Senin, 20 Agustus 2018 - 05:49:31 WIB
Dewan Dorong Pemkab Trenggalek Olah Limbah B3 SendiriKategori: Jawa Timur - Dibaca: 155 kali

Baca Juga:Mendekati Vonis, Terdakwa Ajukan Surat SakitPengacara Afriyani Susanti Ajukan BandingPembayaran Tunjangan Profesi Guru TW I & II Tidak CukupTerkait Potensi Green Coke Pemko Akan Pelajari Kembali

Trenggalek, JAYAPOS - Menurut PP No. 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

Sehingga pengelolaannya juga harus menggunakan teknis dan regulasi khusus. Pengelolaan Limbah B3 ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1994 yang dibaharui dengan PP No. 12 tahun 1995 dan diperbaharui kembali dengan PP No. 18 tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 yang dikuatkan lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tanggal 26 November 2001 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Dan karena kekhususan tersebut maka tidak semua daerah mampu melakukan pengelolaan maupun pengolahannya. Seperti halnya Trenggalek yang harus bekerjasama dengan perusahaan pengolah limbah B3 di Mojokerto. Karena lokasi yang jauh dan tidak bisa sembarangan dalam pengolahan maupun distribusinya maka pihak penghasil limbah B3 yaitu Rumah Sakit serta Puskesmas di Trenggalek harus mengeluarkan biaya operasional hampir 1,5 milliyar rupiah tiap tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan salah satu tugas fungsinya sebagai lembaga monitoring, harus ikut serta dalam pengawasan dari aplikasi pelaksanaan tiap perundangan, aturan maupun regulasi.

Dari kaitan tersebut, Komisi IV DPRD Trenggalek yang membidangi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tersebut mendorong Pemda Trenggalek untuk bisa mengambil peluang dengan menyediakan alat pengolah limbah B3 sendiri. Karena hal tersebut juga bagian dari upaya pelayanan masyarakat, serta diharapkan nanti bisa jadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek mengatakan jika memang pengolahan limbah B3 khususnya medis di Kabupaten Trenggalek belum bisa dilakukan mandiri. Karena belum mempunyai alat dukung pengelolaan. “Karena Trenggalek belum mempunyai insigenerator maka selama ini langkah yang diambil adalah pihak penghasil limbah medis yaitu rumah sakit dan Puskesmas harus bekerjasama dengan pengolah limbah yang ada di Mojokerto,” jelasnya pada Jaya Pos, Kamis (16/8).

Menurut data yang ada, lanjut Sukarodin ternyata selama satu tahun RSUD itu sedikitnya harus membayar 1 miliyar rupiah dan Puskesmas sekitar 450 juta rupiah untuk pengolahan limbah medisnya tersebut. “Dan dalam rapat kerja antara Komisi IV dengan OPD terkait beberapa waktu lalu, hal itu sudah terklarifikasi. Sehingga akhirnya kita harus mulai berfikir tentang opsi lain yang lebih baik,” imbuh Politisi PKB tersebut.

Saat peluang tersebut bisa diakomodir oleh Pemda, dengan mampu menyediakan alat pengolah limbah B3 maka limbah yang ada bisa dikelola sendiri di Trenggalek sendiri.

“Bagaimanapun anggaran sekitar 1,5 milliyar rupiah itu masih dilingkup RSUD dan Puskesmas yang nota bene adalah milik pemerintah, belum yang dari Rumah Sakit ataupun klinik-klinik kesehatan swasta, dokter praktek serta masih banyak sumber limbah B3 lain. Sehingga, alangkah baiknya potensi yang ada ini diambil dan bisa manfaatkan sebagai alternatif penambah PAD kita,” pungkas anggota DPRD dari Dapil IV tersebut.(HWi)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59567)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51426)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (44031)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14911)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14186)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14014)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13754)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13213)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11114)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9192)
Bedah JayaposPengelolaan Dana Pokir Desa Bojongkeding Diduga Sarat KKNSubang, Jaya Pos Kultur perilaku korup birokrasi di negeri ini kian hari semakin kompleks dan parah. Korupsi ...


Kantor Terbengkalai Rapat Malah Digelar di Rumah KadesAnggaran Pembelian Kendaraan Roda 4 Diduga Mark Up, Kades Ciawi Berdalih Sisa Lebihnnya DisilpakanGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaKetua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan Amburadul
Laporan KhususZAF International Semakin Diminati MasyarakatDepok, Jaya Pos ZAF International merupakan lembaga pendidikan yang berkomitmen dengan pengembangan Sumber ...


Pembangunan Tanggul Banjir Blok Pulo Direspon Positif MasyarakatApri Terima Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Wapres JKBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019