Kamis, 09 Agustus 2018 - 07:53:56 WIB
PT SMS Dinilai Tidak KonsekuenKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 81 kali

Baca Juga:Asperator Biro Jasa yang Berbadan HukumKetua BKD Minta Pimpinan Dewan Panggil Anggota KPUDSTKIP Pontianak Pionir Terdepan dalam Prodi SejarahKecewa Dengan Tindakan Penegak Hukum, Nurhasana Waruhu Mengadu ke KY

Melawi, JAYAPOS - PT SMS adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan kelapa sawit berlokasi di Kecamatan Ella Kabupaten Mealawi Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam aktifitasnya, perusahaan ini dinilai oleh masyarakat sekitar tidak tepat janji, sebagaimana yang tertuang dalam MoU antara pihak perusahaan dengan masyarakat.

Dimana dari beberapa poin isi perjanjian, diantara­nya konversi plasma kepada masyarakat, usia kelapa sawit 5 tahun dengan pola bagi hasil 70:30 (tujuh puluh pesen untuk perusahaaan kebun inti dan diserahkan kembali ke masyarakat sebagai kebun masyarakat atau plasma, tiga puluh persen dari hasil penyerahan lahan).

Namun dalam masa tenggat waktu yang sudah molor tahun penyerahan, belum semua lahan plasma dikonversi. “Kami sepertinya telah dibohongi pihak perusahaan baik dengan pola bagi maupun tahun pembagian lahan. Dulunya hasil kesepakatan 70:30, sekarang 80:20,” ujar beberapa warga.

Karena permasalahan antara pihak perusahaan de­ngan masyarakat tidak tuntas sehingga masalah menjadi berkepanjangan. “Karena­nya kami minta pihak pemerintah memfasilitasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat, sehingga ada titik temunya,” ujar warga Ella kepada wartawan ketika dikonfirmasi di kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi, Rabu (25/7/2018), di sela pertemuan antara kedua belah pihak.

Dalam pertemuan ini, antar pihak perusahaan dan utusan masyarakat didampingi kepala desa masing-masing, pihak pemerintah Kabupaten Melawi melalui Dis Bun, sebagai fasilator antara kedua pihak.

Kepala Dinas Perkebunan Ir Abang kepada kedua pihak menyampaikan supaya menempuh jalan terbaik. Perusahaan yang berinvestasi ke Kabupaten Melawi dalam MoU awalnya berjanji akan menjehterakan perekonomian masyarakat. Pembagian hasil sesuai perjanjian 70:30%. Kalau ada perubahan perjanjian harus disepakati bersama, termasuk CSR untuk masyarakat setempat yang tidak mempunyai lahan.

Dan, masyarakat wajib mendukung pihak perusahaan bagaimana jalan terbaik yang berarti tidak menjadi mengorbankan khalayak masyarakat, tapi harus saling mendukung. Perusahaan berjalan lancar tentu masyarakat petani dan masyarakat lainnya akan maju dalam perekonomian. 

Abang meminta untuk pihak PT SMS dalam SIUP nya lahan dikelola sebanyak 10 ribu hectare, ternyata hasil pengukuran terakhir yang dilakukan oleh Disbun tidak sampai segitu. Ini menjadi suatu catatan bagi kami,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu Camat Nanga Pinoh Daniel, sebagai perwakilan dari 3 kecamatan lingkup ruang lahan PT SMS, menyarankan kepada masyarakat agar dicari jalan keluar antara kedua belah pihak.

“Kalau memang pembagian pola lahan plasma yang ditawarkan pihak PT SMS tidak merugikan masyarakat, mari kita terima. Bukan hanya pembagian lahan yang kita perlu lihat tapi terutama fisik kelapa sawitnya, bagaimana kelanjutannya dengan perusahaan termasuk masalah perawatan, akses jalan, pembayaran kredit, ini sangat penting,” jelasnya. (Pangaribuan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (56713)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50759)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14046)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13533)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13198)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12479)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8520)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7343)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6453)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6252)
Bedah JayaposDiduga Libatkan Oknum Dewan, Penegak Hukum Diminta Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Dana PokirSubang, Jaya Pos Terkait kasus dugaan bancakan dana pokok-pokok pikiran (Pokir), dulu populer disebut dana ...


BPN Labuhanbatu Diduga Ada Main Dengan PT. CSR, Terkait Luas ArealDinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark Up (Bagian 2)Lanjutan Peningkatan Jalan Jatake -Binong Diduga Beraroma KorupsiBelum Setahun, Jalan Tewah-Tumbang Miri Senilai 80 Miliar Sudah Rusak ParahKontrak Kerja Sudah Habis Pengerjaan Puskesmas Palembayan Masih LanjutDiduga Terlibat Proyek, LSM Penjara Desak KKP Periksa Sejumlah Anggota DPRD Kota ManadoCV Linang Jaya Diduga Kirim Material Tak Sesuai RAB Ke 30 Penerima Program RTLH Di Desa Labuan
Laporan KhususJalan Rusak Akibat Proyek Tol Sudah Mulus KembaliKayuagung, Jaya Pos Sejumlah ruas jalan di Kota Kayuagung yang rusak akibat mobilisasi kendaraan tonase ...


Perayaan Natal Bersama Oleh Gereja-Gereja Tambusai Utara-RohulDi HUT Ke-44 Semen Baturaja Semakin Peduli Lingkungan Kumpulan Silahi Sabungan Rayakan Ulang Tahun Ke 24 Kodam IV Diponegoro Kembali Sapu Bersih Juara Dalam TMMD ke 103 Tahun 2018Desa Kendalrejo Gunakan Dana Desa Untuk Tingkatkan PembangunanAPBD Tanah Datar 2019 DisepakatiHari Jadi Bantaeng Ke-764 Gubernur Sulsel Bantu Bantaeng 26 M