa yang langsung diterima ...


APBD Tanah Datar 2019 DisepakatiHari Jadi Bantaeng Ke-764 Gubernur Sulsel Bantu Bantaeng 26 MBakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan BangsaLurah Bahu : Sidak Bagi Pendatang Berdomisili di WilayahnyaPengawasan APK Bersama Stakeholder Untuk Pemilu 2019Bupati Canangkan Gerakan Banyumas MembacaBanjir di Buaran DPU Tangsel Sigap Tangani Laporan Warga