Minggu, 02 September 2018 - 06:22:31 WIB
Wartawan Menuntut KeadilanKategori: Tangerang - Dibaca: 660 kali

Baca Juga:Usut Tuntas Aliran Dana Pungli di SDN PuspitekWarga Kecamatan Sliyeg Mengeluh E-KTP Lama Belum JadiSertifikasi Prona 2012 Wali Nagari Lakitan Utara Lakukan PungliKejaksaan Diminta Segera Periksa Jajaran Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat

Tangerang, JAYAPOS - Dunia pers seharusnya bersuka cita menyambut kebebasannya dalam menuangkan ide, gagasan dalam tulisannya. Namun sebaliknya, pers mendapat tekanan dari pemerintah, tidak ada kebebasan menerbitkan berita miring sekitar pemerintah.

Masa pemerintahan BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia ke 3, kebebasan pers terimplementasi dalam bentuk kodifikasi hukum nasional yaitu Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang “Pers” khususnya pasal 8, berbunyi: Dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Pada Bab II mengenai Azas, Fungsi, hak Kewajiban dan Peran Pers diatur dalam pasal 4 yaitu: 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak dan azazi warganegara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan/pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Senada dengan semboyan Kota Tangerang “Akhlakul Kharimah” tercermin adanya Perda Kota Tangerang No 8 tahun 2005 tentang “Pelarangan Pelacuran” diatur dalam Bab II pasal 2, sayangnya tidak dapat menekan penyakit “Aids” dan maraknya” Aborsi”, hanya saja memerlukan biaya tinggi untuk membuat perda tersebut yang digodok DPRD Kota Tangerang dan SatPol PP tidak profesio­nal dalam bekerja entah hal apa yang mempengaruhinya. Bahkan hotel-hotel seharga 80 ribu hingga 300 ribu, terang terangan memberikan izin untuk tempat mesum, maksiat atau hubungan intim tanpa ikatan perkawinan sah dimata agama dan negara.

Seperti di sekitar Jl Grendeng dekat pom bensin Kota Tangerang, seringkali menjadi tempat mangkalnya pelacuran dibawah umur, dewasa maupun tua. Padahal lokasi tersebut tidak jauh dari kediaman/rumah istirahat Walikota Tangerang.

Memulai bincang-bincang dengan Advokat Sakamuli Prentha SH di Pengadilan Negeri Tangerang, terkait atas adanya pemukulan dan pengeroyokan terhadap Iwan Krisman Halawa, wartawan online, kliennya. Awalnya kata Sakamuli, pada Kamis 5 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wib telah terjadi dugaan pemukulan dan pengeroyokan terhadap kliennya.

“Saat itu klien kami sedang meliput terkait maraknya tempat mangkal pelacuran. Tidak beberapa lama, muncul laki-laki bernama Entis dan Hans, yang tanpa kompromi melakukan pemukulan dan penendangan ke arah muka klien kami yang mengakibatkan hidung dan bibir bagian dalam sobek berdarah. Kejadian tersebut disaksikan Hendra Sofian. Hj Ade Sainah, Ica dan CCTV Pom bensin sebagai petunjuk. Setelah 30 menit, selanjut­nya mendatangi Polsek Karawaci, dengan bukti laporan Nomor:LP/B/261/VII/PMJ/Restro Tangerang Kota. Perbuatan tersangka melanggar pasal 170 KUHP,” beber Sakamuli.

Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan te­rimakasih kepada petugas Polsek Karawaci beserta jajarannya atas kesigapan dan reaksi cepat atas laporan klien­nya.

Selain itu, beberapa advokat dari Law Office Sakamuli Prentha & Rekan diantaranya Benemay SH MH, Widia Fice SH, Julkifli SH dan Tonny Simamora SH, yang kesemuanya berkantor di Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersedia mendampingi korban apabila ada BAP tambahan, meminta hasil visum dan mengawal kasus ini hingga ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan ancam pidana sebe­rat-beratnya. (Togun)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59567)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51426)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (44034)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14911)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14186)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14014)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13754)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13213)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11115)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9192)
Bedah JayaposPengelolaan Dana Pokir Desa Bojongkeding Diduga Sarat KKNSubang, Jaya Pos Kultur perilaku korup birokrasi di negeri ini kian hari semakin kompleks dan parah. Korupsi ...


Kantor Terbengkalai Rapat Malah Digelar di Rumah KadesAnggaran Pembelian Kendaraan Roda 4 Diduga Mark Up, Kades Ciawi Berdalih Sisa Lebihnnya DisilpakanGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaKetua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan Amburadul
Laporan KhususZAF International Semakin Diminati MasyarakatDepok, Jaya Pos ZAF International merupakan lembaga pendidikan yang berkomitmen dengan pengembangan Sumber ...


Pembangunan Tanggul Banjir Blok Pulo Direspon Positif MasyarakatApri Terima Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Wapres JKBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019