Rabu, 19 September 2012 - 07:26:17 WIB
DPRD Natuna Geram, Ada Mark Up di Disdik NatunaKategori: Pendidikan - Dibaca: 323 kali

Baca Juga:Pria Bisu Tertangkap Bawa GanjaPeri Ananta: Kapal Penangkap Ikan Tingkatkan Kesejahteraan NelayanProyek Jalan Lingkungan Tahun 2011 Rusak ParahSayur-Mayur di Senggerang Balocci Bergejolak

Natuna, Jaya Pos

Selain memberantas kemiskinan, program pemerintah pusat juga memberantas buta aksara dan mencerdasan kehidupan bangsa dengan cara memberikan pendidikan gratis untuk rakyat Indonesia. Dukungan penuh atas program pemerintah pusat juga diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dibawah kepemimpinan Bupati Ilyas Sabli, masyarakat Natuna dipastikan tidak ada lagi yang tidak bisa bersekolah apalagi buta aksara.

Untuk menjadikan masyarakat Natuna yang cerdas, Bupati Ilyas lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna memberikan fasilitas sekolah gratis. Bahkan bukan ha­nya itu, masyarakat Natuna juga di­be­rikan kemudahan dalam menjalani pen­didikan, yakni dengan kembali memberi­kan fasilitas transportasi secara gratis.

Sayangnya, program itu tidak di­du­kung baik oleh Disdik. Baru-baru ini, DP­RD Natuna menemukan praktek mark up yang dilakukan oleh oknum Dis­dik Natuna terkait dana angkutan pe­lajar dengan modus satu pengelola me­ngerjakan lima kontrak dengan ses­tematis sehingga terjadi pembengkakan anggaran.

Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Natuna pada salah satu media, dalam waktu dekat DPRD Natuna akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti tindakan mark up atas penyelewengan dana transportasi sekolah di Dinas Pendidikan Natuna.

“Saya mendapat laporan, satu pengelola bisa mengerjakan 5 kontrak, padahal yang dikerjakan hanya 1 sampai 3 kewajiban saja. Dan secara aturan itu tidak boleh. Jadi rencananya, pansus yang dibentuk nanti, akan benar-benar menyeleksi satu persatu kontrak kerja sama antara dinas pendidikan dengan pihak pemilik kendaraan. Dan, DPRD akan menolak mentah-mentah jika ditemukan kontrak fiktif,” tegasnya.

Ditambahkanya, sebelumnya dia juga sudah beberapa kali meminta data tentang kontrak angkutan gratis, sehubungan dengan banyaknya laporan yang masuk terkait kasus ini, namun Disdik tidak pernah memberikan laporan tersebut.

Kekecewaan atas kinerja Disdik juga bukan hanya itu, Hadi juhga merasa kaget saat mendengar pihak Disdik memutuskan pelayanan angkutan gratis sebelum jatuh tempo. Padahal seharusnya Disdik memutus kontrak pada tahun 2013, bahkan Disdik juga tidak menganggarkan kembali dana transportasi di APBDP. Padahal anggaran  yang dibutuhkan untuk anggaran transportasi gratis mencapai  Rp 17 milyar. Saat ini yang baru terealisasi sebesar Rp 2,5 milyar.

“Berarti disdik tidak paham apa yang sudah disampaikan Bupati. Bahwa kontrak diputus pada tahun 2013,” terangnya.
Untuk mengantisipasi tidak terulangnya permasalahan itu, ke depan, pihaknya akan mengusulkan untuk membeli kendaraan yang langsung dikelola dan akan menjadi aset pemerintah.

Pernyataan serupa juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, Dra Ngesti Yuni Suprapti. Terkait permasalahan ini, disalah satu media, dia menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Natuna akan berkoordinasi dengan Polres Natuna, untuk menyelesaikan kasus dugaan penyalahgunaan dana angkutan pelajar di daerah ini.

Dikatakan Ngesti, pihaknya akan membeberkan kronologis dan data angkutan pelajar tersebut kepada Polres, sebagai bentuk koordinasi dengan pihak kepolisian. @devi-otoy


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59701)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52465)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15042)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14134)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13852)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12427)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9332)
Bedah JayaposPembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya Disinyalir Ada KongkalikongDharmasraya, Jaya Pos Pembangunan yang sudah selesai maupun yang tengah berjalan di Kabupaten Dharmasraya ...


Eksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RAB
Laporan KhususBupati H Ade Sugianto Melantik Direktur Operasional Pd BPR Artha Galunggung Kabupaten TasikmalayaTasikmalaya, Jaya Pos Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP melantik Direktur Operasional PD Bank ...


Pemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik