Selasa, 14 Agustus 2018 - 04:56:34 WIB
Kejati Minta Tindak PT Citra Indah Lestari, Proyek Rp 4 M di Kapuas Terindikasi Tak Sesuai KontrakKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 121 kali

Baca Juga:Antisipasi Musim Penghujan, Bantaran Tanggul Sungai Cilemer DirehabPenghuni Lapas Salahgunakan DXM Hingga Meninggal, Ibu Korban Lapor Ke Kantor PolisiBerpura-pura Jadi Pengamen, Rampok Mobil BoksTerlibat Kasus Narkoba, Ayahanda Julia Perez Jalani Sidang Perdana

Palangka Raya, JAYAPOS - Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemantau Proyek dan Pembangunan Daerah Kali­mantan Tengah (LPP-PDKT), Bidu US meminta Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng), menindak PT Citra Indah Lestari Mandiri Pusat Kuala Kapuas terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dirjen Cipta Karya, Pengembangan Kawasan Pemukiman Kalimantan Tengah, Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan senilai Rp 14 miliar lebih di Kawasan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, terindikasi tidak sesuai kontrak.

Permintaan itu disampaikan secara resmi melalui surat nomor: 90/LPP-PDKT/PR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018. Perihal: Mohon tanggapan, yang ditujukan kepada Ketua TP4D Kejati Kalteng. menanggapi pemberitaan koran Harian Jaya Pos edisi 492 Tahun X, 4-10 Juni 2018 halaman 9 bertajuk, “Proyek Rp 14 M Lebih Kawalan TP4D Kajati Kalteng Terindikasi Tak Sesuai Kontrak”.

“Berdasarkan temuan Jaya Pos ada beberapa hal yang diduga tidak dilaksanakan, seperti Direksi Keet, Cerucuk dan Lantai Kerja bangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Dan galian TPT dangkal, tidak sesuai dengan tinggi bangunan serta dikerjakan manual,” papar Bidu US.

Selain itu, dalam surat tersebut Bidu US juga meminta tanggapan dan tindakan dari Ketua TP4D terhadap pekejaan tersebut, jika pemberitaannya mengandung kebenaran. “Mengenai beberapa hal yang disampaikan, apa yang menjadi tanggapan Ketua TP4D terhadap pekerjaan tersebut jika dalam pemberitaan mengandung suatu kebenaran, lalu tindakan apa yang dilakukan oleh Ketua TP4D yang terlibat dalam pengawasan proyek tersebut, dalam hal ini kami mohon tanggapan dari Ketua TP4D Kejati Kalteng,” tutur Bidu US.

Sebagaimana diberitakan Jaya Pos, proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dirjen Cipta Karya, Pengembangan Kawasan Pemukiman Kalimantan Tengah, Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan senilai Rp 14 miliar lebih di Kawasan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, yang dikawal TP4D Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, terindikasi tidak sesuai kontrak.

Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh PT Citra Indah Lestari Mandiri Pusat Kuala Kapuas, berdasarkan surat perjanjian kerja konstruksi nomor: HK.02.03/SP/FSK-KAPUAS/PKP-KT/08, tanggal 17 April 2018, dan DIPA Nomor: SP DIPA-033.05.1.486551/2018 REVISI-I, tanggal 2 April 2018, Tahun Anggaran 2018, dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender tersebut, diduga ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Seperti direksi keet, cerucuk dan lantai kerja pada bangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), serta galian pondasi TPT dangkal, tidak sesuai dengan tinggi dan dikerjakan manual.

Menanggapi itu, kontraktor pelaksana PT Citra Indah Lestari Mandiri, Yatno, yang dikonfirmasi via pesan singkat (sms) Senin, (28/5) lalu, mengatakan bahwa rumah warga yang mereka sewa untuk bangsal kerja itu adalah direksi keet. Sementara di dalamnya tidak dipajang time scedule dan gambar bangunan yang dikerjakan.

Padahal secara teknis, pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan dapat berhasil dengan baik, apabila waktu dan kualitas atau mutu dikelola dengan baik. Salah satu sarana untuk dapat mengelola proyek dengan baik, adalah tersedianya tempat bagi pengawas proyek dan kontraktor, yaitu Direksi Keet.

Karena Direksi Keet, adalah tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, administrasi proyek, tempat memajang gambar skedul, gambar bestek, kurva S, dan lain-lain. Dimana pembangunan Direksi Keet termasuk pada pekerjaan persiapan dan dikerjakan sebelum pekerjaan inti dilaksanakan, dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan.

Akibat tidak adanya Direksi Keet tersebut, selain diduga tidak sesuai kontrak, kontraktor pelaksana juga dianggap tidak transparan terhadap proyek tersebut. Anehnya lagi, saat ditanya terkait pekerjaan cerucuk dan lantai kerja bangunan TPT yang tidak ada, serta galian TPT dangkal dan dikerjakan manual, Yatno malah mengarahkan supaya hal itu dibahas di Dinas.

Sebagaiman diketahui, TP4D ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Berdasarkan beberapa point penting tersebut, HM Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI segera membentuk TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) yang terdiri dari 3 komponen, yaitu TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4D Kejaksaan Tinggi berkedudukan di tingkat provinsi, dan TP4D Kejaksaan Negeri berkedudukan di tiap wilayah kota dan kabupaten TP4D mempunyai tugas dan fungsi, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. 

Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan. Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. (Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (50805)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50680)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13959)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13442)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13097)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12363)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8447)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7024)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6134)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6026)
Bedah JayaposPungli Marak di Pengujian Gedebage, Kir "Bungkus" Menjadi-JadiBandung, Praktik pungutan liar (pungli) di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Gedebage, Kota ...


Diduga Jadi Ajang Cari Untung, Sanimas Cigondang Pantas Laporkan KejatiPekerjaan Drainase di Kejayan Dinilai Kurang Baik, Warga Minta Adanya PerbaikanLSM FPR: Kades Perdana Harus Segera Ditindak TegasPembangunan Stasiun Uji Bus Kementerian Pertanian Memakai Material Tidak SNIProgram PAMSIMAS Desa Langensari Menuai MasalahAbaikan Syarat Dokumen Kontrak, PJU Jagir Wonokromo Asal PasangDiduga Korupsi DD Kades Cimanis Sobang Akan Dipolisikan
Laporan KhususIni Dia Pesan Walikota Depok di Hari Pahlawan !Depok, Walikota Depok Mohammad Idris menegaskan, tema Hari Pahlawan kali ini adalah ...


Tim Wasev Mabes TNI Apresiasi Hasil TMMD Reguler ke 103 Kodim 0376/Batang di Desa DurenomboPasilog Bersama Anggota Satgas TMMD Membuat Jamban SehatTNI Batang Membangun Desa Dengan HatiWakil Ketua TP-PKK Sumsel Lakukan Kunjungan Kerja dan Silaturahmi ke TP-PKK Kabupaten PALIPrajurit Satgas TMMD Juga Pandai MemasakBeginilah Penampakan Rumah Tuyeri yang Sudah Dibangun Satgas TMMDKUA PPAS APBD Kota Padang Panjang Resmi Ditandatangani