Sabtu, 24 November 2018 - 06:14:34 WIB
HMI Pandeglang Mensinyalir Ada Setoran Tiap Proyek DPUPR Kategori: Banten - Dibaca: 206 kali

Baca Juga:Terkait Putusan MA Dua Lembaga Keuangan Akan DieksekusiDPC Partai Demokrat OKUS Daftar di KPUPengurusan SIM di Satlantas Dumai Diharapkan TransparanProyek Rumah Transmigrasi Ketapang Senilai Rp9,4 M Diduga Gunakan Material Kayu Ilegal

Buntut kekecewaan terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Pandeglang, yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana besutan DPUPR yang dinilai amburadul tanpa memperhatikan mutu atau kualitas dan tidak sesuai RAB, HMI geruduk kantor DPUPR Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, Setelah melakukan aksi demo dan audensi, Jumat (9/11) lalu, kini masa HMI Pandeglang kembali gerudug kantor DPUPR, Kabupaten Pandeglang.

Dalam aksi kali ini, Jumat (16/11) puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Pandeglang berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dan melakukan orasi-orasi keras dan pedas.

Tak hanya itu, mereka juga meneriakan nyanyian-nyanyian lagu daerah yang diganti liriknya guna menyindir salah satu pejabat yaitu Rahmat yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR.

“Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang, jangan dulu pulang sebelum Rahmat tumbang.” Demikian lirik lagu yang terus dikumandangkan terus-menerus oleh massa HMI di dalam kantor DPUPR. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan mereka terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Pandeglang, yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana besutan DPUPR yang dinilai amburadul tanpa memperhatikan mutu atau kualitas dan tidak sesuai RAB.

Fikri Anidzar, Ketua HMI Pandeglang mengutuk keras oknum-oknum DPUPR dan kontraktor serta konsultan pengawas yang melakukan konspirasi dan KKN sehingga berdampak tidak berkualitasnya pembangunan di daerah itu. Rekaman digital yang menunjukan arogansi ASN DPUPR Pandeglang, Rahmat Sekdis PUPR saat menerima audensi Jum’at lalu, perwakilan masa HMI yang membawa secarik kertas berita acara berisikan 3 tuntutan yaitu:
1. Hentikan dan black list CV Habil Putra Mandiri, pelaksana jalan Sodong pintu-Majau dan CV Ahdiat, pelaksana irigasi Cukang Sadang- Pagelaran
2. Black list konsultan pengawas dari CV Arya Graha Abdika Mandiri dan CV Arkana
3. Copot Kepala Dinas PUPR Pandeglang yang telah melakukan FHO (Final Hand Over) padahal semua kacau pekerjaannya dan terindikasi korupsi.

Sayangnya, ketika (kertas itu) disodorkan ternyata pihak DPUPR tidak mau menandatangani, malah Rahmat, Sekdis PUPR tersulut emosi dengan menggebrak meja. Sontak timbul pertanyaan, ada apa dengan DPUPR?

“Tentu asumsi kami bahwa DPUPR telah gagal dalam menjalankan tugasnya dan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dengan pihak kontraktor dan konsultan pemgawas,” kata dia.

Sama halnya Bayu dan Ropiansyah selaku Korlap Aksi menganggap DPRD dan yudikatif (Kejari) di Pandeglang nampak tak berdaya dan terkesan mandul.

Pembangunan di Pandeglang yang mulai menunjukkan progres tidak dibarengi dengan kualitas yang sesuai dengan RAB. Ada beberapa faktor yang menjadi rahasia umum. Persoalan setoran, koordinator lelang proyek, penggunaan bahan material yang tidak sesuai serta terindikasi hanya mencari keuntungan.

“Selain itu, fungsi DPRD Pandeglang selaku legislasi, salah satu tugasnya untuk melakukan kontroling nampak tak berdaya dan terkesan mandul. Mereka hanya bisa berstatemen di media untuk pencitraan pencalonan di tahun mendatang, kami butuh kalian kerja,” tegasnya.

Lanjutnya, yudikatif (Kejari Pandeglang) dengan telah berdirinya Tim Pengawal, Pengawas, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) harusnya bisa membangkitkan penegakan hukum di Pandeglang. “Walaupun pernyataan kutipan Ketua TP4D di media massa, tidak dimanfaatkan kehadirannya oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu semakin memperkuat asumsi kami, akan ketakutan terbongkarnya mega mafia proyek di Kabupaten Panseglang,” tandasnya.(Na2)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59434)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51308)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37029)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14784)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13902)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13087)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10230)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9081)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut