Senin, 24 September 2018 - 06:26:38 WIB
M Sidik Latuconsia Minta Komisi II Panggil PT. Pembangunan Jaya Dan BSDKategori: Jakarta - Dibaca: 106 kali

Baca Juga:Swasembada Daging Jadi TargetIstri Oknum Polisi Simpan Narkoba dan GranatDireskrimsus Polda Sedang Lidik, Mobil Damkar Tempuling Diduga Kuat BodongPartai Nasdem Cimahi Maksimalkan Pembesaran Partai

Tangerang, JAYAPOS - M Sidik Latuconsia selaku kuasa hukum Suparta CS, bersama perwakilan 160 warga kampung RT 02 RW 02, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. mendatangi Komisi II DPR RI, pada hari Senin (17/9).

Kedatangan mereka ingin memperjuangkan dan memohon perlindungan hukum atas perampasan tanah milik yang telah mereka garap sejak tahun 1947,dan juga sudah dirikan bangunan tempat tinggal.

”Lahan yang ditempati warga itu kini telah dikonversi menjadi SHGB No. 1 dan No. 2 Lengkong Kulon atas nama PT Pembangunan Jaya dan telah dialihkan ke atas nama PT Bumi Serpong Damai, adalah cacat hukum dan cacat administrasi,” ujar M. Sidik Latuconsina, SH saat diwawancara Jaya Pos di depan gedung DPR.

Latoconsina menambahkan,”Karena subjek hukum yang membuat SPH pelepasan hak masing –masing. H. Umar dan Edy Salim tidak memiliki legal standing sebagai pemegang hak garap atas tanah milik klien kami. In cassu status dan kedudukan mereka hanya sebagai penyewa tanah yang mengeruk dan menyedot pasir dari tanah klien kami berdasarkan sewa menyewa,” tambahnya.

Menurut M Sidik Latuconsina dan Partners selaku kuasa hukum Suparta cs mengatakan pada awalnya tanah garapan milik 75 warga Desa Cihuni dan Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Pada awalnya adalah lahan yang diwariskan secara turun temurun warga Desa Cihuni , Lengkong Kulon, Sekarang kecamatan Pagedangan. Kabupaten Tangerang, seluas 45 ha yang digarap turun temurun sejak tahun 1947 sampai sekarang.

M Sidik Latuconsina dan Partners lebih lanjut menjelaskan bahwa pada tahun 1980, para penggarap didatangi oleh H.Umar dan Eddi Salim, yang meminta kepada penggarap tanah untuk menyewa tanah milik tersebut, yang akan mereka gunakan untuk penggalian dan penyedotan pasir. H Umar dan Eddy Salim selanjutnya bersedia membayar ganti rugi tanamam yang tumbuh diatas tanah tersebut. Karena tanahnya akan dikupas menyedot pasir dengan cara sewa tanah dan ganti rugi tanaman.

Memang sebagian masyarakat pengarap tanah telah menerima pembayaran sewa tanah untuk penggalian pasir, bervariasi antara Rp 100 .000. hingga Rp 350.000 per bidang, dengan tanda memberikan kwitansi tanda penerima sewa tanah dari H. Umar dan Eddy Salim.

Ternyata setelah dilakukan sebagian penggalian dan penyedotan pasir oleh H.Umar dan Eddy Salim, tanah tersebut telah alihkan/oper alih, seluruh tanah garapan milik masyarakat kepada PT Pembangunan Jaya dengan menggunakan kwitansi-kwitansi pembayaran sewa, dan penggalihan tanah, seolah-olah dengan kwitansi tersebut H.Umar dan Eddy Salim, telah membeli seluruh tanah garapan dari masyarakat seluas 396.700 M persegi. Bahkan warga selanjutnya dianggap sebagai penggarap.

Setelah tanah tersebut oleh H.Umar dan Eddy Salim dialihkan ke PT.Pembangunan Jaya, tanah garapan masyarakat tersebut dikonversi di Badan Pertanahan Nasionan (BPN) Tangerang menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Berdasarkan Surat Mendagri No.863/HGB/ BA/88. Tanggal 12 November 88 tentang pemberiah Hak Guna Bangunan (HGB) atas PT Pembangunan Jaya.

Pada tanggal 27 Maret 1989, diterbitkan Sertifikat HGB/ no 1/ Lengkong Kulon seluas 200 000 meter. dan sertifikat HGB/1252 dan sertifikat No. 2. 1577/Lengkong Kulon atas nama PT Pembangunan Jaya.

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Lengkong Kulon, Nomer,195/KET/ DS/ LK/V11/2000, Tanggal 5 Juni 2000, menerangkan H.Umar dan Edi Salim, bukanlah sebagai penduduk desa setempat, dan tidak memiliki tanah seluas 196.700 M2.Dan juga Edi Salim bukan penduduk Desa Lengkong Kulon dan tidak memiliki tanah garapan 20 Ha.

Pada saat diwawancari Jaya Pos. pengacara senior, Sidik Latuconsina selaku kuasa 160 warga berjanji akan kembali ke gedung DPR RI untuk menemui Ketua Komisi II, untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak warga Desa Cihuni, Lengkong Kulon, Kabupaten Tangerang, yang tanahnya telah dirampok oleh sekelompok pengusaha kakap.(Herman.Y)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (55724)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50749)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14039)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13525)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13187)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12466)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8512)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7318)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6433)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6229)
Bedah JayaposKontrak Kerja Sudah Habis Pengerjaan Puskesmas Palembayan Masih LanjutAgam, Jaya Pos Proyek pembangunan Puskesmas Palembayan di Kab. Agam Sumbar, sudah menjadi gonjang ganjing ...


Diduga Terlibat Proyek, LSM Penjara Desak KKP Periksa Sejumlah Anggota DPRD Kota ManadoCV Linang Jaya Diduga Kirim Material Tak Sesuai RAB Ke 30 Penerima Program RTLH Di Desa LabuanDinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark UpPembangunan USB SDN Babat 2 Kecamatan Legok Beraroma KorupsiDiduga Proyek Pembangunan Pasar Cibaliung, Gunakan Besi BekasProyek NUSP-2 ADB Loan Rp 5,9 M di Kapuas Berbau KKNKades Tanjung Diduga Selewengkan Keuangan Desa Ratusan Juta Rupiah
Laporan KhususDesa Kendalrejo Gunakan Dana Desa Untuk Tingkatkan PembangunanTrenggalek, Jaya Pos Program pemerintah melalui Dana Desa serta Alokasi Dana Desa yang langsung diterima ...


APBD Tanah Datar 2019 DisepakatiHari Jadi Bantaeng Ke-764 Gubernur Sulsel Bantu Bantaeng 26 MBakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan BangsaLurah Bahu : Sidak Bagi Pendatang Berdomisili di WilayahnyaPengawasan APK Bersama Stakeholder Untuk Pemilu 2019Bupati Canangkan Gerakan Banyumas MembacaBanjir di Buaran DPU Tangsel Sigap Tangani Laporan Warga