Senin, 10 September 2012 - 07:12:22 WIB
Sertifikasi Prona 2012 Wali Nagari Lakitan Utara Lakukan PungliKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 639 kali

Baca Juga:Kejaksaan Diminta Segera Periksa Jajaran Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta BaratPersiapan Musda IV, DPK KNPI Siak Cari Pengganti Irvan GunawanTiga Curug di Santanamekar Perlu Perhatian PemkabSamsat Rancaekek Perketat Penerbitan STNK

Pessel, Jaya Pos

Program Nasional (Prona) BPN tahun 2012 Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui kecamatan dan kenagarian menggelar sertifikasi pengurusan tanah gratis. Masyarakat Kenagarian Lakitan Utara menyambut antusias diadakannya prona yang bertujuan untuk kepengurusan hak kepemilikan tanah, dalam konteks administrasi dan pengurusan pajak.

Kala itu, Maiven, Kepala BPN Kabupaten Pessel dalam sosialisasi dengan peserta prona 2012 berlangsung di mushola Air Labuan Kampung Padang Mandiangin Kenagarian Lakitan Utara. Dalam sosialisasi dirinya menjelaskan sertifikat prona bertujuan untuk pemegang hak kepemilikan tanah dalam menentukan patokan area kepemilikan tanah, dengan lebih dahulu menentukan batas-batas sepadan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh petugas pengukuran dari BPN.

Maiven juga menjelaskan tidak ada pungutan untuk biaya sertifikat prona, karena prona telah disubsidi oleh pemerintah melalui distribusi dana Dipa. “Jangan main-main dengan pungutan prona, itu pidana,” tambah Maiven.

Sementara Wali Nagari Lakitan Utara, Yuslimardan AMd saat ditemui Jaya Pos di ruang kerjanya, baru lalu menjelaskan, bagi peserta prona dikenakan biaya sebesar Rp 500 ribu dengan alasan penggunaan sebagai alas hak. “Alas hak adalah hak kami untuk memungut kepada peserta prona dengan ketentuan kesepakatan. Bagi peserta prona yang tidak membayar tidak didaftarkan sebagai peserta prona 2012,” ujarnya.

Dirinya mengakui, perangkat nagari bukan malaikat, untuk turun ke bawah butuh biaya, sehingga baginya, wajar pungutan dilakukan selain tahun lalu nilainya lebih besar dari pada sekarang. “Mengenai alas hak, kami telah dapat persetujuan dari BPN,” ungkap Yuslimardan.

Menyikapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat menyayangkan pernyataan tersebut. “Yuslimardan sebagai Wali Nagari Lakitan Utara, jelas telah melanggar aturan pemerintah yang mana pengurusan sertifikat prona gratis, karena telah dianggarkan dan disubsidi oleh pemerintah melalui dana Dipa,” ujarnya.

Mengenai pungutan yang dilakukan oleh wali nagari yang masih tetap saja membangkang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, lanjut sumber, jelas sudah mengangkangi acuan yang diterapkan oleh BPN. Roni Prima


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (114798)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (84022)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (17378)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (14846)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (10329)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (10111)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (9980)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (9836)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (9463)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (9021)
Bedah JayaposProyek P4-ISDA-IK di Lingkungan BBWSPJ 2013 Banyak PenyimpanganMakassar, Jaya Pos Program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pertanian tahun 2013 lalu, sepertinya ...


Gapoktan Gema Desa Diduga Lakukan Pungli Berkedok TabunganPenegak Hukum Didesak Telusuri Kekayaan Kepsek SMAN 41 JakutDirjen KP3K Akui Belum Diberitahu SPDN Habis Kuota BBMAhli Waris Minta Kepastian Hukum, 33 Tahun Tanah Warisan Nenek Renta Belum Ganti RugiSawit PT. ALM Ketapang Disegel WargaMenpan Perintahkan Penarikan PNS dari BUMD, Ridwan Kamil Harus Tarik Lima PNS di PDAM TirtaweningPengaspalan Ruas Jalan Bermasalah, PPTK Adrian Muda Diminta Bertanggungjawab
Laporan KhususPelaku Usaha Diharapkan Miliki Sertifikasi HalalBatu Licin, Jaya Pos Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diharapkan memiliki sertifikasi halal ...


Buka Akses Air Sugihan, Iskandar Resmikan Pembangunan Jembatan RasauBupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2015Pemkab Pelalawan Gelar Upacara Memperingati Hari Pahlawan NasionalPeringatan Hari Pahlawan di Kabupaten BintanDr Tigor: Renovasi Gereja HKBP Supaya Diperluas Untuk Dimanfaatkan Bagi Sekolah MingguPenertiban PKL Dilakukan Secara MarathonDPRD Provinsi Sumsel Gelar Rapat Paripurna I