Senin, 24 September 2018 - 06:36:22 WIB
LSM GAIB Perjuangan Pertanyakan Dana Desa di Kabupaten PasuruanKategori: Jawa Timur - Dibaca: 232 kali

Baca Juga:Swasembada Daging Jadi TargetIstri Oknum Polisi Simpan Narkoba dan GranatDireskrimsus Polda Sedang Lidik, Mobil Damkar Tempuling Diduga Kuat BodongPartai Nasdem Cimahi Maksimalkan Pembesaran Partai

Ba­nyaknya kejanggalan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang tidak realistis fakta data dan fakta di lapangan.

Pasuruan, JAYAPOS - Selasa (18/9) pukul 10.00 WIB bertempat di Aula Pertemuan Kantor PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Pasuruan, Wasekjen DPP GAIB Perjuangan, DR. Yusuf mempertanyakan penggunaan ADD (Anggaran Dana Desa dan DD (Dana Desa) yang dianggap ada kejanggalan.

Yusuf mengatakan, ba­nyaknya kejanggalan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang tidak realistis fakta data dan fakta di lapangan. Dan menantang petugas PMD untuk langsung cek fakta di lapangan.

Sedangkan Kepala PMD, Agus Tri menegaskan, “Adanya bantuan DD itu bantuan dari pusat dan PMD hanya memfasilitasi saja,kerena semua itu kebijakan pemerintah,” ujarnya. Kalau dulu ADD untuk operasional di desa dan dana dari pemerintah daerah dan untuk honor tetap ,jadi untuk pembangunan dari anggaran dana desa kecil.

Oleh karena itu pemerintah membuat solusi dengan program DD (Dana Desa). Pihak PMD selaku fasilitator saja dan dana dari pemerintah itu langsung ke rekening desa. Dana setelah diterima di rekening desa maka kuasa pengguna anggaran adalah desa. Pihak Pemda memberi fasitlitas berupa aturan yang harus ditaati bersama, kita adopsi peraturan Kementerian Desa tentang peraturan peraturannya, kemudian proses mungkin masyarakat tidak tau atau kurang faham, akan tetapi pemerintah desa bisa sossialisasi dengan adakan musyawarah desa.

APBDES yang sudah jadi itu menjadi salah satu persyaratan utama kalau itu tidak ada maka dana tidak bisa dicairkan. Lalu untuk peraturan ada sendiri seperti adanya pengawasan dan lainya,kalau pengawasan itu ada di Inspektorat.

TP4D juga sudah adakan kerjasama dengan pemerintah desa terkait penggunaan dana desa. Begitu juga dengan Polres juga sudah adakan MoU, lalu dengan BPKP Jawa Timur, 341 desa juga diwajibkan menggunakan aplikasi online jadi semua sangat transparan.”Dan yang terkait dengan persoalan hukum, memang ada 4 desa yang kemarin terkena masalah hokum dan mereka rata rata tidak mau konsultasi dengan kita, jadinya mereka keluar dari rambu yang seharusnya ditaati,” ujarnya.

“Memang kita akui pasti ada penyelewangan, tetapi kita ini bukan ranahnya penindakan, kalau sudah ada indikasi penyalah gunaan aggaran itu sudah ranahnya Inspektorat yang menindak lanjuti,” jelasnya.

Wasekjen DPP Gaib Perjuangan seusai pertemuan mengatakan, sudah puas dengan semua penjelasan PMD, “Intinya kita lebih condong ke pencegahan dan pembinaan, akan tetapi kita akan pantau terus penggunaan dana desa ini, dan apabila ada temuan dan dugaan penyelewengan anggaran maka akan kami laporkan pada yang berwajib,” pungkasnya.(Sp)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59439)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51314)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37290)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14789)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14089)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13906)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13663)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13095)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10264)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9088)
Bedah JayaposMantan Plt Camat Kapuas Murung Divonis 4 Tahun Penjara, Denda 200 JutaPalangka Raya, Jaya Pos Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Ti­pikor) Palangka Raya ...


Pelebaran Jalan Lingkar Samosir Kurang ProfesionalBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan Listrik
Laporan KhususKorem 071/Wk Halal Bihalal Pererat Silaturahmi dan KebersamaanBanyumas, Jaya Pos Danrem 071/Wk Kolonel Kav Dani Wardhana SSos MM MHan didampingi Ketua Persit Kartika ...


Sonny Budaya Putra Jabat Sekda Padang PanjangBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasDPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang Dihotmix