Senin, 10 September 2012 - 07:12:22 WIB
Sertifikasi Prona 2012 Wali Nagari Lakitan Utara Lakukan PungliKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 100 kali

Baca Juga:Kejaksaan Diminta Segera Periksa Jajaran Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta BaratPersiapan Musda IV, DPK KNPI Siak Cari Pengganti Irvan GunawanTiga Curug di Santanamekar Perlu Perhatian PemkabSamsat Rancaekek Perketat Penerbitan STNK

Pessel, Jaya Pos

Program Nasional (Prona) BPN tahun 2012 Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui kecamatan dan kenagarian menggelar sertifikasi pengurusan tanah gratis. Masyarakat Kenagarian Lakitan Utara menyambut antusias diadakannya prona yang bertujuan untuk kepengurusan hak kepemilikan tanah, dalam konteks administrasi dan pengurusan pajak.

Kala itu, Maiven, Kepala BPN Kabupaten Pessel dalam sosialisasi dengan peserta prona 2012 berlangsung di mushola Air Labuan Kampung Padang Mandiangin Kenagarian Lakitan Utara. Dalam sosialisasi dirinya menjelaskan sertifikat prona bertujuan untuk pemegang hak kepemilikan tanah dalam menentukan patokan area kepemilikan tanah, dengan lebih dahulu menentukan batas-batas sepadan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh petugas pengukuran dari BPN.

Maiven juga menjelaskan tidak ada pungutan untuk biaya sertifikat prona, karena prona telah disubsidi oleh pemerintah melalui distribusi dana Dipa. “Jangan main-main dengan pungutan prona, itu pidana,” tambah Maiven.

Sementara Wali Nagari Lakitan Utara, Yuslimardan AMd saat ditemui Jaya Pos di ruang kerjanya, baru lalu menjelaskan, bagi peserta prona dikenakan biaya sebesar Rp 500 ribu dengan alasan penggunaan sebagai alas hak. “Alas hak adalah hak kami untuk memungut kepada peserta prona dengan ketentuan kesepakatan. Bagi peserta prona yang tidak membayar tidak didaftarkan sebagai peserta prona 2012,” ujarnya.

Dirinya mengakui, perangkat nagari bukan malaikat, untuk turun ke bawah butuh biaya, sehingga baginya, wajar pungutan dilakukan selain tahun lalu nilainya lebih besar dari pada sekarang. “Mengenai alas hak, kami telah dapat persetujuan dari BPN,” ungkap Yuslimardan.

Menyikapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat menyayangkan pernyataan tersebut. “Yuslimardan sebagai Wali Nagari Lakitan Utara, jelas telah melanggar aturan pemerintah yang mana pengurusan sertifikat prona gratis, karena telah dianggarkan dan disubsidi oleh pemerintah melalui dana Dipa,” ujarnya.

Mengenai pungutan yang dilakukan oleh wali nagari yang masih tetap saja membangkang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, lanjut sumber, jelas sudah mengangkangi acuan yang diterapkan oleh BPN. Roni Prima


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (18857)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13262)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12658)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (7800)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5165)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3698)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3505)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3335)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (2828)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (2755)
Bedah JayaposKomnas PAN Subang Gugat Sertifikat HGB PT.Central Georgente NusantaraSubang, Jaya Pos Sidang gugatan perbuatan melawan hukum atas terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), ...


6 Bulan Tidak Ditindaklanjuti Kejagung Koleksi Laporan Pengaduan?Poktan Penerima Program Kedelai Keluhkan Kualitas BenihPutusan Merasa Tidak Adil, Penggugat Curahkan Kemarahannya Pada HakimBantuan Keuangan Khusus Senilai Rp 2 M Jadi Ajang Bancakan (Bag 3)Bantuan Keuangan Khusus Senilai Rp 2 Milyar Jadi Ajang Bancakan (bag 2)Sering Dilalui Truk Tanah Milik PT Basuki, Jalan Menuju Kompleks Perkantoran Parbaba Rusak ParahDiduga Gunakan Ijazah Palsu, Kadus Dipecat
Laporan KhususStudy KomparasiAcara Study Komparasi dari DPRD Kabupaten Minaha Utara Provinsi Sulawesi Utara diterima dan dipimpin oleh ...


Kegiatan Ketahanan Pangan NasionalKegiatan Peningkatan Kapasitas TP-PKKPisah Sambut Dandim 0307/Tanah Datar, Sekaligus Penyambutan Komandan Secata B dan Ketua PA PadangpanJelang Ramadhan, Harga Bahan Pokok di Depok Masih Stabil Bupati Labuhanbatu Apresiasi Pelaksanaan Isra Mi'raj Yang Diprakarsai Oleh Kodim 0209/LBBupati Instruksikan Warga Pungut Sampah di Deli SerdangKautsar Sarankan Bangun Monumen Reformasi, Walikota: Lokasinya di Banda Aceh