Senin, 10 September 2012 - 07:12:22 WIB
Sertifikasi Prona 2012 Wali Nagari Lakitan Utara Lakukan PungliKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 629 kali

Baca Juga:Kejaksaan Diminta Segera Periksa Jajaran Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta BaratPersiapan Musda IV, DPK KNPI Siak Cari Pengganti Irvan GunawanTiga Curug di Santanamekar Perlu Perhatian PemkabSamsat Rancaekek Perketat Penerbitan STNK

Pessel, Jaya Pos

Program Nasional (Prona) BPN tahun 2012 Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui kecamatan dan kenagarian menggelar sertifikasi pengurusan tanah gratis. Masyarakat Kenagarian Lakitan Utara menyambut antusias diadakannya prona yang bertujuan untuk kepengurusan hak kepemilikan tanah, dalam konteks administrasi dan pengurusan pajak.

Kala itu, Maiven, Kepala BPN Kabupaten Pessel dalam sosialisasi dengan peserta prona 2012 berlangsung di mushola Air Labuan Kampung Padang Mandiangin Kenagarian Lakitan Utara. Dalam sosialisasi dirinya menjelaskan sertifikat prona bertujuan untuk pemegang hak kepemilikan tanah dalam menentukan patokan area kepemilikan tanah, dengan lebih dahulu menentukan batas-batas sepadan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh petugas pengukuran dari BPN.

Maiven juga menjelaskan tidak ada pungutan untuk biaya sertifikat prona, karena prona telah disubsidi oleh pemerintah melalui distribusi dana Dipa. “Jangan main-main dengan pungutan prona, itu pidana,” tambah Maiven.

Sementara Wali Nagari Lakitan Utara, Yuslimardan AMd saat ditemui Jaya Pos di ruang kerjanya, baru lalu menjelaskan, bagi peserta prona dikenakan biaya sebesar Rp 500 ribu dengan alasan penggunaan sebagai alas hak. “Alas hak adalah hak kami untuk memungut kepada peserta prona dengan ketentuan kesepakatan. Bagi peserta prona yang tidak membayar tidak didaftarkan sebagai peserta prona 2012,” ujarnya.

Dirinya mengakui, perangkat nagari bukan malaikat, untuk turun ke bawah butuh biaya, sehingga baginya, wajar pungutan dilakukan selain tahun lalu nilainya lebih besar dari pada sekarang. “Mengenai alas hak, kami telah dapat persetujuan dari BPN,” ungkap Yuslimardan.

Menyikapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat menyayangkan pernyataan tersebut. “Yuslimardan sebagai Wali Nagari Lakitan Utara, jelas telah melanggar aturan pemerintah yang mana pengurusan sertifikat prona gratis, karena telah dianggarkan dan disubsidi oleh pemerintah melalui dana Dipa,” ujarnya.

Mengenai pungutan yang dilakukan oleh wali nagari yang masih tetap saja membangkang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, lanjut sumber, jelas sudah mengangkangi acuan yang diterapkan oleh BPN. Roni Prima


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (114646)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (83812)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (16730)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (13987)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (9862)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (9815)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (9491)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (8973)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (8851)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (8365)
Bedah JayaposAhli Waris Minta Kepastian Hukum, 33 Tahun Tanah Warisan Nenek Renta Belum Ganti RugiSamosir, Jaya Pos Tanah seluas 24.670 m2 yang berada di Kelurahan Pintusona Pangururan Kabupaten Samosir ...


Sawit PT. ALM Ketapang Disegel WargaMenpan Perintahkan Penarikan PNS dari BUMD, Ridwan Kamil Harus Tarik Lima PNS di PDAM TirtaweningPengaspalan Ruas Jalan Bermasalah, PPTK Adrian Muda Diminta BertanggungjawabProyek Abrasi Pantai Tope Jawa dan Cikoang, PPK S&P I Mustafa ST Diminta Tidak Bersembunyi Dari PublPerubahan Jenis Tanaman PTPN VII Unit Usaha Bekri IlegalSelamatkan Danau Toba ( I ), Pembabatan Hutan oleh GDS Ancam Keselamatan Pulau SamosirInfrastruktur di Desa Sei Landak Sangat Minim Pengawasan
Laporan KhususHUT Kota Prabumulih Berlangsung MeriahPrabumulih, Jaya Pos Rapat paripurna istimewa DPRD Kota Prabumulih ke 4, masa persidangan ke 3 dalam rangka ...


Lomba Paduan Suara Tingkat SMP Se-DKI Jakarta, SMP Bunda Hati Kudus Juara IPelebaran Jembatan Pagirikan Indramayu Disambut MasyarakatInvestasi Rp 13 Triliun, BSE Bangun Pembangkit Listrik 600 MWKesederhanaan Dan Revolusi Mental Insan PersPeringatan Hari Jadi Pemprov Kepri Ke-12Hari Jadi Indramayu Ke 487 DiperingatiPimpinan DPRD Batang Hari Periode 2014-2019 Dilantik