Jumat, 09 November 2018 - 05:25:11 WIB
Setwan :Selama Masih Tersangka, Hak-haknya Belum BerubahKategori: Jawa Timur - Dibaca: 170 kali

Baca Juga:Rehabilitas Ruang Kelas di Kecamatan Pasar Kemis, Disinyalir Beraroma KorupsiKepala SMPN 11 Cimahi Jemput Bola ke WargaDua Perusahaan Tambang Bidik Pasir Besi di BuolPetani Pangkep Menuju Alsintan

Trenggalek, Terkait penahanan salah satu ketua Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trengga­lek oleh penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek kemarin pada Hari Rabu, 31 Oktober 2018, Sekretaris Dewan (Setwan) Abu Mansyur menjelaskan bahwa pihaknya secara resmi belum mendapat surat dari Kejaksaan. “Saya tau terkait penahanan salah satu anggota dewan yaitu saudara Sukaji itu malah dari rekan-rekan wartawan ini tadi. Karena sampai sekarang belum ada surat tembusan resmi yang masuk kesekretariatan,” ungkapnya pada awak media saat dikonfirmasi, Kamis(1/11).

Ditanya wartawan mengenai pe­ngurangan hak bagi Anggota DPRD yang jadi tersangka, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek itu mengatakan jika memang ada penahanan ataupun penetapan status tersangka pada anggota Dewan tidak bisa serta-merta menghilangkan hak dari yang bersangkutan.

“Selama seorang anggota DPRD masih menjadi tersangka, setahu saya hak-haknya belum berubah baik itu mengenai gaji, tunjangan maupun hak lainnya. Baru berbeda ketika ditetapkan sebagai terdakwa. Karena dalam menentukan sesuatu hal di internal Anggota DPRD kan ada mekanismenya, semua telah diatur oleh tata tertib (tatib) yang ada. Jadi selama dalam tatib tidak ada, kami tidak bisa berkomentar lebih,” imbuhnya.

Sedangkan mengenai tugas-tugas dari Sukaji yang kebetulan sebagai Ketua Komisi I, sementara ini akan diambil alih oleh alat kelengkapan dewan lain di Komisi I, yaitu wakil ketua dan sekretaris. Karena sesuai aturan yang berlaku bahwa keputusan hanya bisa diambil secara kolektif kolegial. “Jika setelah ini Ketua Komisi I tidak bisa hadir dalam agenda kerja dikarenakan status hukumnya, maka di tiap fungsinya akan dihandle oleh wakil ketua atau sekretaris Komisi. Namun saat yang bersangkutan 6 kali secara berturut-turut tidak hadir pada agenda kerja dewan maka Badan Kehormatan Dewan akan memberikan rekomendasi lain,” tandasnya.

Sedangkan mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW), semua harus dikoordinasikan dulu dengan partai pengusung. Di dalam undang-undang, batas minimal untuk PAW adalah 6 bulan terhitung dari sisa masa akhir jabatan. Namun diluar itu ada pro­ses dari administrasi PAW yang juga memerlukan waktu paling cepat 1 bulan.

“Memang sesuai undang-undang, PAW itu bisa dilakukan jika minimal sisa masa jabatan masih 6 bulan. Namun, walau sisa masa kerja dari akhir jabatan Anggota DPRD sampai bulan Agustus 2019, kami tidak mau berspekulasi atau berandai-andai mengenai PAW ini karena keputusan akhir tetap pada Partai pengusung. Ada proses-proses yang diluar wewenang kesekretariatan dewan, “ pungkas Abu Mansyur.

Seperti diketahui sebelumnya, terkait adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi pada penambahan penyertaan modal PDAU Kabupaten Trenggalek antara rentang tahun 2006-2009 penyidik dari Kejaksaan Negeri Trenggalek pada Senin, 6 Agustus 2018 telah melakukan penggeledahan di Kantor DPRD dan mengamankan sejumlah barang bukti serta memeriksa sekitar 15 saksi.

Kemudian, hari Rabu, 31 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 WIB telah menetapkan serta menahan untuk 20 hari kedepan salah satu anggota DPRD Trenggalek yaitu Sukaji yang juga Ketua Komisi I sebagai tersangka. (HWi)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59629)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51482)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48825)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14969)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14240)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14065)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13795)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13291)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11774)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9257)
Bedah JayaposAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesSidoarjo, Jaya Pos Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto diduga cenderung tertutup dan memonopoli dalam ...


Realisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruPenggunaan ADD di Jorong Silungkang Tidak Transparan
Laporan Khusus20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahPadang Panjang, Jaya Pos Sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang ...


Ilyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujuiPublikasi Kinerja Sekda Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2019