Sabtu, 17 November 2018 - 06:38:28 WIB
Warga Sepang Keluhkan Truk PT Taiyoung Engreen Kategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 243 kali

Baca Juga:Kepala Inspektorat Pemkab Humbahas Curi Uang APBD?isip Unsri Puji Pembangunan di OKINatuna Minta 35% Pembagian Hasil MinyakDPRD Natuna Geram, Ada Mark Up di Disdik Natuna

Kuala Kurun, Warga Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Te­ngah (Kalteng), yang tinggal di Kelurahan Sepang Simin dan Desa Sepang Kota mengeluhkan armada truk milik perusahan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Taiyoung Engreen, yang melintas mengangkut palywood setengah jadi (Veneer), melewati jalan umum.

Pasalnya, selain mengganggu aktivitas warga, truk tersebut juga dituding menjadi penyebab kerusakan jalan di lingkungan mereka. Bahkan untuk menyeberangkan truk mereka PT Taiyoung Engreen juga menggunakan kapal ferry warga. Sehingga menimbulkan kekhawatiran warga, karena pada saat mengangkut truk kapal ferry sering oleng. “Ngeri sekali rasanya, kalau pada saat naik ferry ada truk mereka. Karena saat truk mereka naik-turun dari ferry, kapal ferry selalu oleng. Dan mobil kami bisa melurut, kalau remnya tidak kuat,” ucap salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya.

Dari pantauan Jaya Pos, tampak armada truk milik PT Taiyoung Engreen melintas di jalan umum, melewati kantor Camat, kantor Lurah. Bahkan untuk menuju ke pelabuhan ferry truk itu juga melewati cor beton di depan kantor Polsek dan kantor Koramil Sepang, serta melintas di lingkungan perumahan warga sehingga mengakibatkan kerusakan jalan tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun dari warga, hampir setiap hari ada sekitar 20 unit truk PT Taiyoung Engreen yang melintas di jalan tersebut. Selain mengangkut veneer, truk tersebut juga mengakut kayu olahan dari sawmill milik perusahaan tersebut. “Hampir setiap hari ada 20 truk yang melintas melewati Sepang, 2 truk pengangkut veneer dan 15 truk pengangkut kayu olahan, dari sekitar pukul 20.00 hingga pukul 02.00 dini hari,” ucap warga.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 260, yang mempunyai kewenangan dalam hal memberhentikan, melarang, melakukan penindakan, apabila terjadi pelanggaran di jalan adalah kewenangan Kepolisian Daerah Republik Indonesia. Sedangkan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil terbatas hanya di terminal dan atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah, Ati Mulyati SE saat menanggapi surat LSM LDW, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, dalam UU No 38 Tahun 2004 tentang jalan, pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa, “jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum” dan dalam pasal 1 angka 6 disebutkan, “jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.

Ketentuan pasal 1 angka 5 tersebut menurutnya sangat jelas, bahwa jalan umum diperuntukan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha atau untuk kepentingan sendiri.

“Berdasarkan Perda No 7 tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan, apabila memang pengangkutan tersebut dilakukan dengan aktivitas yang intens dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan armada truk yang banyak, sehingga dapat menggangu lalu lintas jalan umum dan dapat merusak badan jalan atau ruang manfaat jalan, maka perusahaan tidak boleh menggunakan jalan umum, tetapi harus menggunakan jalan khusus,” tandasnya.(Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59434)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51308)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37027)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14784)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13902)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13087)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10230)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9081)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut