Kamis, 06 September 2018 - 06:03:24 WIB
APDESI Kabupaten Kapuas: Selain Penegak Hukum Tidak Diperkenankan Meminta RABKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 252 kali

Baca Juga:Diserang DBD, Seorang Ibu Terbaring Lunglai di Rumah SakitRotasi Pejabat di Jakpus, Pejabat Baru Diharapkan Lebih Sinergi dengan JajarannyaWarna Mobil Dinas Camat Sama Dengan Simbol Partai DemokratBupati Pandeglang Tertidur, Sejumlah PJU Rusak dan Tidak Berfungsi

Kuala Kapuas, JAYAPOS - Sekretaris Asosiasi Pemeritah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kadiman mengatakan, sesuai arahan Presiden RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain aparat penegak hukum tidak diperkenankan meminta Anggaran Rancangan Biaya (RAB).

Hal itu disampaikan Kepala Desa (Kades) Bina Sejahtera (Dadahup A7), Kecamatan Kapuas Murung, Tri Purwanti dalam penyapaian hak jawab tertanggal 28 Agustus 2018. Menanggapi pemberitaan harianjayapos.com berjudul, Kades Dadahup A7 Terindikasi Korupsi Dana Desa, Minggu (26/8/18).

“Sehubungan dengan pemberitaan media online harianjayapos.com hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, pukul 05:21:04 WIB dengan judul Kades Dadahup A7 Terindikasi Korupsi Dana Desa dan dengan mengacu UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, saya menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Sebagaimana dalam pemberitaan itu kami anggap tidak berimbang dan hanya sepihak dan cenderung menyudutkan dan lebih banyak memuat opini penulis, tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik. Terlebih dalam pemberitaan tersebut sama sekali tidak ada ruang bagi saya untuk memberikan penjelasan terkait konten berita. Saya merasa sangat keberatan atas berita yang ditulis Mandau Suwandi. Bersama ini pula kami menyampaikan hak jawab bahwa apa yang disebut dalam pemberitaan tersebut tidak benar. Terkait pelaksanaan pembangunan pondok bersalin dengan asnggaran Rp 126 juta lebih dan pembangunan menara pantau api dengan anggaran Rp 20 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap II tahun 2017 sudah sesuai mekanisme dan mengacu RAB. Bahkan serah terima pembangunan dua bangunan itu sudah kami lakukan, serah terima itu juga dihadiri Plt Camat Kapuas Murung, Kapolsek, Danramil, PD, PLD dan PDTI, daftar hadir juga ada. Dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari DD, kami juga melibatkan masyarakat termasuk BPD dalam membuat APBDes,” ujarnya.

Terkait permintaan menunjukan RAB pembangunan Polindes dan Menara Pemantau Api oleh Ketua Ormas Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Kab Kapuas, Suriyadi. Berdasarakan koordinasi dengan Sekretaris Apdesi Kabupaten Kapuas, Kadiman tidak diperkenankan memberikan RAB itu.
Menurut Kadiman, sesuai arahan Presiden RI dan KPK, selain aparat penegak hukum tidak diperkenankan meminta RAB. Tri Purwanti dalam penyampaian hak jawabnya.

Sebagaimana diberitakan Jaya Pos, Kades Bina Sejahtera (Dadahup A7), Tri Purwanti terindikasi korupsi dana desa (DD) tahap II tahun 2017, lantaran bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) senilai Rp 126 juta lebih dan bangunan Menara Pantau Api senilai Rp 20 juta diduga tidak sesuai RAB.
Dugaan tersebut diperkuat oleh sikap Tri Purwanti yang terkesan menghindar dan berbeli-belit pada saat diklarifikasi dan diminta menunjukan RAB, dengan alasan dipinjam oknum Babinsa.

Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui surat nomor: 8.7508/01-18/08/2016, tanggal 31 Agustus 2016, mengimbau kepada kepala desa di seluruh Indonesia agar transparan dan bertanggungjawab mengelola Dana Desa (DD).

Selain itu, Tri Purwanti juga disinyalir melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam mengelola dana desa, dirinya tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya.(Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59567)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51426)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (44031)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14911)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14186)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14014)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13754)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13213)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11114)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9192)
Bedah JayaposPengelolaan Dana Pokir Desa Bojongkeding Diduga Sarat KKNSubang, Jaya Pos Kultur perilaku korup birokrasi di negeri ini kian hari semakin kompleks dan parah. Korupsi ...


Kantor Terbengkalai Rapat Malah Digelar di Rumah KadesAnggaran Pembelian Kendaraan Roda 4 Diduga Mark Up, Kades Ciawi Berdalih Sisa Lebihnnya DisilpakanGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaKetua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan Amburadul
Laporan KhususZAF International Semakin Diminati MasyarakatDepok, Jaya Pos ZAF International merupakan lembaga pendidikan yang berkomitmen dengan pengembangan Sumber ...


Pembangunan Tanggul Banjir Blok Pulo Direspon Positif MasyarakatApri Terima Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Wapres JKBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019