Sabtu, 15 September 2012 - 06:53:06 WIB
Dinas PU Pengairan Sidoarjo "Menjual" SungaiKategori: Jawa Timur - Dibaca: 484 kali

Baca Juga:Urus KTP Rp 850 Ribu, Kasi KTP dan Lurah Tanjung Duren Utara Minta DicopotPdt Willem TP Simarmata MA Terpilih Sebagai Ephorus HKBP Priode 2012-2016Swasembada Daging Jadi TargetIstri Oknum Polisi Simpan Narkoba dan Granat

Sidoarjo, Jaya Pos

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitulah bunyi Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kontitusi inilah yang dijadikan acuan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pengelolaan sungai yang mempunyai peran vital bagi kehidupan sosial masyarakat antara lain sungai berfungsi untuk pengairan lahan pertanian, perikanan, pematusan, dan masih banyak lagi fungsi daripada sungai.

Untuk inilah, pengelolaan sungai menjadi sangat penting bagi masyarakat, dan yang terjadi di Sidoarjo Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kedaulatan pemerintah dalam bidang pengairan bagi kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.

Pada kenyataanya, Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo malah menjual sungai yang berada di Desa Cemeng Bakalan Kecamatan Kota Kabupaten Sidoarjo kepada salah satu pengembang perumahan atau jamak (developer).

Indikasi penjualan sungai dan tanggulnya kepada developer ini terlihat jelas dengan dimanfaatkanya tanggul sungai sebagai akses jalan oleh pengembang ke perumahan yang sedang mereka bangun. Dan, ini tentu saja membuat masyarakat Desa Cemeng Bakalan protes keras.

Akan tetapi, mereka tidak tahu harus berbuat apa dan pada akhirnya warga Desa Cemeng mengadukan hal ini kepada LSM Komnas, LPD (Lembaga Penegak Demokrasi) dan  KMSL (Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan).

Untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat ini, Aliansi LSM berkirim surat kepada Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo berupa permintaan klarifikasi dan konfirmasi  tertanggal 28 Agustus 2012. Namun sampai saat ini, pihak PU belum memberikan jawaban.
Ketika Jaya Pos menghubungi Kepala Dinas PU Pengairan, H Fatkur Rohman melalui selulernya dijelaskan bahwa tidak semua surat yang masuk ke instansinya harus dijawab. Ini tentu saja menjelaskan bahwa kepala dinas menyepelekan apa yang menjadi tugas utamanya.

Hal ini, tentu saja membuat kalangan LSM yang menjadi kepanjangan tangan masyarakat merasa diremehkan atas peristiwa ini. Ketua Komnas, Suryanto berkomentar, Kepala Dinas PU Pengairan Kab. Sidoarjo telah menganggkangi UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) karena tidak menjawab surat dari Aliansi LSM tersebut.
Menurutnya, Kepala Dinas telah mengebiri hak masyarakat untuk mengetahui tentang pengelolaan sungai yang dinilai oleh masyarakatDesa Cemeng Bakalan hanya menguntungkan kelompok pengembang saja.

Menurut Suryanto bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo terindikasi telah melanggar pasal 3 Undang Undang RI tahun 1999 berbunyi: setiap yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporitas menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana seumur hidup dan atau denda paling banyak satu milyar.

Atas peristiwa ini, Aliansi LSM Sidoarjo berencana melakukan aksi pengumpulan masa memprotes penjualan sungai oleh Dinas PU Pengairan kepada pengembang perumahan.

Pantauan Jaya Pos di lapangan bahwa tanggul sungai yang dijadikan jalan akses masuk ke perumahan selebar 2,5m dan sepanjang 100m. Parahnya lagi pembangunan penahan jalan oleh pengembang telah memakan badan sungai selebar 1,5m, ini tentu saja telah mempersempit penampang sungai dan akan  mempengaruhi  kelancaran aliran air sungai. Sedang dari segi legalitas proyek perumahan ini juga disinyalir tidak mempunyai izin alias bodong.Zein


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59364)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (32886)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14714)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14005)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13841)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13597)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9891)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9017)
Bedah JayaposWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikTidak hanya soal air bersih saja yang menjadikan penyebab kesulitan di Huntara, lampu penerangpun bagian dari ...


Bobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR Proyek U-ditch Dukuh Menanggal III Terindikasi dicurangi Pejabat Pemeriksa, Dinas Tutup Mata?
Laporan KhususPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixCiamis, Jaya Pos Persoalan rencana pengaspalan hotmix jalan kabupaten lintas Buniseuri-Jalatrang yang ...


Lakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018 Pemkab OKI Gelar Safari Ramadhan