Sabtu, 17 November 2018 - 06:38:28 WIB
Warga Sepang Keluhkan Truk PT Taiyoung Engreen Kategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 193 kali

Baca Juga:Kepala Inspektorat Pemkab Humbahas Curi Uang APBD?isip Unsri Puji Pembangunan di OKINatuna Minta 35% Pembagian Hasil MinyakDPRD Natuna Geram, Ada Mark Up di Disdik Natuna

Kuala Kurun, Warga Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Te­ngah (Kalteng), yang tinggal di Kelurahan Sepang Simin dan Desa Sepang Kota mengeluhkan armada truk milik perusahan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Taiyoung Engreen, yang melintas mengangkut palywood setengah jadi (Veneer), melewati jalan umum.

Pasalnya, selain mengganggu aktivitas warga, truk tersebut juga dituding menjadi penyebab kerusakan jalan di lingkungan mereka. Bahkan untuk menyeberangkan truk mereka PT Taiyoung Engreen juga menggunakan kapal ferry warga. Sehingga menimbulkan kekhawatiran warga, karena pada saat mengangkut truk kapal ferry sering oleng. “Ngeri sekali rasanya, kalau pada saat naik ferry ada truk mereka. Karena saat truk mereka naik-turun dari ferry, kapal ferry selalu oleng. Dan mobil kami bisa melurut, kalau remnya tidak kuat,” ucap salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya.

Dari pantauan Jaya Pos, tampak armada truk milik PT Taiyoung Engreen melintas di jalan umum, melewati kantor Camat, kantor Lurah. Bahkan untuk menuju ke pelabuhan ferry truk itu juga melewati cor beton di depan kantor Polsek dan kantor Koramil Sepang, serta melintas di lingkungan perumahan warga sehingga mengakibatkan kerusakan jalan tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun dari warga, hampir setiap hari ada sekitar 20 unit truk PT Taiyoung Engreen yang melintas di jalan tersebut. Selain mengangkut veneer, truk tersebut juga mengakut kayu olahan dari sawmill milik perusahaan tersebut. “Hampir setiap hari ada 20 truk yang melintas melewati Sepang, 2 truk pengangkut veneer dan 15 truk pengangkut kayu olahan, dari sekitar pukul 20.00 hingga pukul 02.00 dini hari,” ucap warga.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 260, yang mempunyai kewenangan dalam hal memberhentikan, melarang, melakukan penindakan, apabila terjadi pelanggaran di jalan adalah kewenangan Kepolisian Daerah Republik Indonesia. Sedangkan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil terbatas hanya di terminal dan atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah, Ati Mulyati SE saat menanggapi surat LSM LDW, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, dalam UU No 38 Tahun 2004 tentang jalan, pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa, “jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum” dan dalam pasal 1 angka 6 disebutkan, “jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.

Ketentuan pasal 1 angka 5 tersebut menurutnya sangat jelas, bahwa jalan umum diperuntukan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha atau untuk kepentingan sendiri.

“Berdasarkan Perda No 7 tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan, apabila memang pengangkutan tersebut dilakukan dengan aktivitas yang intens dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan armada truk yang banyak, sehingga dapat menggangu lalu lintas jalan umum dan dapat merusak badan jalan atau ruang manfaat jalan, maka perusahaan tidak boleh menggunakan jalan umum, tetapi harus menggunakan jalan khusus,” tandasnya.(Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59211)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51048)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19645)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14386)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13825)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13521)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13442)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12821)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8901)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8840)
Bedah JayaposDiduga Libatkan Sejumlah oknum Dewan dan Kades, Dana Pokir Diduga Jadi Ajang BancakanSubang, Jaya Pos Aparat penegak hukum diminta segera mengusut hingga tuntas terkait dugaan bancakan dana ...


Bermasalah, Proyek Kemenhub di KKU Rp 29 M Gagal DilaksanakanPapam Kanas Kecewa Dengan Proses Hukum Di Polsek Bilah HuluWaspada! Bank BNI Cabang Lahat Ada Indikasi Kecurangan di Transaksi Mesin ATM Nasabah ?Pemdes Patimban Diduga Lakukan Pungli SKD/SKA Hingga Ratusan Juta RupiahOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarRusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin Beringas
Laporan KhususSanggar Tuah Pusaka Juara I Festival Tari Kabupaten Bintan 2019Bintan, Jaya Pos Sanggar Tuah Pusaka kembali menjuarai Festival Tari Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019. ...


Gelar Forum OPD, DBPR OptimalkanPembangunan Kantor Pelayanan, Gedung Sekolah dan Civic CenterMisteri Liang Sakti Batu GordangBupati Subang Terima Piagam Penghargaan Presiden RI Sebagai Pelaksana Revitalisasi Pasar Rakyat TerbKebebasan Pers Dan Penyimpangan Profesi JurnalisLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerSekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko Widodo