Senin, 20 Agustus 2018 - 05:49:31 WIB
Dewan Dorong Pemkab Trenggalek Olah Limbah B3 SendiriKategori: Jawa Timur - Dibaca: 110 kali

Baca Juga:Mendekati Vonis, Terdakwa Ajukan Surat SakitPengacara Afriyani Susanti Ajukan BandingPembayaran Tunjangan Profesi Guru TW I & II Tidak CukupTerkait Potensi Green Coke Pemko Akan Pelajari Kembali

Trenggalek, JAYAPOS - Menurut PP No. 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

Sehingga pengelolaannya juga harus menggunakan teknis dan regulasi khusus. Pengelolaan Limbah B3 ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1994 yang dibaharui dengan PP No. 12 tahun 1995 dan diperbaharui kembali dengan PP No. 18 tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 yang dikuatkan lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tanggal 26 November 2001 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Dan karena kekhususan tersebut maka tidak semua daerah mampu melakukan pengelolaan maupun pengolahannya. Seperti halnya Trenggalek yang harus bekerjasama dengan perusahaan pengolah limbah B3 di Mojokerto. Karena lokasi yang jauh dan tidak bisa sembarangan dalam pengolahan maupun distribusinya maka pihak penghasil limbah B3 yaitu Rumah Sakit serta Puskesmas di Trenggalek harus mengeluarkan biaya operasional hampir 1,5 milliyar rupiah tiap tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan salah satu tugas fungsinya sebagai lembaga monitoring, harus ikut serta dalam pengawasan dari aplikasi pelaksanaan tiap perundangan, aturan maupun regulasi.

Dari kaitan tersebut, Komisi IV DPRD Trenggalek yang membidangi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tersebut mendorong Pemda Trenggalek untuk bisa mengambil peluang dengan menyediakan alat pengolah limbah B3 sendiri. Karena hal tersebut juga bagian dari upaya pelayanan masyarakat, serta diharapkan nanti bisa jadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek mengatakan jika memang pengolahan limbah B3 khususnya medis di Kabupaten Trenggalek belum bisa dilakukan mandiri. Karena belum mempunyai alat dukung pengelolaan. “Karena Trenggalek belum mempunyai insigenerator maka selama ini langkah yang diambil adalah pihak penghasil limbah medis yaitu rumah sakit dan Puskesmas harus bekerjasama dengan pengolah limbah yang ada di Mojokerto,” jelasnya pada Jaya Pos, Kamis (16/8).

Menurut data yang ada, lanjut Sukarodin ternyata selama satu tahun RSUD itu sedikitnya harus membayar 1 miliyar rupiah dan Puskesmas sekitar 450 juta rupiah untuk pengolahan limbah medisnya tersebut. “Dan dalam rapat kerja antara Komisi IV dengan OPD terkait beberapa waktu lalu, hal itu sudah terklarifikasi. Sehingga akhirnya kita harus mulai berfikir tentang opsi lain yang lebih baik,” imbuh Politisi PKB tersebut.

Saat peluang tersebut bisa diakomodir oleh Pemda, dengan mampu menyediakan alat pengolah limbah B3 maka limbah yang ada bisa dikelola sendiri di Trenggalek sendiri.

“Bagaimanapun anggaran sekitar 1,5 milliyar rupiah itu masih dilingkup RSUD dan Puskesmas yang nota bene adalah milik pemerintah, belum yang dari Rumah Sakit ataupun klinik-klinik kesehatan swasta, dokter praktek serta masih banyak sumber limbah B3 lain. Sehingga, alangkah baiknya potensi yang ada ini diambil dan bisa manfaatkan sebagai alternatif penambah PAD kita,” pungkas anggota DPRD dari Dapil IV tersebut.(HWi)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59089)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50946)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14252)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (13814)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13718)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13398)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13352)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12701)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8737)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8257)
Bedah JayaposKetua NCW Lahat Dapat Surat Balasan Terkait Dugaan Korupsi di PUPR Senilai Rp24 MNCW desak KPK agar secepatnya memproses kasus dugaan korupsi senilai Rp 24 miliar yang dilaporkan melalui ...


RSI Siti Hajar Tidak Profesional Dalam Menangani PasienPolemik Pengiriman 2.493 Ton Zirkon Oleh PT Putraprima Mineral MandiriDiduga Gelapkan Dana Nasabah, PT PNM Unit Amurang Dilaporkan Ke Polda SulutMencuri Kabel Milik PT OKI Pulp and Papers Mills, Sarmadin Ditangkap PolisiMantan Camat Merapi Timur Diduga Terlibat Pembuatan Surat Tanah FiktifDrainase Desa Rimba Beringin Rusak Diduga Pembangunan Asal JadiRealisasi APBD Membengkak, Biaya Perjalanan Dinas 2017 Terindikasi Korupsi ?
Laporan KhususPenilaian Dasawisma Aster II "Optimis Raih Juara"Padang Panjang, Jaya Pos Dasawisma Aster II berhasil menjadi nominator Kelompok Dasawisma Berprestasi ...


Fachrori: Kita Berupaya Maksimal Wujudkan Program Pembangunan 30 Ribu Massa Akan Ramaikan Gelaran Generasi Muda Cinta Lalu Lintas di Provinsi JambiFachrori Rapat Bersama Mentan Bicarakan Penguatan Harga Karet dan PanganHasil Evaluasi SAKIP Pemkab Gunung Mas Raih Predikat BPerbub Baru: Gaji PTT di Gumas Diatas UMKBupati Gumas Lantik 59 Kades Terpilih Periode 2018-2024Jiwa Rela Berkorban R Joko Kaiman Perlu Diteladani