Kamis, 06 September 2018 - 06:03:24 WIB
APDESI Kabupaten Kapuas: Selain Penegak Hukum Tidak Diperkenankan Meminta RABKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 68 kali

Baca Juga:Diserang DBD, Seorang Ibu Terbaring Lunglai di Rumah SakitRotasi Pejabat di Jakpus, Pejabat Baru Diharapkan Lebih Sinergi dengan JajarannyaWarna Mobil Dinas Camat Sama Dengan Simbol Partai DemokratBupati Pandeglang Tertidur, Sejumlah PJU Rusak dan Tidak Berfungsi

Kuala Kapuas, JAYAPOS - Sekretaris Asosiasi Pemeritah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kadiman mengatakan, sesuai arahan Presiden RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain aparat penegak hukum tidak diperkenankan meminta Anggaran Rancangan Biaya (RAB).

Hal itu disampaikan Kepala Desa (Kades) Bina Sejahtera (Dadahup A7), Kecamatan Kapuas Murung, Tri Purwanti dalam penyapaian hak jawab tertanggal 28 Agustus 2018. Menanggapi pemberitaan harianjayapos.com berjudul, Kades Dadahup A7 Terindikasi Korupsi Dana Desa, Minggu (26/8/18).

“Sehubungan dengan pemberitaan media online harianjayapos.com hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, pukul 05:21:04 WIB dengan judul Kades Dadahup A7 Terindikasi Korupsi Dana Desa dan dengan mengacu UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, saya menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Sebagaimana dalam pemberitaan itu kami anggap tidak berimbang dan hanya sepihak dan cenderung menyudutkan dan lebih banyak memuat opini penulis, tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik. Terlebih dalam pemberitaan tersebut sama sekali tidak ada ruang bagi saya untuk memberikan penjelasan terkait konten berita. Saya merasa sangat keberatan atas berita yang ditulis Mandau Suwandi. Bersama ini pula kami menyampaikan hak jawab bahwa apa yang disebut dalam pemberitaan tersebut tidak benar. Terkait pelaksanaan pembangunan pondok bersalin dengan asnggaran Rp 126 juta lebih dan pembangunan menara pantau api dengan anggaran Rp 20 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap II tahun 2017 sudah sesuai mekanisme dan mengacu RAB. Bahkan serah terima pembangunan dua bangunan itu sudah kami lakukan, serah terima itu juga dihadiri Plt Camat Kapuas Murung, Kapolsek, Danramil, PD, PLD dan PDTI, daftar hadir juga ada. Dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari DD, kami juga melibatkan masyarakat termasuk BPD dalam membuat APBDes,” ujarnya.

Terkait permintaan menunjukan RAB pembangunan Polindes dan Menara Pemantau Api oleh Ketua Ormas Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Kab Kapuas, Suriyadi. Berdasarakan koordinasi dengan Sekretaris Apdesi Kabupaten Kapuas, Kadiman tidak diperkenankan memberikan RAB itu.
Menurut Kadiman, sesuai arahan Presiden RI dan KPK, selain aparat penegak hukum tidak diperkenankan meminta RAB. Tri Purwanti dalam penyampaian hak jawabnya.

Sebagaimana diberitakan Jaya Pos, Kades Bina Sejahtera (Dadahup A7), Tri Purwanti terindikasi korupsi dana desa (DD) tahap II tahun 2017, lantaran bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) senilai Rp 126 juta lebih dan bangunan Menara Pantau Api senilai Rp 20 juta diduga tidak sesuai RAB.
Dugaan tersebut diperkuat oleh sikap Tri Purwanti yang terkesan menghindar dan berbeli-belit pada saat diklarifikasi dan diminta menunjukan RAB, dengan alasan dipinjam oknum Babinsa.

Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui surat nomor: 8.7508/01-18/08/2016, tanggal 31 Agustus 2016, mengimbau kepada kepala desa di seluruh Indonesia agar transparan dan bertanggungjawab mengelola Dana Desa (DD).

Selain itu, Tri Purwanti juga disinyalir melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam mengelola dana desa, dirinya tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya.(Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50563)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (33783)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13807)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13339)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12965)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12216)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8278)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (5791)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5597)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5514)
Bedah JayaposKades Cimanis - Sobang Diduga Korup Dana DesaPandengglang, JAYAPOS - Berawal dari pengaduan warga Desa Cimanis, Kec, Sobang yang tidak mau ...


Proyek Jalan Usaha Tani Senilai Ratusan Juta di Desa Brayung Kecamatan Puri HancurDiduga Ada Konspirasi, Bantuan Hibah Ternak Sapi 2017 MencurigakanCinta Sejati Berakhir di Balik Jeruji, Pelaku Pengeroyokan Malah Tidak Terjamah HukumEmbung Tanpa AirCV. Dewi Lestari Ketapang Diduga Mark-Up Proyek Jalan Usaha TaniPolisi Kecolongan, Ribuan Potong Kayu Log Ilegal lolosAMP Milik PT AKI Disinyalir Tidak Mengantongi Izin
Laporan KhususMasuk DCT, Pande-Iroot Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat MiskinManado, JAYAPOS -  Rasa syukur diungkapkan oleh Steven Pande-iroot salah satu Calon ...


Bulan Dana PMI Banyumas Targetkan 1,25 MRaih WTP 7 Kali, Pemkab OKI: Dampaknya untuk MasyarakatApel Akbar dan Pawai Muharram Terbesar Diikuti Ribuan SantriDanrem 071/Wk Juara 3rd Place "U Grade" IPSC Level III Standard DivisionRibuan Santri Banyumas Ikuti Pawai Taaruf Sambut Tahun BaruDrs Klusen Ketua Timses Kab MelawiSambut Tahun Baru Hijriyah, Bupati Banyumas Tabuh Bedug