Sabtu, 08 September 2012 - 07:12:00 WIB
Ketua BKD Minta Pimpinan Dewan Panggil Anggota KPUDKategori: Depok - Dibaca: 18 kali

Baca Juga:STKIP Pontianak Pionir Terdepan dalam Prodi SejarahKecewa Dengan Tindakan Penegak Hukum, Nurhasana Waruhu Mengadu ke KYRp 34 M Untuk Calo 'Ratu' AnggaranGila! Urus KTP DKI Dikenakan Hampir Rp 1 Juta

Depok, Jaya Pos

Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Agung Witjaksono meminta pimpinan Dewan mengintruksikan agar Ketua Komisi A memanggil seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terkait keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Depok tanggal 24 Agustus 2010, soal penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam pilkada lalu.

“Pimpinan Dewan harus memanggil seluruh anggota KPUD. Ingat, putusan MA tidak boleh digantung,” katanya.
Hal itu dilakukan, lanjut Agung, agar duduk perkara putusan MA ter­sebut jelas dan dapat dipahami mas­yarakat. Pimpinan Dewan harus memi­nta fatwa MA. “Sebenarnya pu­tusan tersebut memerintahkan KPUD melakukan pemilihan ulang atau tidak. Hal itu diperlukan agar kondisi seperti sekarang ini tidak berlarut-larut,” terangnya.

Agung menambahkan, permasalahan dilantiknya pasangan Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad bukan kesalahan Wakil Ketua DPRD Prihandoko, melainkan karena tidak tegasnya sikap pimpinan Dewan dalam menghadapi permasalahan pada waktu itu.

Selain itu, kata dia, saat situasi genting, para pendemo memaksa para ketua fraksi membuat surat mosi tidak percaya terhadap pelantikan tersebut yang ditujukan kepada Mendagri Gamawan Fauzi. “Yang menjadi pertanyaan, apakah surat dari fraksi-fraksi sampai ke menteri atau tidak. Saya masih melakukan investigasi masalah itu,” kata dia.

Agung meyakini, bila surat tersebut diterima Mendagri, tidak menutup kemungkinan dilakukan penunjukan pejabat pengganti sementara. “Kemungkinan surat tersebut tidak nyampe ke menteri. Yang menjadi pertanyaan kita, kemana surat itu sekarang. Kasus ini bisa masuk ke ranah pidana jika ada kesengajaan dari seseorang atau kelompok orang yang mencoba menyembunyikan atau tidak mengirimkannya ke menteri,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Depok Rintis Yanto mendesak KPU Provinsi Jabar mengganti seluruh anggota KPUD Depok. Namun MA membatalkan SK KPU Kota Depok soal penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok. Hal tersebut menunjukan kalau kelima anggota KPUD Depok tidak memiliki integritas, kredibelitas, dan profesionalitas. “Kami minta KPU Jabar mengganti seluruh anggota KPUD Depok,” paparnya.

Rintis berharap pergantian dilakukan sebelum Pilgub Jabar berlangsung. Tidak mungkin pilgub dapat berjalan lancar jika personil KPUD-nya masih yang lama. Bagaimana mungkin, kata dia, orang yang sudah berbuat kesalahan fatal dalam pilkada bisa menjalankan pilgub dengan baik. “Pilgub tidak mungkin berjalan lancar kalau KPUD masih diisi orang lama,” katanya.

Secara terpisah, Hasan mengatakan, tahapan Pilgub Jabar sudah dimulai tanggal 4 Agustus 2012 ini. Dimana, kata dia, pihaknya sudah melakukan rekrutman PPK. Dilanjutkan dengan rekrutman PPS. “Sekarang para calon peserta PPK dan PPS sudah mengembalikan folmulir pendaftaran,” ujarnya. Joko


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (4662)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (2990)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1659)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1085)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (605)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (514)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (464)Proyek Jalan Siduk-Ketapang Rp 27 M Diduga Bermasalah (336)Diabetes, Ancaman Yang Harus Diwaspadai (295)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (288)
Bedah JayaposAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiGresik, Jaya Pos APBDes Desa Katimoho Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Jawa Timur jadi sorotan. Pasalnya ...


Bendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun LapanganPT EBB Supply Puluhan Ribu Ton Solar Perhari ke Penambang di Sei KahayanRehab Sekolah Di Pandeglang Diduga Rawan PenyimpanganBPN Maros Akan Panggil Pemilik Sertifikat Ganda Pada Lahan Proyek Mamminasata Pekerjaan Jalan Pasirkadu-Perdana Dikeluhkan WargaPT. MAJI Diduga Serobot Lahan Kelompok Tani Karya Mandiri
Laporan KhususDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SADepok, Jaya Pos Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok mengelar acara Workshop penyusunan ...


Memperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030Menggali Monumen Quo Lijn, Tim Pusat Sejarah Kepolisian Melakukan PenelitianSiapkan Aparatur Transportasi Handal, Padang Panjang Teken MoU dengan STTDPemkab Mukomuko Memperingati Maulid Nabi Mudammad SAW 1439 H/2017 MImbau Pemkab/Pemkot Ingatkan Masyarakat Lakukan Pencegahan KebakaranPengembangan Pemasaran Melalui Online