Kamis, 08 November 2018 - 05:46:02 WIB
Kesadaran Membayar Pajak Pemilik Hotel RendahKategori: Jawa Barat - Dibaca: 104 kali

Baca Juga:Kepala SMPN 11 Cimahi Jemput Bola ke WargaDua Perusahaan Tambang Bidik Pasir Besi di BuolPetani Pangkep Menuju AlsintanDiduga Oknum PT Pos Tilep Dana Pensiun TNI

Pangandaran, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sebanyak Rp 17 miliar. Dari jumlah tersebut sampai saat ini baru mencapai Rp 9,5 miliar atau sekitar 53,7 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Drs Hendar Suhendar S MM menyebutkan belum tercapainya target peroleh retribusi tersebut karena kurangnya kesadaran dari para pemilik hotel untuk membayar pajak. “Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Pangandaran ada sekitar 300 hotel, namun yang membayar pajak baru 240 hotel. Sisanya belum ada yang bayar,” ungkap Hendar usai menghadiri rapat PAD bersama Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata dan Adang Hadari di aula Sekda di Parigi, Senin, (15/10).

Karena menurut Hendar, pada tahun sebelumnya dari 300 hotel yang membayar pajak hanya 198 hotel saja. Sedangkan untuk tahun ini meningkat menjadi 240 hotel. “Berarti sudah ada kenaikan untuk kesadaran sebagai wajib pajak meskipun belum maksimal,” ujarnya.

Kemudian lanjut Hendar, kalau dilihat dari realisasi perhotelnya juga ada kenaikan sebanyak dua kali lipat, hanya saja masih jauh dari tingkat potensi yang ada di Kabupaten Pangandaran. “Tahun sebelumnya untuk target pajak hotel kan cuma 11 miliar, sekarang targetnya dinaikkan menjadi 17 miliar,” katanya.

Maka melihat dari kurangnya kesadaran dari wajib pajak hotel dan hasil realisasi pendapatan pajak hotel dengan sisa waktu yang tinggal 3 bulan di tahun anggaran 2018, menurut Hendar, target pajak hotel tidak akan tercapai.

“Ya paling tercapai 12 miliaranlah dari 17 miliar yang sudah ditargetkan,” katanya. Apalagi kata Hendar untuk penyetoran pajak hotel bulan Desember masuk ke kas daerah di bulan Januari 2019.

Di tempat terpisah, Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, Dadang Gunawan menanggapi persoalan kurangnya kesadaran dari pemilik hotel sebagai wajib pajak. “Makanya, kami dari PHRI bersinergi dengan pemerintah daerah dengan cara pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA). Nah dari situ akan ketahuan hotel mana saja yang belum bayar pajak,” ujarnya.

Menurutnya, kendala yang dialami oleh pemilik hotel sebagai wajib pajak berpengaruh dari jumlah pengunjung yang menginap menurun.
Ketua Tim Khusus Penarik Retribusi Hotel dan Restoran Kabupaten Pangandaran Untung Saeful Rohman membenarkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak. “Maka kami luncurkan melalui inovasi dengan sistem pembayaran pajak berbasis IT yang sudah di SK-kan oleh Bupati dan sudah disosialisasikan kepada pihak hotel,” ujarnya. (Mamay)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59194)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51030)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (18581)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14355)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13800)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13501)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13426)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12799)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8819)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8772)
Bedah JayaposGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasLabuhanbatu,  Jaya Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Pemantau Kinerja Aparatur Negara ...


Tiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP TersangkaKurang Etis Terhadap Wartawan, Forum Wartawan OKI Sesalkan Sikap Bupati IskandarKoordinator BPP Kecamatan Kamang Magek Diduga Kerahkan Massa Ketika Wartawan Lakukan Investigasi Ten
Laporan KhususDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoKhusus untuk Kota Pangkalpinang, Mensos menjelaskan Bansos Tahap I sebesar Rp. 5.081.825.000, di peruntukkan ...


Disdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesDuet Irdinansyah Zuldafri Bertabur Prestasi