Rabu, 22 Agustus 2018 - 06:15:42 WIB
Tersandung Hukum Karena Bawa 17 BurungKategori: Tangerang - Dibaca: 376 kali

Baca Juga:Tidak Takut Jabatan, Staf Bakorluh Sulsel Laporkan Pimpinan ke KejaksaanDua Bersaudara Tewas Ditabrak MobilMendekati Vonis, Terdakwa Ajukan Surat SakitPengacara Afriyani Susanti Ajukan Banding

Tangerang, JAYAPOS - Kontes burung, tak lepas dari keindahan suaranya. Ternyata untuk memiliki burung harus mengetahui aturan atau Undang Undang. Apalagi bila warga negara asing, tentunya masing-masing negara memiliki undang undang yang patut diketahui warganya.

Bagaimana dengan terdakwa Kao Hsing Te, karena tidak tahu aturan atau Undang undang kepemilikan burung atau memang pura-pura tidak tahu, harus mengikuti persidangan walaupun menjadi tahanan kota. Karena perbuatannya membawa 17 burung dilindungi tanpa dilengkapi dokumen resmi menyebabkan dirinya harus duduk di kursi pesakitan dan siap menerima sanksi hukum.

Pada dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Taufik Hidayat menjelaskan bahwa tanggal 14 April 2018 tengah malam diterminal 3, terdakwa ditangkap petugas Avsek karena kedapatan membawa 17 kantong warna hitam berisi beberapa burung yang dilindung, seperti Anis, Kacer dan Kleci yang disimpan dalam koper. Terdakwa bisa melewati x ray, namun tas koper berisi 17 burung tidak berhasil. Setelah diperiksa dokumen kepemilikannya yang tidak jelas, selanjutnya terdakwa diserahkan ke petugas karantina.

Sama halnya dengan keterangan saksi drh Ambar Retnowati, petugas karantina Bandara SoeTa Tangerang. “Benar bahwa terdakwa ditangkap petugas Avsec kemudian diserahkan kepada kami pak hakim,” kata Ambar di hadapan ketua majelis hakim Irvan Siregar.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 31 ayat (1) jo pasal 7 UURI No 16 tahun 1992 mengenai karantina hewan, tumbuhan dan ikan. “Ancaman 3 tahun penjara denda 150 juta rupiah,” terangnya.

Disisi lain, terdakwa mengaku suka akan hewan jenis burung. “Saya beli burung tersebut di pasar burung Pramuka Jakarta,” kata Kao melalui penterjemahnya.

Warga negara asing yang mengikuti persidangan menjadi perhatian kuli tinta di Pengadilan Negeri Tangerang, karena terkait isu, suara sumbang atau dugaan uang untuk memperingan sanksi hukuman. Untuk itu, dihimbau agar KPK memo­nitor perjalanan sidang perkara ini.(Togun)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59434)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51308)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37025)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14784)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13902)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13087)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10230)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9081)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut