Selasa, 07 Agustus 2018 - 06:44:34 WIB
MA Peringatkan PN Jakut Terkait Kasus Alih Fungsi Gedung ABC AncolKategori: Jakarta - Dibaca: 120 kali

Baca Juga:STKIP Pontianak Pionir Terdepan dalam Prodi SejarahKecewa Dengan Tindakan Penegak Hukum, Nurhasana Waruhu Mengadu ke KYRp 34 M Untuk Calo 'Ratu' AnggaranGila! Urus KTP DKI Dikenakan Hampir Rp 1 Juta

Jakarta, JAYAPOS - Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI akhirnya memberi Peringatan I kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyusul belum juga dilengkapinya berkas kasasi Pembading yang dikirim ke MA sejak Desember 2017 lalu.

Berkas dimaksud adalah Relaas Pemberitahuan Putusan dan Penjelasan Putusan No 629/Pdt/2016/PT.DKI Jo No 297/Pdt.G/2014/PN Jkt Utr yang dikirim pada Selasa, 14 November 2017 oleh PN Jakarta Barat (utusan) kepada pemohon sebagai kelengkapan dasar agar memori banding pemohon bisa langsung diproses oleh MA.

Staff Bidang Arsip Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung Slamet mengatakan, surat Peringatan I tertanggal 11 Juli 2018 dari Bawas MA, merupakan akibat tidak juga diindahkannya surat (perdana) yang dikirim sebelumnya oleh Panitera PN Jakut.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung, Suriyanto saat dikonfirmasi membenarkan perihal surat Peringatan I yang ditujukan kepada PN Jakut. Dikatakan, surat peringatan itu sebagai bentuk komitmen Bawas MA sebagai lembaga tinggi negara dalam menegakkan disiplin dan aturan (SOP) terhadap lembaga-lembaga hukum dibawah subordinasi MA demi tegaknya keadilan hukum di Indonesia.

Fakta kejahatan WAIP & Kecerobohan Hakim PN Jakut, potret buram peradilan hukum di Indonesia khususnya di wilayah PN Jakut dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tercermin dari banyaknya kasus yang muncul. Setidaknya seperti yang terjadi pada putusan PN Jakut atas Perkara No 297/Pdt.G/2014/PN Jakarta Utara dalam perkara perdata antara PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) sebagai penggugat dengan PT MEIS selaku tergugat.

Menurut Anggota DPR RI Henry Yosodiningrat, sebuah putusan yang sarat nuansa ‘transaksional’ dalam perkara kasus alih fungsi gedung ABC Ancol terasa sangat kental sekali. Bagaimana bisa Hakim PN Jakut saat itu selaku Ketua Abd Rosyad, anggota Sucipto dan Windarto menerima gugatan bahkan memutus perkara hanya berdasarkan tuntutan “sampah” yang tidak ada relevansi pelanggaran atas perjanjian yang sah disepakati para pihak berperkara di hadapan notaris Edison Jingga?

Cerobohnya majelis hakim saat menerima bahkan memutus perkara gugatan abal-abal dan mengada-ada tuntutan materiil WAIP kurang dari Rp 250 juta, untuk sekedar mempermasalahkan tagihan listrik, air dan catering (IPL) di saat MEIS sudah tidak operasional. Tentu tidak sebanding dengan investasi Rp 250 miliar yang sudah dikeluarkan MEIS serta pembayaran Rp 45 miliar transfer tunai yang sudah diterima WAIP (bukti terlampir) dan tidak disetor atau dilaporkan ke PJA sehingga dipastikan tidak menerima keuntungan apapun. Begitupun pajak dan PPN kewajiban WAIP otomatis tidak dibayarkan.

Sementara, lanjut Henry, pokok masalah yang sebenarnya, prinsip dan mendasar tapi tidak menjadi pertimbangan hakim di dalam memutus perkara, adalah kurangnya para pihak dimana PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA) selaku pemilik tidak dihadirkan sebagai saksi persidangan. Karena WAIP bukan pemilik dan hanya pengelola yang sedang berpekara dengan pihak ketiga.

