Rabu, 07 November 2018 - 16:08:19 WIB
Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana RemunerasiKategori: Jawa Barat - Dibaca: 6825 kali

Baca Juga:Dua Perusahaan Tambang Bidik Pasir Besi di BuolPetani Pangkep Menuju AlsintanDiduga Oknum PT Pos Tilep Dana Pensiun TNIJalan dan Jembatan Rusak Warga Perbaiki Secara Swadaya


Kab. Bandung, Jaya Pos - Belum lama ini journalist jaya pos mendapatkan informasi dari puluhan pegawai dan Jaksa diwilayah Hukum Kejari Kab. Bandung, Kejari Cimahi, Kejari Kota Bandung dan Kejati Jabar bahwa dana Remunerasi/Tunjangan kinerja untuk mereka belum juga turun sampai hari ini dari Kejaksaan Agung RI.

Informasi ini secara tidak sengaja diperoleh saat melakukan liputan dilingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Jurnalist mendengar beberapa orang Jaksa sedang berbincang-bincang sambil menyelutuk."Remunerasi belum turun, kalau begini Jaksa dan Staf Pegawai diseluruh Indonesia bisa lakukan demo," ucap seorang Jaksa kepada temannya sesama Jaksa.

Dengan rasa penasaran journalist jaya pos menanyakan kepada Jaksa yang sempat berkeluh kesah tadi mengenai kebenaran dana remunerasi yang belum turun sampai saat ini. Sedikit ragu Jaksa yang minta identitasnya tidak dipublikasikan ini mengaku, bahwa memang benar sudah empat bulan dana remunerasi mereka belum juga dikucurkan dari Kejaksaan Agung.

Sumber mengaku kalau dana remun itu sangat berarti untuk mereka terutama untuk pegawai yang bukan jaksa fungsional.

Sumber juga menambahkan dengan adanya dana remun sangat membantu untuk biaya operasional mereka setiap bulannya. Saat ditanya berapa nilai dana remun yang diterima jaksa ataupun pegawai setiap bulannya, sumber mengatakan biasanya mereka menerima remun sekitar Rp.3 - 4 juta perbulannya dan sangat membantu mereka untuk keperluan biaya dilapangan dan dengan dana remunerasi itu juga yang bisa meningkatkan kinerja mereka setiap bulannya.

Mereka juga merasa heran selama empat bulan ini dikemanakan saja uang remun oleh Kejaksaan Agung. “Pegawai kejaksaan saat ini sudah berjumlah diatas 27 ribu lebih, berarti 27 ribu dikali Rp.3 juta saja sudah mencapai 81 miliar,” ungkapnya.

“Berarti dana remunerasi seluruh pegawai kejaksaan yang tersendat selama empat bulan ini sudah mencapai Rp.324 miliar dan tidak diketahui rimbahnya karena tidak ada penjelasan dari Kejaksaan Agung sampai saat ini,” ungkapnya.

Jurnaslist jaya pos juga mendapatkan informasi dari salah satu staf Waltah (Pengawal Tahanan) yang tidak mau disebut namanya mengatakan kalau dirinya sangat kecewa karena sudah empat bulan ini belum juga menerima dana remunerasi dari Kejaksaan Agung. Padahal menurut sumber dana remun itu sangat berharga untuk mereka.

Dia juga mengatakan kalau dirinya hanyalah pegawai golongan rendah dengan gaji pas pasan saja, makanya selama ini mereka sangat terbantu dari dana remunerasi itu.

Dikatakanya, seharusnya Kejaksaan Agung harus memperhatikan kesejahteraan pegawainya diseluruh Indonesia ini. Kalau sampai Kejagung tidak peduli dengan kesejahteraan pegawai dan jaksanya, maka yang terjadi seperti yang kita lihat di media-media saat ini banyak oknum-oknum jaksa yang di OTT KPK dan Saber Pungli dan yang paling miris lagi barang bukti yang di OTT KPK ataupun Saber Pungli dari tangan oknum Jaksa cuma Rp.10-50 juta saja.

Dari pantauan dilapangan pernah menemukan beberapa Jaksa yang lagi pusing memikirkan biaya untuk membayar cicilan kredit mobilnya. Padahal sudah menyandang pangkat golongan 3C dan 3D. Sampai akhirnya jaksa tersebut menyembunyikan mobilnya ditempat yang aman karena sedang dicari-cari oleh pihak showroom karena sudah menunggak cicilan selama beberapa bulan. (HendriH)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59194)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51030)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (18581)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14355)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13800)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13501)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13426)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12799)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8819)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8772)
Bedah JayaposGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasLabuhanbatu,  Jaya Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Pemantau Kinerja Aparatur Negara ...


Tiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP TersangkaKurang Etis Terhadap Wartawan, Forum Wartawan OKI Sesalkan Sikap Bupati IskandarKoordinator BPP Kecamatan Kamang Magek Diduga Kerahkan Massa Ketika Wartawan Lakukan Investigasi Ten
Laporan KhususDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoKhusus untuk Kota Pangkalpinang, Mensos menjelaskan Bansos Tahap I sebesar Rp. 5.081.825.000, di peruntukkan ...


Disdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesDuet Irdinansyah Zuldafri Bertabur Prestasi