Sabtu, 14 Juli 2018 - 03:42:53 WIB
Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung JawabKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 60012 kali

Baca Juga:Izin Galian C PPKS Unit Marihat Diberlakukan, Camat Siantar Kangkangi Hak KabupatenProyek Siluman di Dinas PU Binamarga Kabupaten Sidoarjo Diduga Ada KongkalikongSungai Cikamangi Desa Leuweunghapit Siap DikerukDiduga Korupsi DAK Rp 150 Juta, Kejari Bantaeng Periksa Anak Buah Kr Godeng

Surabaya, JAYAPOS - Pembangunan melalui sistim proses lelang umum melalui satuan kerja Dinas Parawisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blitar tahun 2018 mulai dilaksanakan, dengan harapan hasil tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga. Akan proyek yang melalui mekanisme proses pekerjaan lapangan untuk fisik ini diduga banyak kejanggalan.

Demikian disampaikan salah satu warga di Kawasan Nglegok ketika bincang-bincang dengan Jaya Pos, belum lama ini. Menurutnya dalam proses pemenangan lelang disertai ketentuan atau prosedur yang harus dipatuhi dan itupun tertuang tahapan persyaratan yang mengacu pada penandatanganan fakta integritas kedua belah pihak, akan tetapi di lapangan pekerjaan terkesan amburadul bahkan diduga asal jadi seperti pada item pembetonan tidak memperhatikan PBI-1971.

Untuk pasangan amstampeng juga tidak dilakukan, pasangan pondasi batu kali belah 4 tidak dilakukan dan speci 1pc : 3 ps tidak maksimal, pasangan buis beton 30cm dan 50cm tidak terlihat, cor bawah kanstin dan pengecatan tidak dilakukan, cover beton setara karakteristik K300 untuk ketebalan dan kedalaman abaikan persyaratan, item pekerjaan pasangan rambu penunjuk jalan untuk rangkaian besi polos 12 sebagai penahan pondasi tiang bawah rambu ukuran seharusnya 1 meter tampak hanya 90 cm. Selain itu, adanya pengurangan kualitas dan kuantitas secara kasat mata, sehingga akibatnya diduga negara tel;ah merugi.

Perlu diketahui banyaknya serapan APBD 2018 Disbudpar Kabupaten blitar berjumlah 54 kegiatan. Dari dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sudah banyak terabaikan. Alha­sil semaunya sendiri, kondisi seperti proyek siluman tanpa ada legalitas seperti papan nama dan nilai proyek agar masyarakat bisa mengetahui asal-usul dan nilai proyek karena sudah tertuang pada UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Demikian pula direksi kit tak kelihatan bahkan untuk K3 wacana yang harus ditampilkan tak tampak.

Paket kegiatan daya tarik wisata dengan nomer ID 14600107 Satuan Kerja Dinas Parawisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang berlokasi di Kecamatan Nglegok ini, dimana Pemerintah Kabupaten Blitar pada anggaran DAK bersumber APBD 2018, pemilihan dibuka pada awal Februari sampai Maret 2018 dan waktu pekerjaan start awal Maret selesai Juli 2018, jangka waktu 4 bulan, paket konsultan oleh CV Apik Karya dengan nilai Rp 35 juta, sedangkan lelang ID 14599268, untuk penyedia jasa pagu Rp 1.4550.000 terkoreksi 3 peserta dan dimenangkan oleh CV GG, Konstruksi NPWP 71.880.149.1-653.00 de­ngan nilai menawaran Rp 1.044.029.800,25 dengan sub bidang kualifikasi yang diperlukan BG 009 dan SI003, akan tetapi untuk nilai KD (Kemampuan Dasar) hanya sub bidang SI003 untuk BG 009 tak ada nilai pengalaman atau tak punya kemampuan untuk pekerjaan paket ini, alhasil keseluruhan item dalam dokumen terabaikan.

Ketika Jaya Pos mengkonfirmasi salah satu aktivis pemerhati pembangunan LSM Fokus Curuption Jatim berkomentar, banyaknya item dalam dokumen persyaratan harus dipatuhi karena banyak celah untuk pekerjaan sebuah proyek mensiasati banyak cara guna pertebal saku dan agar mencegah terjadinya kegagalan kontruksi'

Hal itu tercantum dalam UU-RI No 18 tahun 1999 terutama untuk penyelenggara harus bersikap tegas terhadap rekanan nakal minimal sanksi black list atau pembongkaran bila tak sesuai, agar memberi efek jera bagi rekanan, sehingga tidak melempar tanggung jawab dan melakukan pembiaran. (Iwan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60012)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54793)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51855)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15357)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14622)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14437)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14129)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13693)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13679)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9642)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik