Senin, 10 September 2012 - 07:12:22 WIB
Sertifikasi Prona 2012 Wali Nagari Lakitan Utara Lakukan PungliKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 973 kali

Baca Juga:Kejaksaan Diminta Segera Periksa Jajaran Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta BaratPersiapan Musda IV, DPK KNPI Siak Cari Pengganti Irvan GunawanTiga Curug di Santanamekar Perlu Perhatian PemkabSamsat Rancaekek Perketat Penerbitan STNK

Pessel, Jaya Pos

Program Nasional (Prona) BPN tahun 2012 Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui kecamatan dan kenagarian menggelar sertifikasi pengurusan tanah gratis. Masyarakat Kenagarian Lakitan Utara menyambut antusias diadakannya prona yang bertujuan untuk kepengurusan hak kepemilikan tanah, dalam konteks administrasi dan pengurusan pajak.

Kala itu, Maiven, Kepala BPN Kabupaten Pessel dalam sosialisasi dengan peserta prona 2012 berlangsung di mushola Air Labuan Kampung Padang Mandiangin Kenagarian Lakitan Utara. Dalam sosialisasi dirinya menjelaskan sertifikat prona bertujuan untuk pemegang hak kepemilikan tanah dalam menentukan patokan area kepemilikan tanah, dengan lebih dahulu menentukan batas-batas sepadan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh petugas pengukuran dari BPN.

Maiven juga menjelaskan tidak ada pungutan untuk biaya sertifikat prona, karena prona telah disubsidi oleh pemerintah melalui distribusi dana Dipa. “Jangan main-main dengan pungutan prona, itu pidana,” tambah Maiven.

Sementara Wali Nagari Lakitan Utara, Yuslimardan AMd saat ditemui Jaya Pos di ruang kerjanya, baru lalu menjelaskan, bagi peserta prona dikenakan biaya sebesar Rp 500 ribu dengan alasan penggunaan sebagai alas hak. “Alas hak adalah hak kami untuk memungut kepada peserta prona dengan ketentuan kesepakatan. Bagi peserta prona yang tidak membayar tidak didaftarkan sebagai peserta prona 2012,” ujarnya.

Dirinya mengakui, perangkat nagari bukan malaikat, untuk turun ke bawah butuh biaya, sehingga baginya, wajar pungutan dilakukan selain tahun lalu nilainya lebih besar dari pada sekarang. “Mengenai alas hak, kami telah dapat persetujuan dari BPN,” ungkap Yuslimardan.

Menyikapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat menyayangkan pernyataan tersebut. “Yuslimardan sebagai Wali Nagari Lakitan Utara, jelas telah melanggar aturan pemerintah yang mana pengurusan sertifikat prona gratis, karena telah dianggarkan dan disubsidi oleh pemerintah melalui dana Dipa,” ujarnya.

Mengenai pungutan yang dilakukan oleh wali nagari yang masih tetap saja membangkang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, lanjut sumber, jelas sudah mengangkangi acuan yang diterapkan oleh BPN. Roni Prima


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (118685)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (89341)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (44470)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (38726)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (38194)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (34510)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (33674)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (28600)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (21483)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (20380)
Bedah JayaposPreservasi dan Pelebaran Jalan Terindikasi Dikorupsi (Bag 2)Surabaya, Jaya Pos Dalam edisi 405 wartawan Harian Jaya Pos telah berhasil mengungkap beberapa penyimpangan ...


Centeng Kontraktor Bekingi Pembuangan LimbahPembangunan TRK SMPN 2 Gunung Kaler Diduga Tidak Sesuai SpekMasyarakat Mendesak Ahok Copot Sudin Penataan Kota Jakut Pekerjaan Peningkatan Saluran Pembuangan Bermasalah, Penegak Hukum Diminta Turun TanganAda Apa Antara Penyidik Polres Ketapang, Dengan Pelapor ?Mantan Kades Bakal Dipolisikan WarganyaPDAM Kapuas Tidak Terima Pipa Bocor
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Meraih Opini WTP dari BPKKotapinang, Jaya Pos Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ...


Bupati Natuna Harapkan DPRD Setujui 5 Pengajuan RanperdaSekjen Kemnaker RI Buka Secara Resmi Pelatihan Mekanik Otomotif di BLK BantaengSidang Paripurna DPRD Kabupaten Pessel DigelarPanji Intruksikan Semua SKPD Realisasikan AnggaranHeri Amalindo Sholat Idul Fitri Bersama Warga PendopoWartawan dan Humas Pemko Bukittinggi Lakukan Studi Banding ke Pekan BaruKomisi IV Kunjungi Kantor Perumnas