Senin, 10 September 2012 - 07:12:22 WIB
Sertifikasi Prona 2012 Wali Nagari Lakitan Utara Lakukan PungliKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 576 kali

Baca Juga:Kejaksaan Diminta Segera Periksa Jajaran Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta BaratPersiapan Musda IV, DPK KNPI Siak Cari Pengganti Irvan GunawanTiga Curug di Santanamekar Perlu Perhatian PemkabSamsat Rancaekek Perketat Penerbitan STNK

Pessel, Jaya Pos

Program Nasional (Prona) BPN tahun 2012 Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui kecamatan dan kenagarian menggelar sertifikasi pengurusan tanah gratis. Masyarakat Kenagarian Lakitan Utara menyambut antusias diadakannya prona yang bertujuan untuk kepengurusan hak kepemilikan tanah, dalam konteks administrasi dan pengurusan pajak.

Kala itu, Maiven, Kepala BPN Kabupaten Pessel dalam sosialisasi dengan peserta prona 2012 berlangsung di mushola Air Labuan Kampung Padang Mandiangin Kenagarian Lakitan Utara. Dalam sosialisasi dirinya menjelaskan sertifikat prona bertujuan untuk pemegang hak kepemilikan tanah dalam menentukan patokan area kepemilikan tanah, dengan lebih dahulu menentukan batas-batas sepadan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh petugas pengukuran dari BPN.

Maiven juga menjelaskan tidak ada pungutan untuk biaya sertifikat prona, karena prona telah disubsidi oleh pemerintah melalui distribusi dana Dipa. “Jangan main-main dengan pungutan prona, itu pidana,” tambah Maiven.

Sementara Wali Nagari Lakitan Utara, Yuslimardan AMd saat ditemui Jaya Pos di ruang kerjanya, baru lalu menjelaskan, bagi peserta prona dikenakan biaya sebesar Rp 500 ribu dengan alasan penggunaan sebagai alas hak. “Alas hak adalah hak kami untuk memungut kepada peserta prona dengan ketentuan kesepakatan. Bagi peserta prona yang tidak membayar tidak didaftarkan sebagai peserta prona 2012,” ujarnya.

Dirinya mengakui, perangkat nagari bukan malaikat, untuk turun ke bawah butuh biaya, sehingga baginya, wajar pungutan dilakukan selain tahun lalu nilainya lebih besar dari pada sekarang. “Mengenai alas hak, kami telah dapat persetujuan dari BPN,” ungkap Yuslimardan.

Menyikapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat menyayangkan pernyataan tersebut. “Yuslimardan sebagai Wali Nagari Lakitan Utara, jelas telah melanggar aturan pemerintah yang mana pengurusan sertifikat prona gratis, karena telah dianggarkan dan disubsidi oleh pemerintah melalui dana Dipa,” ujarnya.

Mengenai pungutan yang dilakukan oleh wali nagari yang masih tetap saja membangkang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, lanjut sumber, jelas sudah mengangkangi acuan yang diterapkan oleh BPN. Roni Prima


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (113014)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (81935)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (14321)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (10003)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (8182)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (8016)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (7390)Harian JAYA POS (6563)Demo di Kantor Bupati Tapteng, Minta Bonaran Situmeang Segera Ditangkap (6371)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (6258)
Bedah JayaposDiduga Proyek Bermasalah 3 LSM Laporkan ke KPKBantaeng, Jaya Pos Kegiatan reklamasi proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga ...


Kejaksaan Akan Usut Dugaan Korupsi PDAM TirtaweningProyek peningkatan Sistem Lalu Lintas Kapal di Dumai, Publik Pertanyakan Bentuk Proyek dan KeberadaaAhli Waris Keluarga Tiga Menteng, Menuntut Pembayaran Ganti Rugi Lahan SDN No 14 dan 41Putihkan 5.000 Ha Sawit Ilegal Milik PT. BGA Group, Pejabat Ketapang Diisukan Terima Fee Rp 40 M52 unit Perumahan Dibangun PT Erminta Diduga Tanpa IMBButuh Perhatian Kapoldasu, Pemerasan dan Perampokan Marak di JalinsumDiduga Manager PT. PAL Main dengan Mafia Tanah
Laporan KhususJokowi - JK deklarasikan kemenangannya di Sunda KelapaJakarta, Jaya Pos Setelah Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta, Selasa Malam, menetapkan Joko Widodo dan ...


"Ida Hinadenggan ni Angka na Sarohai"Tradisi Budaya Mudik Tradisi Mudik Bagi Kaum PerantauQuck Count dari Berbagai Lembaga Survei, Pasangan Jokowi-JK Unggul SementaraKelompok Tani Pribumi Kalbar Dukung Jokowi-JK Jadi Presiden RIGerakan Batak Bersatu Dukung Jokowi-JKBudaya Adat Totokng Simpang Pasir Dukung Jokowi-JKPuisi Gejolak Asmara & Kaca Oleh: Sarah Engeline Joseph.