Rabu, 26 September 2018 - 18:02:07 WIB
LBH BUTON: Bantuan Dana Eks Pengungsi Maluku Belum DiterimaKategori: Jakarta - Dibaca: 559 kali

Baca Juga:Urus KTP Rp 850 Ribu, Kasi KTP dan Lurah Tanjung Duren Utara Minta DicopotPdt Willem TP Simarmata MA Terpilih Sebagai Ephorus HKBP Priode 2012-2016Swasembada Daging Jadi TargetIstri Oknum Polisi Simpan Narkoba dan Granat

Jakarta, JAYAPOS - Kuasa Hukum pengungsi masyarakat Maluku, LBH Kepulauan Buton (LBH-Kepton) Laode Zulfikar Nur menjelaskan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No: 1950 K/PDT/2016 jo 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT PST. tentang pengajuan permohonan eksekusi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dana bantuan eks pengungsi Maluku yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan Keppres No 6 Tahun 2000 tahun 2016 dimana masyarakat eks pengungsi mesti mendapatkan bantuan sebesar 18 juta 500 ribu terdiri dari 15 juta untuk bahan bantuan rumah dan 13 juta untuk kompensasi.

Laode menilai, pembagian bantuan pemerintah tidak merata. Maka, sejumlah pengungsi yang terdata sebanyak 213.217 kepala keluarga tersebar lebih di 3 provinsi antara lain Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.

Laode didampingi Tim Kuasa Hukum lainnya menambahkan dalam pelaksanaannya ternyata tidak merata dalam pembagian uangnya. “Ya, makanya kami mengajukan gugatan di Jakarta. Ini terkait daripada para tergugat sebagian besar berada di Jakarta, saatnya nanti akan surati para tergugat, disitulah baru kita lihat apakah ada kendala atau tidak. tertulis yang pertama Presiden Republik Indonesia di situ dan lainnya 3 tahun 2012,” ujarnya.

Dirinya mengaku telah memenangkan putusan Pengadilan Tinggi pada tahun 2015 di Jakarta Pusat. Namun, dana yang diharapkan oleh masyarakat belum juga diperoleh hingga saat ini.

“Setelah dalam putusan kami dimenangkan, kemudian pada tahun 2015 oleh pihak pemerintah menyatakan ban­ding di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dan kami kembali memenangkan namun pihak pemerintah belum bersedia membayar sehingga mengajukan kasasi lagi,” paparnya.

Bahkan menurut dia, Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dalam gugatan tersebut. Sehingga pada saat ini masyarakat Maluku masih berkomunikasi dengan pihak pengadilan juga Biro Hukum Kementerian Sosial guna memfasilitasi eksekusi.
Selanjutnya, pada 19 November 2017 Mahkamah Agung kembali memenangkan pihak masyarakat Maluku, namun putusan pengadilan negeri yang ada saat ini belum ada respon.

Perlu diketahui pihak-pihak termohon eksekusi adalah Penerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI, Menteri Sosial RI, Gubernur Provinsi Maluku, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas, Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Koordinator Perekonomian RI.(@d2)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59631)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51483)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48886)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14973)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14241)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14069)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13796)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13293)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11789)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9260)
Bedah JayaposProyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekBangka Belitung, Jaya Pos Proyek pembangunan talud pengaman Pantai Pering Kelapa Kampit Belitung diduga ...


APBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususRaperda Perubahan APBD 2019 DisahkanDepok, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ...


20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujui