Senin, 24 September 2018 - 06:36:22 WIB
LSM GAIB Perjuangan Pertanyakan Dana Desa di Kabupaten PasuruanKategori: Jawa Timur - Dibaca: 163 kali

Baca Juga:Swasembada Daging Jadi TargetIstri Oknum Polisi Simpan Narkoba dan GranatDireskrimsus Polda Sedang Lidik, Mobil Damkar Tempuling Diduga Kuat BodongPartai Nasdem Cimahi Maksimalkan Pembesaran Partai

Ba­nyaknya kejanggalan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang tidak realistis fakta data dan fakta di lapangan.

Pasuruan, JAYAPOS - Selasa (18/9) pukul 10.00 WIB bertempat di Aula Pertemuan Kantor PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Pasuruan, Wasekjen DPP GAIB Perjuangan, DR. Yusuf mempertanyakan penggunaan ADD (Anggaran Dana Desa dan DD (Dana Desa) yang dianggap ada kejanggalan.

Yusuf mengatakan, ba­nyaknya kejanggalan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang tidak realistis fakta data dan fakta di lapangan. Dan menantang petugas PMD untuk langsung cek fakta di lapangan.

Sedangkan Kepala PMD, Agus Tri menegaskan, “Adanya bantuan DD itu bantuan dari pusat dan PMD hanya memfasilitasi saja,kerena semua itu kebijakan pemerintah,” ujarnya. Kalau dulu ADD untuk operasional di desa dan dana dari pemerintah daerah dan untuk honor tetap ,jadi untuk pembangunan dari anggaran dana desa kecil.

Oleh karena itu pemerintah membuat solusi dengan program DD (Dana Desa). Pihak PMD selaku fasilitator saja dan dana dari pemerintah itu langsung ke rekening desa. Dana setelah diterima di rekening desa maka kuasa pengguna anggaran adalah desa. Pihak Pemda memberi fasitlitas berupa aturan yang harus ditaati bersama, kita adopsi peraturan Kementerian Desa tentang peraturan peraturannya, kemudian proses mungkin masyarakat tidak tau atau kurang faham, akan tetapi pemerintah desa bisa sossialisasi dengan adakan musyawarah desa.

APBDES yang sudah jadi itu menjadi salah satu persyaratan utama kalau itu tidak ada maka dana tidak bisa dicairkan. Lalu untuk peraturan ada sendiri seperti adanya pengawasan dan lainya,kalau pengawasan itu ada di Inspektorat.

TP4D juga sudah adakan kerjasama dengan pemerintah desa terkait penggunaan dana desa. Begitu juga dengan Polres juga sudah adakan MoU, lalu dengan BPKP Jawa Timur, 341 desa juga diwajibkan menggunakan aplikasi online jadi semua sangat transparan.”Dan yang terkait dengan persoalan hukum, memang ada 4 desa yang kemarin terkena masalah hokum dan mereka rata rata tidak mau konsultasi dengan kita, jadinya mereka keluar dari rambu yang seharusnya ditaati,” ujarnya.

“Memang kita akui pasti ada penyelewangan, tetapi kita ini bukan ranahnya penindakan, kalau sudah ada indikasi penyalah gunaan aggaran itu sudah ranahnya Inspektorat yang menindak lanjuti,” jelasnya.

Wasekjen DPP Gaib Perjuangan seusai pertemuan mengatakan, sudah puas dengan semua penjelasan PMD, “Intinya kita lebih condong ke pencegahan dan pembinaan, akan tetapi kita akan pantau terus penggunaan dana desa ini, dan apabila ada temuan dan dugaan penyelewengan anggaran maka akan kami laporkan pada yang berwajib,” pungkasnya.(Sp)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (58981)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50855)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14143)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13626)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13294)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12577)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8608)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7703)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (7466)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6619)
Bedah JayaposGawat! Polisi Diduga Tangkap LepasPekanbaru,Jaya Pos Masyarakat Palamboyan, Kecamatan Tapung membeberkan adanya pe­nangkapan oleh ...


Proyek Pasar Rakyat Namang Diduga BermasalahLelang Proyek Kementerian PU Diduga Terjadi Praktik KKNDikonfirmasi Soal RTLH, Kadis Perkim Banten Jawabnya NgibulPerbaikan Bahu Jalan Link 157,158,160,162,163,164,165 Dikorupsi ?Mantan Kadis Kopumdag Dan Direktur CV Umrah Utama Dijebloskan Ke LapasBappeda Kab. Mojokerto Diduga Kuat Terlibat Penyelewengan Dan Pemalsuan Data Keuangan NegaraMafia Tanah Beraksi Di Bukit Timah Dumai, Jual Lahan Milik M Muhiddin
Laporan KhususBidang Intelijen Kejari Kabupaten Bandung Mendapatkan Penghargaan Terbaik di Wilkum Kejati JabarKab Bandung, Jaya Pos Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menjadi yang terbaik dibidang intelijen untuk ...


Unit Bisnis TAM PDAM Tirtawening Layani Warga Bandung 24 JamDanrem 071/Wijayakusuma Kunjungan Kerja Sambil Olahraga dan Mempererat SilatuhamiAwal Tahun, Padang Panjang Juarai Kategori Kota Kecil Smart CityCapaian 6 Misi Pembangunan Meningkat, Fachrori Ajak Semua Pihak Bersinergi Membangun JambiNatal Sagala Raja Bere Ibebere, Boru Dihadiri DPRD Deli Serdang Rosmawati Sitanggang SHPersit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 Ikuti Donor Darah Hari Juang Kartika 2018Mayjen TNI Mochamad Effendi Resmi Jabat Pangdam IV/Diponegoro