Rabu, 07 November 2018 - 16:08:19 WIB
Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana RemunerasiKategori: Jawa Barat - Dibaca: 7082 kali

Baca Juga:Dua Perusahaan Tambang Bidik Pasir Besi di BuolPetani Pangkep Menuju AlsintanDiduga Oknum PT Pos Tilep Dana Pensiun TNIJalan dan Jembatan Rusak Warga Perbaiki Secara Swadaya


Kab. Bandung, Jaya Pos - Belum lama ini journalist jaya pos mendapatkan informasi dari puluhan pegawai dan Jaksa diwilayah Hukum Kejari Kab. Bandung, Kejari Cimahi, Kejari Kota Bandung dan Kejati Jabar bahwa dana Remunerasi/Tunjangan kinerja untuk mereka belum juga turun sampai hari ini dari Kejaksaan Agung RI.

Informasi ini secara tidak sengaja diperoleh saat melakukan liputan dilingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Jurnalist mendengar beberapa orang Jaksa sedang berbincang-bincang sambil menyelutuk."Remunerasi belum turun, kalau begini Jaksa dan Staf Pegawai diseluruh Indonesia bisa lakukan demo," ucap seorang Jaksa kepada temannya sesama Jaksa.

Dengan rasa penasaran journalist jaya pos menanyakan kepada Jaksa yang sempat berkeluh kesah tadi mengenai kebenaran dana remunerasi yang belum turun sampai saat ini. Sedikit ragu Jaksa yang minta identitasnya tidak dipublikasikan ini mengaku, bahwa memang benar sudah empat bulan dana remunerasi mereka belum juga dikucurkan dari Kejaksaan Agung.

Sumber mengaku kalau dana remun itu sangat berarti untuk mereka terutama untuk pegawai yang bukan jaksa fungsional.

Sumber juga menambahkan dengan adanya dana remun sangat membantu untuk biaya operasional mereka setiap bulannya. Saat ditanya berapa nilai dana remun yang diterima jaksa ataupun pegawai setiap bulannya, sumber mengatakan biasanya mereka menerima remun sekitar Rp.3 - 4 juta perbulannya dan sangat membantu mereka untuk keperluan biaya dilapangan dan dengan dana remunerasi itu juga yang bisa meningkatkan kinerja mereka setiap bulannya.

Mereka juga merasa heran selama empat bulan ini dikemanakan saja uang remun oleh Kejaksaan Agung. “Pegawai kejaksaan saat ini sudah berjumlah diatas 27 ribu lebih, berarti 27 ribu dikali Rp.3 juta saja sudah mencapai 81 miliar,” ungkapnya.

“Berarti dana remunerasi seluruh pegawai kejaksaan yang tersendat selama empat bulan ini sudah mencapai Rp.324 miliar dan tidak diketahui rimbahnya karena tidak ada penjelasan dari Kejaksaan Agung sampai saat ini,” ungkapnya.

Jurnaslist jaya pos juga mendapatkan informasi dari salah satu staf Waltah (Pengawal Tahanan) yang tidak mau disebut namanya mengatakan kalau dirinya sangat kecewa karena sudah empat bulan ini belum juga menerima dana remunerasi dari Kejaksaan Agung. Padahal menurut sumber dana remun itu sangat berharga untuk mereka.

Dia juga mengatakan kalau dirinya hanyalah pegawai golongan rendah dengan gaji pas pasan saja, makanya selama ini mereka sangat terbantu dari dana remunerasi itu.

Dikatakanya, seharusnya Kejaksaan Agung harus memperhatikan kesejahteraan pegawainya diseluruh Indonesia ini. Kalau sampai Kejagung tidak peduli dengan kesejahteraan pegawai dan jaksanya, maka yang terjadi seperti yang kita lihat di media-media saat ini banyak oknum-oknum jaksa yang di OTT KPK dan Saber Pungli dan yang paling miris lagi barang bukti yang di OTT KPK ataupun Saber Pungli dari tangan oknum Jaksa cuma Rp.10-50 juta saja.

Dari pantauan dilapangan pernah menemukan beberapa Jaksa yang lagi pusing memikirkan biaya untuk membayar cicilan kredit mobilnya. Padahal sudah menyandang pangkat golongan 3C dan 3D. Sampai akhirnya jaksa tersebut menyembunyikan mobilnya ditempat yang aman karena sedang dicari-cari oleh pihak showroom karena sudah menunggak cicilan selama beberapa bulan. (HendriH)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59438)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51314)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37286)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14789)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14089)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13906)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13662)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13095)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10264)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9088)
Bedah JayaposMantan Plt Camat Kapuas Murung Divonis 4 Tahun Penjara, Denda 200 JutaPalangka Raya, Jaya Pos Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Ti­pikor) Palangka Raya ...


Pelebaran Jalan Lingkar Samosir Kurang ProfesionalBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan Listrik
Laporan KhususKorem 071/Wk Halal Bihalal Pererat Silaturahmi dan KebersamaanBanyumas, Jaya Pos Danrem 071/Wk Kolonel Kav Dani Wardhana SSos MM MHan didampingi Ketua Persit Kartika ...


Sonny Budaya Putra Jabat Sekda Padang PanjangBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasDPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang Dihotmix