Padahal, pada persidangan awal di PN Jakut tanggal 14 April 2015, pihak PJA pernah dipanggil sebagai saksi utama dalam perkara. Entah kenapa, di tengah jalan keberadaan PJA sebagai satu pihak ‘dihilangkan’ dalam eksepsi pokok perkara. Fakta ini jelas membuktikan adanya ‘skenario’ kejahatan besar demi keuntungan WAIP yang diabaikan hakim.

Justru, fakta kebohongan besar yang dilakukan WAIP adalah melakukan kontrak 25 tahun dengan MEIS tanpa sepengetahuan PJA tanggal 21 Maret 2012 di hadapan notaris Edison Jingga SH dengan memalsukan kontrak WAIP dengan PJA yang ditandatangani Budi Karya Sumadi (kini Menhub) sejak 2004 sebagai acuan palsu demi memuluskan perjanjian WAIP dengan MEIS. Padahal, serah terima WAIP dari PJA baru dilakukan pada 31 Juli 2013.

Karenanya, Henry meminta Bawas MA dan Komisi Yudisial (KY) segera memeriksa perkara yang tergolong prematur dan kurang pihak, serta adanya fakta-fakta kejahatan yang sangat terang benderang. Atas tipu muslihat WAIP yang dengan sengaja sudah melakukan pelanggaran berat, harus diberi sanksi hukum,” tegasnya.

Demi menguatakan hal tersebut, lanjutnya, Pembanding menyertakan bukti-bukti konkrit berupa: copy surat perjanjian BTO antara PJA dengan WAIP yang dipalsukan, copy perjanjian WAIP dengan MEIS, Surat Keterangan Domisili di Kelurahan Kota Bambu Utara, Surat Keterangan Kelurahan Jatipulo yang ditandatangani Lurah Jatipulo Fazaruddin SE dan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya terhadap Randi SH (juru sita PN Jakarta Barat) atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta autentik.

Disebutkan, WAIP juga bermasalah hukum dengan BUMD DKI lainnya. Seperti kasus Lindeteves di PD Pasra Jaya yang sudah ditangani pihak Ombusmen dan kasus penjualan aset lahan Jakpro di Pluit Jakarta Utara yang ditangani Kejaksaan (Jampidsus) hingga menjadikan Fredie Tan tersangka.

Oleh karenanya, Gubernur DKI Jakarta Anis Bawesdan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, KPK DKI, tim asesmen TGUPP dan BP BUMD DKI harus bertindak tegas sebagaimana janji politiknya saat kampanye. melakukan bersih-bersih dan perbaikan kinerja BUMD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, secara obyektif, transparan dan akuntable.(MUS)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (55161)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50743)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14030)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13517)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13180)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12454)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8505)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7291)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6411)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6210)
Bedah JayaposCV Linang Jaya Diduga Kirim Material Tak Sesuai RAB Ke 30 Penerima Program RTLH Di Desa LabuanPandeglang, Jaya Pos Desa Labuan, Kecamatan Labuan merupakan salah satu desa yang mendapatkan Program Rumah ...


Dinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark UpPembangunan USB SDN Babat 2 Kecamatan Legok Beraroma KorupsiDiduga Proyek Pembangunan Pasar Cibaliung, Gunakan Besi BekasProyek NUSP-2 ADB Loan Rp 5,9 M di Kapuas Berbau KKNKades Tanjung Diduga Selewengkan Keuangan Desa Ratusan Juta RupiahProyek Jalan Hotmix Desa Medalsari - Saketi Terkesan DitutupiBPK Diminta Audit Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Perbatasan Tutur Arah Malang
Laporan KhususHari Jadi Bantaeng Ke-764 Gubernur Sulsel Bantu Bantaeng 26 MBantaeng, Jaya Pos Pada tanggal 7 Desember 2018, seluruh masyarakat Bantaeng bersuka cita menyambut kembali ...


Bakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan BangsaLurah Bahu : Sidak Bagi Pendatang Berdomisili di WilayahnyaPengawasan APK Bersama Stakeholder Untuk Pemilu 2019Bupati Canangkan Gerakan Banyumas MembacaBanjir di Buaran DPU Tangsel Sigap Tangani Laporan WargaTanah Datar Gelar Festival Pesona Minang KabauDPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna Ke-LI (51)