Minggu, 16 September 2012 - 14:26:03 WIB
Bupati Simalungun DR JR Saragih “Suap” Uspida Terkait Pemberian 1 Unit Sepeda MotorKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 183 kali

Baca Juga:Kasus Sabu 2000 Gram Divonis 10 Tahun, Keluarga Terdakwa MengamukSTKIP PGRI Pontianak Masih Buka Kerjasama Dengan PemdaBandar Ganja Dibekuk di Kandang AyamSebanyak 237 Pejabat Dapat Promosi dan Rotasi

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun DR JR Saragih, SH.MM diduga telah memberikan 1 unit sepeda motor Trail kepada setiap para Uspida Kabupaten Simalungun seperti kepada Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Simalungun, Kapolres Simalungun, Dandim 0207 Simalungun, Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Simalungun dan Ketua DPRD Simalungun, secara cuma-Cuma, yang diduga memakai uang pribadinya. Hal ini dilakukan diduga untuk memuluskan semua rencana jabatannya di Kabupaten Simalungun.

KPN Simalungun, Abdul Siboro, SH.MH, ketika dikonfirmasi mengenai hal ini beberapa waktu yang lalu mengaku bahwa Bupati Simalungun memberikan sepeda motor Trail untuk para Unsur Pimpinan Daerah (USPIDA) Kabupaten Simalungun sebagai penunjang kerja lapangan para Uspida.

“Apalagi Pemkab Simalungun tidak ada memberikan kontribusi kepada kami sebagai uspida. Namun, saya belum menerima sepeda motor Trail tersebut, tetapi Bupati Simalungun tetap akan memberikannya nanti kepada saya,” kata Abdul Siboro.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, Wilson Simanihuruk ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan bahwa sepeda motor Trail yang diberikan kepada para Uspida tidak ada dianggarkan di APBD TA 2012.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC KOSWARI Siantar Simalungun, Leo Simanjuntak menilai perbuatan Bupati Simalungun ini masuk gratifikasi yakni suap kepada para Uspida Kabupaten Simalungun, seperti tertuang pada pengertian gratifikasi. Menurut penjelasan Pasal 12B UU No 20 tahun 2001, “Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), kinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, serta pengobatan cuma-cuma, gratifikasi tersebut baik diterima diluar negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan secara elektronik maupun non elektronik”.

Pasal 12B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 berbunyi “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan sanksi hukumnya yakni pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar”.

“Kita meminta agar Kejaksaan Agung RI atau KPK segera memeriksa dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan Bupati Simalungun ,yang melibatkan Uspida Kabupaten Simalungun ini,” kata Leo.

Anehnya, Kapolres Simalungun AKBP Agus Fajar membantah ada menerima motor Trail dari Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM. Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59297)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51159)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (26988)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14483)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13909)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13610)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13525)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12917)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9292)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8932)
Bedah JayaposDiduga Korupsi, Siswa Tuntut Kepsek SMAN 3 Tapung Segera DipecatPekanbaru, Jaya Pos Dalam aksi mogok belajar, siswa SMA N 3 Tapung meminta agar Aldela dipecat dari ...


Peserta Pemilu dan Tim Quick Count Kecewa, Pintu Sekretariat PPK Labuan DigembokDugaan Korupsi Anggaran Publikasi Humas Pemkab Bangka BaratDiduga Kurir Sabu Bergentayangan Di Daerah Sungai SembilanKorban Tsunami Alami Kerugian, Petinggi Balai TN Ujungkulon Terkesan Lakukan PembiaranKinerja BLP2A Kota Surabaya Layak Di Sorot Terkait Aset Kendaraan dan Kepemilikan BPKBGubernur Sulut Patut Tinjau Kinerja Kadis Kominfo Jety PuluDiduga DD Ganggaeng Tahun 2018 Tak Direalisasi, Kecamatan Picung Ambil Jurus
Laporan KhususPemkab Samosir Raih WTP Kali KeduaSamosir, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ...


Kalteng Qualiti Expo 2019: Pemkab Gumas Akan Promosi Tahura Lapak JaruBupati OKU Melaunching Angkutan Perkotaan Bus Rapid Transit Makna Nama Raja Uti Bagi Orang BatakPemkab Bina Ukhuwah Islamiyah Semangat Persatuan Menuju PALI Serasi NiaLurah Baru Menjadi Semangat Baru Bagi Kelurahan Pondok Cabe IlirSekda: Jabatan Pegawai Sesuai Kompetensi Lahirkan Pemerintahan Yang BaikPemkab Tangerang Peduli Pola Hidup Bersih Dan Sehat Di Pondok Pesantren