Selasa, 25 September 2018 - 08:02:43 WIB
Pembangunan SDN Airlangga III Surabaya Pakai Genteng BekasKategori: Pendidikan - Dibaca: 502 kali

Baca Juga:Pdt Willem TP Simarmata MA Terpilih Sebagai Ephorus HKBP Priode 2012-2016Swasembada Daging Jadi TargetIstri Oknum Polisi Simpan Narkoba dan GranatDireskrimsus Polda Sedang Lidik, Mobil Damkar Tempuling Diduga Kuat Bodong

Pelaksanaan pembangunan kontruksi diduga melawan hukum dengan mensiasati volume, kualitas dan kuantitas guna mencari keuntungan diatas kewajaran.

Surabaya, JAYAPOS - Bekerjanya aparatur pemerintahan secara institusio­nal, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-ma­sing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar.

Dalam pengertian bahwa kegiatan pemerintahan harus dilakukan secara bertanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah good governance. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksa­nakannya sistem pemerintahan tersebut, yaitu terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Sebaliknya, “penyalah gunaan amanah” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan bernegara, tidak hanya kehancuran pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya.

Kasus beberapa tahun yang lalu telah menyeret begitu banyak nama baik dika­langan pemerintahan, swasta maupun aparat penegak hukum sendiri. Hal ini menunjukkan betapa bobroknya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan selama ini. Berbagai kebijakan yang telah dibuat selama ini seharusnya dapat dijadikan sebagai benteng untuk membentengi aset-aset Negara. Namun oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di jadikan sebagai alat legalitas untuk memperkaya diri sendiri dan/atau golongan/kelompok.

Berdasarkan hasil investigasi Jaya Pos pada pembangunan gedung type B2 (SDN Airlangga III) dirasa janggal dan menyimpang, Volume bangunan ke­seluruhan kurang lebih mencapai 419.94028 M2 Hps Rp.2.720.680.000,00 senilai tawar Rp.2.309.298.000,00 pemenang oleh PT. Noor­ha­rtama Wisesa, Npwp.01.510.643.8-609.000 subbidang pendidikan BG007 kualifikasi M1 pemilik atas nama Yudi Kurniawan, Desa Pamotan, Porong didalam pelaksanaan pembangunan kontruksi diduga melawan hukum dengan mensiasati volume, kualitas dan kuantitas guna mencari keuntungan diatas kewajaran. Hingga pemerintah harus membayar lunas kepada aktivitas rekanan.

Sesuai hasil monitoring Jaya Pos terkait pembangunan gedung sekolah Airlangga 3, serta dengan menanyakan pada masyarakat yang melintas di seputaran lokasi, sumber yang tak mau namanya disebut itu mengatakan jika secara kasat mata terlihat dari awal pekerjaan semaunya sendiri. Sehingga dapat dikategorikan asal jadi, plafon nampak bocor, beberapa keramik pecah, pasangan genteng tampak lain tidak baru agak kehitaman.

Disisi lain, ketika Jaya Pos menanyakan bongkaran gedung lama, tak lama kemudian mendapat jawaban melalui via selular dari penyelenggara bidang layanan pengadaan dan pengelolaan aset berinisial BO yang mengakui bahwa bongkaran genteng lama atap sekolah dibeli oleh rekanan berinisial Jmd dengan harga Rp 16 juta sudah terbayar beberapa bulan yang lalu dan masuk PAD alias setor ke Kasda dan untuk sisa bongkaran yang lain seperti besi, kayu, baja dll. yang dianggap bernilai dan merupakan aset barang milik negara tidak menahu keberadaanya, entah dijual atau tidak.

Terkait bongkaran seharusnya pihak penyelenggara lebih memperketat pengawasan. Minimal melakukan rincian hitungan sebelum aktivitas pembongkaran dilakukan atau membentuk tim penilaian bongkaran sekolah sesuai tupoksi guna menjaga menyimpangnya aset yang bernilai, bukan malah melakukan pembiaran hingga berdampak kelalaian sebagai penyelenggara berdampak kerugian.

Untuk item atap yaitu genteng ex.karangpilang dengan volume 339,64 M2 yang sudah tertuang dalam dokumen kontrak keseluruhan harus baru. Evaluasi dengan koreksi yang harus dipatuhi mengacu pada penandatanganan pakta integritas kesepakatan yang harus dipatuhi, tidak melakukan penyimpangan guna menjaga kegagalan kontruksi sesuai UU no.18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi.

Terkait bongkaran bangunan yang bernilai puluhan juta itu, Jaya Pos menanyakan ke salah satu aktivis penggiat pembangunan pemerintah. Ketua LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat), Zainal Abidin ST MT mengatakan, regulasi BMN pada bongkaran gedung yang sudah dikemas sesuai ketentuan penyelesaian permasalahan penanganan bongkaran sisa hasil renovasi, rehabilitasi, atau restorasi, Dirjen Kekayaan Negara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-4/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Perbaikan dimaksud adalah perbaikan yang tidak mengakibatkan penghapusan BMN dari daftar barang. Bongkaran sisa perbaikan gedung dan bangunan,mengingat perbaikan BMN tersebut tidak mengakibatkan penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna/Pengguna maupun Daftar BMN, maka penjualan bongkaran BMN tidak memerlukan persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang regulasi berawal dari permohonan persetujuan penjualan bongkaran tersebut diajukan ke KPKNL.Terdapat surat penunjukan tim untuk menilai bongkaran BMN laporan penilaian bongkaran surat penetapan nilai bongkaran BMN.

“Setelah mendapatkan persetujuan penjulan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan dokumen. Penyelenggara terkait harus jeli dan lebih memperketat pengawasan lapangan guna menyelamatkan aset negara yang menghasilkan PAD minimal menjaga kebocoran anggaran tiap tahun,” ucapnya. (Junn)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59440)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51314)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37291)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14789)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14089)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13906)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13663)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13095)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10265)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9088)
Bedah JayaposMantan Plt Camat Kapuas Murung Divonis 4 Tahun Penjara, Denda 200 JutaPalangka Raya, Jaya Pos Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Ti­pikor) Palangka Raya ...


Pelebaran Jalan Lingkar Samosir Kurang ProfesionalBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan Listrik
Laporan KhususKorem 071/Wk Halal Bihalal Pererat Silaturahmi dan KebersamaanBanyumas, Jaya Pos Danrem 071/Wk Kolonel Kav Dani Wardhana SSos MM MHan didampingi Ketua Persit Kartika ...


Sonny Budaya Putra Jabat Sekda Padang PanjangBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasDPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang Dihotmix