Selasa, 06 November 2018 - 07:05:08 WIB
Tiga Fraksi DPRD Depok Beri Catatan Penting ke PemkotKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 54 kali

Baca Juga:Jalan dan Jembatan Rusak Warga Perbaiki Secara SwadayaRuang Anggrek RS Anuntaloko Parigi BauFPSS Demo, Bupati Wabup Simalungun Merasa Diasingkan BupatiSertifikasi Tantangan Bagi Para Guru

Depok, Tiga Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Partai Golo­ngan Karya (F-PG) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) memberi catatan penting kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD) 2019 dan enam Rancangan Pendapatan Daerah Kota Depok 2018.

Menurut Ketua F-PAN Fitri Hariono, kebijakan Pemkot Depok Tahun 2019 telah dirumuskan dengan mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 dengan tema “Penguatan Daya Saing Ekonomi Melalui Pengembangan Infrastruktur yang nyaman dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia“.

Guna mencapai hal tersebut, kata Fitri maka RAPBD diarahkan untuk mencapai prioritas pembangunan sebagai berikut: peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, produk unggulan lokal dan kepariwisataan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerataan layanan pendidikan dan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang nyaman dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan fungsi keluarga, pemuda, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

“Kami dari F-PAN meminta kepada Pemerintah Kota Depok agar seluruh program prioritas masuk dalam komposisi APBD tahun 2019,” tuturnya.

Kedua, lanjut dia, F-PAN meminta agar dalam penyusunan dan pembahasan APBD harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan akuntabilitas serta implementasinya harus tepat sasaran dalam merespon kebutuhan prioritas masyarakat, sumber-sumber pendapatan terus digali, dipertimbangkan dan segera mungkin untuk diwujudkan.

Ketiga, sambung dia, terkait kegiatan Hibah Bantuan Sosial agar pemerintah melakukan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat dimana informasi tersebut masih belum menjangkau secara merata.

“F-PAN juga meminta agar pengelolaan barang milik daerah berlandaskan aspek transparan dan akuntabel, biasanya kedua aspek ini sering kita abaikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua F-PG H Tajudin Tabri menyampaikan, setelah mempelajari secara seksama dan mendiskusikan uraian yang ada, baik dalam nota keuangan serta Buku Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 dan enam Raperda. “Kami minta Pemkot Depok untuk lebih memaksimalkan penggunaan anggaran agar tidak ada lagi di setiap OPD yang masih ada sisa anggaran kegiatan karena tidak tercapainya target yang direncanakan,” katanya.

Ia menambahkan, F-PG memberikan beberapa pandangan dan masukan, yakni penyerapan dan penggunaan anggaran di setiap OPD harus tercapai sesuai target sasaran indikator pembangunan. Prediksi sementara terkait SILPA pada tahun berkenaan yang mencapai Rp 600 miliar lebih jangan sampai terjadi pada Tahun Anggaran 2019 walaupun hanya sebagai asumsi penerimaan pembiayaan.

“Peningkatan laju daya saing perekonomian melalui usaha mikro, produk lokal dan kepariwisataan, pelayanan masyarakat, pelayanan kemasyarakatan, pemerataan pendidikan, pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kenyamanan lingkungan serta ketahanan keluarga tidak hanya sekedar wacana dalam tema pembangunan 2019 tetapi harus bisa direalisasikan dengan tepat dan efisien,” katanya.

Sementara itu, Ketua F-PKS Qurtifa Wijaya menyambut baik raperda tersebut. Sebagaimana disampaikan Walikota Depok dalam nota keuangan RAPBD Depok Tahun 2019 bahwa tema kebijakan pembangunan Kota Depok tahun 2019 adalah berupaya untuk melanjutkan penguatan daya saing ekonomi daerah melalui pengemba­ngan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.

“Kebijakan pembangunan yang mengarah pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini pantas diapresiasi. Pembangunan infrastruktur diharapkan akan menggerakan roda perekonomian di Kota Depok dan meningkatkan pendapatan daerah,” tuturnya.

Namun, lanjut dia, kebijakan pembangunan infrastruktur perlu dirancang dan diarahkan agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Karena pada akhirnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan warganya. Fraksi PKS mendorong dilakukannya pengkajian lebih lanjut berkenanan dengan potensi PBB dan BPHTB melalui pengembangan perencanaan tata ruang kota dan penataan kawasan serta pembukaan akses jalan utama baru yang menghubungkan sisi timur-barat Kota Depok. Penentuan kawasan dan akses jalan utama baru tersebut diyakini akan meningkatkan nilai NJOP dan perolehan PBB dan BPHTB secara signifikan.  Disisi lain, peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, hendaknya diiringi dengan perbaikan kualitas pelayanan terkait. (Adv/Hms DPRD Depok)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (51686)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50692)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13966)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13454)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13106)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12377)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8457)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7093)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6201)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6046)
Bedah JayaposTedja Widjaja Pemilik Lentra Kasih Dan Mantan UPPRD Dilaporkan Ke KPKSetelah dilaporkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan kini pemilik sekolah Lentera Kasih, Tedja Widjaja ...


Pungli Marak di Pengujian Gedebage, Kir "Bungkus" Menjadi-JadiDiduga Jadi Ajang Cari Untung, Sanimas Cigondang Pantas Laporkan KejatiPekerjaan Drainase di Kejayan Dinilai Kurang Baik, Warga Minta Adanya PerbaikanLSM FPR: Kades Perdana Harus Segera Ditindak TegasPembangunan Stasiun Uji Bus Kementerian Pertanian Memakai Material Tidak SNIProgram PAMSIMAS Desa Langensari Menuai MasalahAbaikan Syarat Dokumen Kontrak, PJU Jagir Wonokromo Asal Pasang
Laporan KhususPemko Padang Panjang Terima Penghargaan BPJS KetenagakerjaanPadang Panjang, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan ...


Ini Dia Pesan Walikota Depok di Hari Pahlawan !Tim Wasev Mabes TNI Apresiasi Hasil TMMD Reguler ke 103 Kodim 0376/Batang di Desa DurenomboPasilog Bersama Anggota Satgas TMMD Membuat Jamban SehatTNI Batang Membangun Desa Dengan HatiWakil Ketua TP-PKK Sumsel Lakukan Kunjungan Kerja dan Silaturahmi ke TP-PKK Kabupaten PALIPrajurit Satgas TMMD Juga Pandai MemasakBeginilah Penampakan Rumah Tuyeri yang Sudah Dibangun Satgas TMMD