Senin, 10 September 2012 - 07:12:22 WIB
Sertifikasi Prona 2012 Wali Nagari Lakitan Utara Lakukan PungliKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 1206 kali

Baca Juga:Kejaksaan Diminta Segera Periksa Jajaran Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta BaratPersiapan Musda IV, DPK KNPI Siak Cari Pengganti Irvan GunawanTiga Curug di Santanamekar Perlu Perhatian PemkabSamsat Rancaekek Perketat Penerbitan STNK

Pessel, Jaya Pos

Program Nasional (Prona) BPN tahun 2012 Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui kecamatan dan kenagarian menggelar sertifikasi pengurusan tanah gratis. Masyarakat Kenagarian Lakitan Utara menyambut antusias diadakannya prona yang bertujuan untuk kepengurusan hak kepemilikan tanah, dalam konteks administrasi dan pengurusan pajak.

Kala itu, Maiven, Kepala BPN Kabupaten Pessel dalam sosialisasi dengan peserta prona 2012 berlangsung di mushola Air Labuan Kampung Padang Mandiangin Kenagarian Lakitan Utara. Dalam sosialisasi dirinya menjelaskan sertifikat prona bertujuan untuk pemegang hak kepemilikan tanah dalam menentukan patokan area kepemilikan tanah, dengan lebih dahulu menentukan batas-batas sepadan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh petugas pengukuran dari BPN.

Maiven juga menjelaskan tidak ada pungutan untuk biaya sertifikat prona, karena prona telah disubsidi oleh pemerintah melalui distribusi dana Dipa. “Jangan main-main dengan pungutan prona, itu pidana,” tambah Maiven.

Sementara Wali Nagari Lakitan Utara, Yuslimardan AMd saat ditemui Jaya Pos di ruang kerjanya, baru lalu menjelaskan, bagi peserta prona dikenakan biaya sebesar Rp 500 ribu dengan alasan penggunaan sebagai alas hak. “Alas hak adalah hak kami untuk memungut kepada peserta prona dengan ketentuan kesepakatan. Bagi peserta prona yang tidak membayar tidak didaftarkan sebagai peserta prona 2012,” ujarnya.

Dirinya mengakui, perangkat nagari bukan malaikat, untuk turun ke bawah butuh biaya, sehingga baginya, wajar pungutan dilakukan selain tahun lalu nilainya lebih besar dari pada sekarang. “Mengenai alas hak, kami telah dapat persetujuan dari BPN,” ungkap Yuslimardan.

Menyikapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat menyayangkan pernyataan tersebut. “Yuslimardan sebagai Wali Nagari Lakitan Utara, jelas telah melanggar aturan pemerintah yang mana pengurusan sertifikat prona gratis, karena telah dianggarkan dan disubsidi oleh pemerintah melalui dana Dipa,” ujarnya.

Mengenai pungutan yang dilakukan oleh wali nagari yang masih tetap saja membangkang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, lanjut sumber, jelas sudah mengangkangi acuan yang diterapkan oleh BPN. Roni Prima


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121533)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90925)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (62914)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50282)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45779)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45591)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37444)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (32907)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31604)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24022)
Bedah JayaposTutupi Indikasi Persekongkolan Tender, ULP Ketapang Manipulasi Data?Ketapang, Jaya Pos Pasca pemberitaan Jaya Pos pada 2 edisi lalu, terkait indikasi persekongkolan 15 paket ...


Pelaksanaan 2 Proyek Bandara Kuala Kurun, Diduga Tidak Sesuai Kontrak445 Mesin Parkir Jadi Mubazir, Ada Politik Dibalik Pengadaan ?Peningkatan Jalan Coban Blimbing-Wonosari Diduga Asal JadiHasil Kerjaan Amburadul Tanpa Referensi Dan Kemampuan Dasar PT Nasrip Indonesia Menang 3 PaketKanwil DJBC Riau dan Sumbar Musnahkan Barang Selundupan Senilai Rp13 M LebihDiduga Kongkalikong Antara Kontraktor dan Pejabat PU di Proyek Rigit Beton 6 MKerja Proyek Senilai 47,1 Miliar PT CPK Hanya Mampu Sewa Satu Escavator
Laporan KhususTahapan Seleksi Sekda Memasuki Penulisan MakalahDepok, Jaya Pos Tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok ...


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Tahun 2017Ketua Dewan Pimpin Paripurna Istimewa APBD-P 2017Inovasi Disbun Jatim Untuk Petani KakaoHUT Kabupaten Natuna Bupati Berikan Penghargaan Pada PegawaiJaksa Pangkalpinang Masuk SekolahPDAM Kab Melawi Peroleh Predikat WTPTim Penggerak PKK Depok Wakili Jabar Dalam Lomba B2SA Tingkat Nasional