Jumat, 09 November 2018 - 05:21:51 WIB
Dinkes Stop Proyek Pustu SindanglayaKategori: Jawa Barat - Dibaca: 122 kali

Baca Juga:Rehabilitas Ruang Kelas di Kecamatan Pasar Kemis, Disinyalir Beraroma KorupsiKepala SMPN 11 Cimahi Jemput Bola ke WargaDua Perusahaan Tambang Bidik Pasir Besi di BuolPetani Pangkep Menuju Alsintan

Subang, Dinas Kesehatan akan menyetop proses pengerjaan proyek puskesmas pembantu (pustu) di Sindanglaya seteleh mendapat berbagai laporan dari masyarakat mengenai ketidakberesan pekerjaan yang dilakukan CV Prima Mandiri sebagai pelaksana pembangunan.

PPK proyek pembanguan pustu dari Dinas Kesehatan Subang, Siti mengakui sudah mendapat tembusan laporan dari bidang pengawasan dan pengendalian mengenai dugaan keculasan yang dilakukan rekanan pelaksana pembangunan pustu.
“Kita sudah mendapatkan laporan dari Wasdal, dan kita sudah mendapatkan surat pelanggaran. Saya selaku PPK akan segera memberhentikan proyek tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kabid Wasdal Dinas PUPR Subang, Dede mengaku kaget ketika mendapat banyak laporan dari masyarakat setempat yang mengatakan banyak ketidakberesan dalam pembangunan Pustu di Sindanglaya. Saat dicek ia melihat memang tak sesuai dengan RAB.

Sontak ia pun kesal ketika melihat kondisi di lapangan dan merasa dibohongi oleh CV Prima Mandiri. “Jelas-jelas ini proyek sudah tidak sesuai dengan RAB. Kami merasa dibohongi oleh kontraktor CV Prima Mandiri,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Subang Odang Hermawan sudah terlebih dahulu menyebut kentalnya manupulasi pada pengerjaan pembangunan pustu itu, bahkan sangat jauh dengan RAB dan dokumen perjanjian lelang di ULP.

“Material besi yang dipasang oleh kontraktor saat mengerjakan proyek puskesmas tersebut 8 mm, padahal dalam RAB seharusnya 10 mm, ini kan sudah manipulasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atas penyelewengan anggaran tersebut,” katanya.

Odang menegaskan, Pemkab Subang dan dinas teknis sudah selayaknya segera melakukan pemutusan kontrak dan memblack list CV Prima Mandiri. “Sudah merupakan keharusan PPK Dinkes memutuskan kontrak dan memblacklist CV Prima Mandiri yang dianggap tidak prosedural dalam pengerjaan proyek rehab puskesmas pembantu di Desa Sindanglaya,” tukasnya.(ab)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59194)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51030)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (18581)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14355)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13800)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13501)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13426)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12799)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8819)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8772)
Bedah JayaposGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasLabuhanbatu,  Jaya Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Pemantau Kinerja Aparatur Negara ...


Tiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP TersangkaKurang Etis Terhadap Wartawan, Forum Wartawan OKI Sesalkan Sikap Bupati IskandarKoordinator BPP Kecamatan Kamang Magek Diduga Kerahkan Massa Ketika Wartawan Lakukan Investigasi Ten
Laporan KhususDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoKhusus untuk Kota Pangkalpinang, Mensos menjelaskan Bansos Tahap I sebesar Rp. 5.081.825.000, di peruntukkan ...


Disdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesDuet Irdinansyah Zuldafri Bertabur Prestasi