Selasa, 04 September 2018 - 05:15:27 WIB
Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI JakartaKategori: Jakarta - Dibaca: 13004 kali

Baca Juga:Warna Mobil Dinas Camat Sama Dengan Simbol Partai DemokratBupati Pandeglang Tertidur, Sejumlah PJU Rusak dan Tidak BerfungsiUsut Tuntas Aliran Dana Pungli di SDN PuspitekWarga Kecamatan Sliyeg Mengeluh E-KTP Lama Belum Jadi

MAKI Siap Pra Peradilankan SP3 Kejaksaan Agung

Jakarta, JAYAPOS - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman menyatakan akan segera mengajukan praperadilan (Prapid) gugatan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) atas kasus penjualan dua aset Pemprov DKI di Jakarta Utara. 

Sejak disidik oleh Penyidik Kejaksaan Agung, menurut Bonyamin, kasus ini mengundang berbagai kecurigaan. “Kami menyakini kasus yang sudah menetapkan tiga orang tersangka tersebut, memiliki bukti yang cukup untuk diajukan ke Pengadilan, tapi mengapa berkas perkaranya (BAP) tidak pernah sampai ke pengadilan. Sampai kemudian diam-diam di SP3,’’ papar Bonyamin, saat dihubungi di Jakarta, Senin, (27/08/2018).

Seperti diketahui, kasus yang menjadikan Fredie Tan dan dua Direktur PT Jakarta Propertindo menjadi tersangka ini dihentikan penyidikannya oleh Kejagung pada awal 2016. Kasus pertama penjualan lahan 5000 meter dengan tersangka mantan dirut PT. Jakarta Propertyndo (Jakpro) I Gusti Ketut Suena.

Dugaan kerugian negara saat itu sekitar Rp. 68 miliar. Dugaan Kedua penjualan lahan di Parung Panjang, Jakarta, dengan tersangka I Gusti Ketut Gede Suena, Komisaris PT. Delta Jakarta, Oky Soekasah dan Dirut PT. Wahana Agung Indonesia Fredie Tan dengan kerugian negara lebih dari Rp. 100 miliar.

Menurut Bonyamin S, upaya pra peradilan ini dimaksudkan untuk menguji putusan Kejagung yang menerbitkan SP3. Sebab sejak awal penanganan kedua kasus itu dinilai sudah terkesan memperoleh previleges (kemudahan). Tidak dicegahnya tiga tersangka juga tidak dikenakannya status penahanan.

“Pada umumnya kasus pidana seperti ini,-dalam perkara lain-, para tersangka sudah dicegah tangkal dan tidak boleh bepergian ke luar negeri sejak ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi pengadilan juga sudah menyetujui dan memberi kewenangan penyidik untuk penggeledahan rumah para tersangka. Tapi buktinya itu tidak pernah dilakukan penyidik,’’ tegas Bonyamin.

Kecurigaan lainnya, lanjut Bonyamin, Pemprov DKI Jakarta yang justru kehilangan aset seperti adem ayem saja. Bonyamin berharap Gubernur baru terpilih Anies Bawesdan memiliki kebijakan tegas dan tidak tebang pilih.

“Apa tidak janggal jika asetnya dijual orang lain tapi Pemprov seperti tidak bersikap, seolah tidak terjadi apa apa. Kalau Alexis berani dia tutup, proyek reklamasi Teluk Jakarta berani dia segel, kenapa aset yang digarong Fredie Tan CS yang terang benderang Anies diam saja? Ada apa ini?’’ paparnya.

Padahal, kasus Fredie Tan CS tergolong sebagai kasus extra ordinary crime. Mengingat catatan kejahatanya sudah luar bisa. Selain kasus penjualan aset milik PT, Jakpro, Fredie Tan juga tercatat sebagai tersangka Ombusdmen dalam kasus Lindeteves PT. Pasar Jaya dan kasus alih fungsi Gedung ABC Ancol PT. Pembangun Jaya Ancol yang kini memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan track reccord kejahatanya tersebut, institusi hukum seperti Kejaksaan Agung harusnya bersikap extr aordinary juga dalam menangani kausus Fredie Tan ini. Mengingat kejahatannya sudah memenuhi unsur ‘pidana khusus’ dan faktanya sudah terjadi bukan hanya satu kasus, dan bisa dibuktikan adanya kerugian negara.

“Apapun, hilangnya aset pemprov DKI Jakarta senilai triliunan rupiah akibat transaksi ilegal (melanggar hukum) Fredie Tan dengan petinggi BUMD DKI dengan begitu mudahnya, tentu melibatkan oknum pejabat tinggi terkait di lingkungan Pemprov DKI. Ini harus dibongkar. Karena itu gugatan pra peradilan ini akan menguji keabsahan SP3 Kejagung. Sejauh mana unsur pidananya diabaikan,’’ tegas Bonyamin.

Bukti keseriusan gugatan pra peradilan SP3 Kejaksaan Agung ini, kata Bonyamin, pihaknya akan memberikan tembusan dan meminta semua pihak termasuk pihak Dewan Kejaksaan dan Komisi Yudisial untuk turut serta mengawasi gugatan Pra peradilan ini.

“Kami serius mengadvokasi kasus korupsi ini. Institusi hukum harus tegak dalam penegakan hukum dan keadilan sesuai kebenaranya. Maka kami undang semua pihak untuk turut serta mencermati, memonitor dan mengawasinya. Termasuk nantinya meminta pihak Komisi Yudisial dan Dewan Kejaksaan, mengawasi,’’ pungkas Bonyamin.(Mus)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59358)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51235)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (32424)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14705)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13995)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13834)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13591)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13004)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9845)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9011)
Bedah JayaposRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiPekanbaru, Jaya Pos PT ACS (Asrindo Citraseni Satria) merupakan rekanan Chevron Pacifik Indonesia dalam ...


SHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR Proyek U-ditch Dukuh Menanggal III Terindikasi dicurangi Pejabat Pemeriksa, Dinas Tutup Mata?Diduga Oknum DPRD Labuhanbatu Kerjakan Proyek Siluman di Kecamatan PangkatanDugaan Kegiatan Fiktif di Desa Kedung Bocok
Laporan KhususPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPemkab Humbahas menerima 3 kali WTP secara berturut-turut, ini semua dipersembahkan untuk masyarakat Humbang ...


Patik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018 Pemkab OKI Gelar Safari RamadhanKedua Kalinya, Sergai Raih WTP dari BPK RIPemilu Sudah Usai Saatnya Duduk Bersama Membangun Daerah