Senin, 10 September 2012 - 07:12:22 WIB
Sertifikasi Prona 2012 Wali Nagari Lakitan Utara Lakukan PungliKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 378 kali

Baca Juga:Kejaksaan Diminta Segera Periksa Jajaran Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta BaratPersiapan Musda IV, DPK KNPI Siak Cari Pengganti Irvan GunawanTiga Curug di Santanamekar Perlu Perhatian PemkabSamsat Rancaekek Perketat Penerbitan STNK

Pessel, Jaya Pos

Program Nasional (Prona) BPN tahun 2012 Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui kecamatan dan kenagarian menggelar sertifikasi pengurusan tanah gratis. Masyarakat Kenagarian Lakitan Utara menyambut antusias diadakannya prona yang bertujuan untuk kepengurusan hak kepemilikan tanah, dalam konteks administrasi dan pengurusan pajak.

Kala itu, Maiven, Kepala BPN Kabupaten Pessel dalam sosialisasi dengan peserta prona 2012 berlangsung di mushola Air Labuan Kampung Padang Mandiangin Kenagarian Lakitan Utara. Dalam sosialisasi dirinya menjelaskan sertifikat prona bertujuan untuk pemegang hak kepemilikan tanah dalam menentukan patokan area kepemilikan tanah, dengan lebih dahulu menentukan batas-batas sepadan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh petugas pengukuran dari BPN.

Maiven juga menjelaskan tidak ada pungutan untuk biaya sertifikat prona, karena prona telah disubsidi oleh pemerintah melalui distribusi dana Dipa. “Jangan main-main dengan pungutan prona, itu pidana,” tambah Maiven.

Sementara Wali Nagari Lakitan Utara, Yuslimardan AMd saat ditemui Jaya Pos di ruang kerjanya, baru lalu menjelaskan, bagi peserta prona dikenakan biaya sebesar Rp 500 ribu dengan alasan penggunaan sebagai alas hak. “Alas hak adalah hak kami untuk memungut kepada peserta prona dengan ketentuan kesepakatan. Bagi peserta prona yang tidak membayar tidak didaftarkan sebagai peserta prona 2012,” ujarnya.

Dirinya mengakui, perangkat nagari bukan malaikat, untuk turun ke bawah butuh biaya, sehingga baginya, wajar pungutan dilakukan selain tahun lalu nilainya lebih besar dari pada sekarang. “Mengenai alas hak, kami telah dapat persetujuan dari BPN,” ungkap Yuslimardan.

Menyikapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat menyayangkan pernyataan tersebut. “Yuslimardan sebagai Wali Nagari Lakitan Utara, jelas telah melanggar aturan pemerintah yang mana pengurusan sertifikat prona gratis, karena telah dianggarkan dan disubsidi oleh pemerintah melalui dana Dipa,” ujarnya.

Mengenai pungutan yang dilakukan oleh wali nagari yang masih tetap saja membangkang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, lanjut sumber, jelas sudah mengangkangi acuan yang diterapkan oleh BPN. Roni Prima


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59432)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51306)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (36793)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14781)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14082)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13899)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13656)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13083)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10195)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9078)
Bedah JayaposKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MPalangka Raya, Jaya Pos Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng), saat ini tengah menelisik ...


APBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?
Laporan KhususDPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoBukittinggi, Jaya Pos Sidang Paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang berlangsung selama tiga hari sejak Rabu ...


Serahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya Bersilaturrahim