Rabu, 07 November 2018 - 07:31:21 WIB
Gubernur Dukung KPK Lakukan Penegakan Hukum di KaltengKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 197 kali

Baca Juga:Diduga Oknum PT Pos Tilep Dana Pensiun TNIJalan dan Jembatan Rusak Warga Perbaiki Secara SwadayaRuang Anggrek RS Anuntaloko Parigi BauFPSS Demo, Bupati Wabup Simalungun Merasa Diasingkan Bupati

Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menyatakan, mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penegakan hukum di Kalteng. Pernyataan itu disampaikan saat dihubungi awak media pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng, baru-baru ini. “Silahkan saja, saya mempersilahkan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (29/10/18) KPK telah menggeledah kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, di Jl Imam Bonjol Palangka Raya, terkait OTT, 4 anggota komisi B DPRD Kalimantan Tengah, di Jakarta, Jumat pekan lalu. Anggota Dewan itu diduga menerima suap dari pihak swasta, terkait fungsi pengawasan di bidang perkebunan, kehutanan, penambangan dan lingkungan hidup.

Selain menggeledah kantor Dinas Kehutanan, KPK juga menggeledah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Jl Cilik Riwut Km 5.

Penggeledahan tersebut dilakukan KPK, setelah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus tersebut. Adapun tersangka sebagai penerima suap, yakni Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B Punding LH Bangkan, Anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada.

Sedangkan tersangka pem­­beri suap, yakni Direk­tur PT Binasawit Abadi Pra­tama (BAP) Eddy Saputra Su­radjati, CEO PT BAP Willy Agung Adipradhana, dan Manager Legal PT BAP Te­guh Dudy Samsury. (Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59629)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51482)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48826)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14969)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14240)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14065)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13795)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13291)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11775)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9257)
Bedah JayaposAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesSidoarjo, Jaya Pos Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto diduga cenderung tertutup dan memonopoli dalam ...


Realisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruPenggunaan ADD di Jorong Silungkang Tidak Transparan
Laporan Khusus20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahPadang Panjang, Jaya Pos Sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang ...


Ilyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujuiPublikasi Kinerja Sekda Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2019