Sabtu, 08 September 2012 - 07:12:00 WIB
Ketua BKD Minta Pimpinan Dewan Panggil Anggota KPUDKategori: Depok - Dibaca: 381 kali

Baca Juga:STKIP Pontianak Pionir Terdepan dalam Prodi SejarahKecewa Dengan Tindakan Penegak Hukum, Nurhasana Waruhu Mengadu ke KYRp 34 M Untuk Calo 'Ratu' AnggaranGila! Urus KTP DKI Dikenakan Hampir Rp 1 Juta

Depok, Jaya Pos

Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Agung Witjaksono meminta pimpinan Dewan mengintruksikan agar Ketua Komisi A memanggil seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terkait keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Depok tanggal 24 Agustus 2010, soal penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam pilkada lalu.

“Pimpinan Dewan harus memanggil seluruh anggota KPUD. Ingat, putusan MA tidak boleh digantung,” katanya.
Hal itu dilakukan, lanjut Agung, agar duduk perkara putusan MA ter­sebut jelas dan dapat dipahami mas­yarakat. Pimpinan Dewan harus memi­nta fatwa MA. “Sebenarnya pu­tusan tersebut memerintahkan KPUD melakukan pemilihan ulang atau tidak. Hal itu diperlukan agar kondisi seperti sekarang ini tidak berlarut-larut,” terangnya.

Agung menambahkan, permasalahan dilantiknya pasangan Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad bukan kesalahan Wakil Ketua DPRD Prihandoko, melainkan karena tidak tegasnya sikap pimpinan Dewan dalam menghadapi permasalahan pada waktu itu.

Selain itu, kata dia, saat situasi genting, para pendemo memaksa para ketua fraksi membuat surat mosi tidak percaya terhadap pelantikan tersebut yang ditujukan kepada Mendagri Gamawan Fauzi. “Yang menjadi pertanyaan, apakah surat dari fraksi-fraksi sampai ke menteri atau tidak. Saya masih melakukan investigasi masalah itu,” kata dia.

Agung meyakini, bila surat tersebut diterima Mendagri, tidak menutup kemungkinan dilakukan penunjukan pejabat pengganti sementara. “Kemungkinan surat tersebut tidak nyampe ke menteri. Yang menjadi pertanyaan kita, kemana surat itu sekarang. Kasus ini bisa masuk ke ranah pidana jika ada kesengajaan dari seseorang atau kelompok orang yang mencoba menyembunyikan atau tidak mengirimkannya ke menteri,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Depok Rintis Yanto mendesak KPU Provinsi Jabar mengganti seluruh anggota KPUD Depok. Namun MA membatalkan SK KPU Kota Depok soal penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok. Hal tersebut menunjukan kalau kelima anggota KPUD Depok tidak memiliki integritas, kredibelitas, dan profesionalitas. “Kami minta KPU Jabar mengganti seluruh anggota KPUD Depok,” paparnya.

Rintis berharap pergantian dilakukan sebelum Pilgub Jabar berlangsung. Tidak mungkin pilgub dapat berjalan lancar jika personil KPUD-nya masih yang lama. Bagaimana mungkin, kata dia, orang yang sudah berbuat kesalahan fatal dalam pilkada bisa menjalankan pilgub dengan baik. “Pilgub tidak mungkin berjalan lancar kalau KPUD masih diisi orang lama,” katanya.

Secara terpisah, Hasan mengatakan, tahapan Pilgub Jabar sudah dimulai tanggal 4 Agustus 2012 ini. Dimana, kata dia, pihaknya sudah melakukan rekrutman PPK. Dilanjutkan dengan rekrutman PPS. “Sekarang para calon peserta PPK dan PPS sudah mengembalikan folmulir pendaftaran,” ujarnya. Joko


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (113911)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (83010)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (15797)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (12389)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (9201)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (8855)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (8713)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (8495)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (7813)Demo di Kantor Bupati Tapteng, Minta Bonaran Situmeang Segera Ditangkap (7079)
Bedah JayaposPerubahan Jenis Tanaman PTPN VII Unit Usaha Bekri IlegalLampung Tengah, Jaya Pos Perkebunan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan dari tahun 1996 yang ...


Selamatkan Danau Toba ( I ), Pembabatan Hutan oleh GDS Ancam Keselamatan Pulau SamosirInfrastruktur di Desa Sei Landak Sangat Minim PengawasanBandar Narkoba Dilepas Kinerja Kapolres Sergai DipertanyakanPembangunan jalan Nasional, PT. Inti Indokomp Cs Diduga Kuat Gunakan Material NonstandarPupuk Bersubsidi Menghilang di Pasaran Petani Pantura Subang KelimpunganDiduga Proyek Bermasalah 3 LSM Laporkan ke KPKKejaksaan Akan Usut Dugaan Korupsi PDAM Tirtawening
Laporan KhususPembangunan Jembatan Desa Mendapat Apresiasi Dari MasyarakatIndramayu, Jaya Pos Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah dalam setiap pertemuannya menekankan tentang arti ...


Dr. Tigor Gembira, HKBP Perhatikan Masalah Pendidikan dan KesehatanIbu Petani, Kini Jadi Anggota DPRD Kota Pematang SiantarGelar Lomba Cipta Menu B2SAPSN Menjadi Budaya Hidup Bersih Sepanjang MasaPemkot Mojokerto Gelar Pameran UMKM dan Industri Kreatif Jatim 2014Rano Karno Resmikan Pembangunan Ruas Jalan Citeras-TigaraksaUpacara Peringatan HUT RI Ke 69 di Ogan Ilir Berlangsung Khidmat