Kamis, 06 September 2018 - 06:03:24 WIB
APDESI Kabupaten Kapuas: Selain Penegak Hukum Tidak Diperkenankan Meminta RABKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 113 kali

Baca Juga:Diserang DBD, Seorang Ibu Terbaring Lunglai di Rumah SakitRotasi Pejabat di Jakpus, Pejabat Baru Diharapkan Lebih Sinergi dengan JajarannyaWarna Mobil Dinas Camat Sama Dengan Simbol Partai DemokratBupati Pandeglang Tertidur, Sejumlah PJU Rusak dan Tidak Berfungsi

Kuala Kapuas, JAYAPOS - Sekretaris Asosiasi Pemeritah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kadiman mengatakan, sesuai arahan Presiden RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain aparat penegak hukum tidak diperkenankan meminta Anggaran Rancangan Biaya (RAB).

Hal itu disampaikan Kepala Desa (Kades) Bina Sejahtera (Dadahup A7), Kecamatan Kapuas Murung, Tri Purwanti dalam penyapaian hak jawab tertanggal 28 Agustus 2018. Menanggapi pemberitaan harianjayapos.com berjudul, Kades Dadahup A7 Terindikasi Korupsi Dana Desa, Minggu (26/8/18).

“Sehubungan dengan pemberitaan media online harianjayapos.com hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, pukul 05:21:04 WIB dengan judul Kades Dadahup A7 Terindikasi Korupsi Dana Desa dan dengan mengacu UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, saya menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Sebagaimana dalam pemberitaan itu kami anggap tidak berimbang dan hanya sepihak dan cenderung menyudutkan dan lebih banyak memuat opini penulis, tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik. Terlebih dalam pemberitaan tersebut sama sekali tidak ada ruang bagi saya untuk memberikan penjelasan terkait konten berita. Saya merasa sangat keberatan atas berita yang ditulis Mandau Suwandi. Bersama ini pula kami menyampaikan hak jawab bahwa apa yang disebut dalam pemberitaan tersebut tidak benar. Terkait pelaksanaan pembangunan pondok bersalin dengan asnggaran Rp 126 juta lebih dan pembangunan menara pantau api dengan anggaran Rp 20 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap II tahun 2017 sudah sesuai mekanisme dan mengacu RAB. Bahkan serah terima pembangunan dua bangunan itu sudah kami lakukan, serah terima itu juga dihadiri Plt Camat Kapuas Murung, Kapolsek, Danramil, PD, PLD dan PDTI, daftar hadir juga ada. Dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari DD, kami juga melibatkan masyarakat termasuk BPD dalam membuat APBDes,” ujarnya.

Terkait permintaan menunjukan RAB pembangunan Polindes dan Menara Pemantau Api oleh Ketua Ormas Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Kab Kapuas, Suriyadi. Berdasarakan koordinasi dengan Sekretaris Apdesi Kabupaten Kapuas, Kadiman tidak diperkenankan memberikan RAB itu.
Menurut Kadiman, sesuai arahan Presiden RI dan KPK, selain aparat penegak hukum tidak diperkenankan meminta RAB. Tri Purwanti dalam penyampaian hak jawabnya.

Sebagaimana diberitakan Jaya Pos, Kades Bina Sejahtera (Dadahup A7), Tri Purwanti terindikasi korupsi dana desa (DD) tahap II tahun 2017, lantaran bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) senilai Rp 126 juta lebih dan bangunan Menara Pantau Api senilai Rp 20 juta diduga tidak sesuai RAB.
Dugaan tersebut diperkuat oleh sikap Tri Purwanti yang terkesan menghindar dan berbeli-belit pada saat diklarifikasi dan diminta menunjukan RAB, dengan alasan dipinjam oknum Babinsa.

Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui surat nomor: 8.7508/01-18/08/2016, tanggal 31 Agustus 2016, mengimbau kepada kepala desa di seluruh Indonesia agar transparan dan bertanggungjawab mengelola Dana Desa (DD).

Selain itu, Tri Purwanti juga disinyalir melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam mengelola dana desa, dirinya tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya.(Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (50805)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50680)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13959)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13442)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13097)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12364)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8447)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7024)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6134)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6026)
Bedah JayaposPungli Marak di Pengujian Gedebage, Kir "Bungkus" Menjadi-JadiBandung, Praktik pungutan liar (pungli) di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Gedebage, Kota ...


Diduga Jadi Ajang Cari Untung, Sanimas Cigondang Pantas Laporkan KejatiPekerjaan Drainase di Kejayan Dinilai Kurang Baik, Warga Minta Adanya PerbaikanLSM FPR: Kades Perdana Harus Segera Ditindak TegasPembangunan Stasiun Uji Bus Kementerian Pertanian Memakai Material Tidak SNIProgram PAMSIMAS Desa Langensari Menuai MasalahAbaikan Syarat Dokumen Kontrak, PJU Jagir Wonokromo Asal PasangDiduga Korupsi DD Kades Cimanis Sobang Akan Dipolisikan
Laporan KhususIni Dia Pesan Walikota Depok di Hari Pahlawan !Depok, Walikota Depok Mohammad Idris menegaskan, tema Hari Pahlawan kali ini adalah ...


Tim Wasev Mabes TNI Apresiasi Hasil TMMD Reguler ke 103 Kodim 0376/Batang di Desa DurenomboPasilog Bersama Anggota Satgas TMMD Membuat Jamban SehatTNI Batang Membangun Desa Dengan HatiWakil Ketua TP-PKK Sumsel Lakukan Kunjungan Kerja dan Silaturahmi ke TP-PKK Kabupaten PALIPrajurit Satgas TMMD Juga Pandai MemasakBeginilah Penampakan Rumah Tuyeri yang Sudah Dibangun Satgas TMMDKUA PPAS APBD Kota Padang Panjang Resmi Ditandatangani