Sabtu, 24 November 2018 - 06:14:34 WIB
HMI Pandeglang Mensinyalir Ada Setoran Tiap Proyek DPUPR Kategori: Banten - Dibaca: 152 kali

Baca Juga:Terkait Putusan MA Dua Lembaga Keuangan Akan DieksekusiDPC Partai Demokrat OKUS Daftar di KPUPengurusan SIM di Satlantas Dumai Diharapkan TransparanProyek Rumah Transmigrasi Ketapang Senilai Rp9,4 M Diduga Gunakan Material Kayu Ilegal

Buntut kekecewaan terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Pandeglang, yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana besutan DPUPR yang dinilai amburadul tanpa memperhatikan mutu atau kualitas dan tidak sesuai RAB, HMI geruduk kantor DPUPR Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, Setelah melakukan aksi demo dan audensi, Jumat (9/11) lalu, kini masa HMI Pandeglang kembali gerudug kantor DPUPR, Kabupaten Pandeglang.

Dalam aksi kali ini, Jumat (16/11) puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Pandeglang berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dan melakukan orasi-orasi keras dan pedas.

Tak hanya itu, mereka juga meneriakan nyanyian-nyanyian lagu daerah yang diganti liriknya guna menyindir salah satu pejabat yaitu Rahmat yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR.

“Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang, jangan dulu pulang sebelum Rahmat tumbang.” Demikian lirik lagu yang terus dikumandangkan terus-menerus oleh massa HMI di dalam kantor DPUPR. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan mereka terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Pandeglang, yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana besutan DPUPR yang dinilai amburadul tanpa memperhatikan mutu atau kualitas dan tidak sesuai RAB.

Fikri Anidzar, Ketua HMI Pandeglang mengutuk keras oknum-oknum DPUPR dan kontraktor serta konsultan pengawas yang melakukan konspirasi dan KKN sehingga berdampak tidak berkualitasnya pembangunan di daerah itu. Rekaman digital yang menunjukan arogansi ASN DPUPR Pandeglang, Rahmat Sekdis PUPR saat menerima audensi Jum’at lalu, perwakilan masa HMI yang membawa secarik kertas berita acara berisikan 3 tuntutan yaitu:
1. Hentikan dan black list CV Habil Putra Mandiri, pelaksana jalan Sodong pintu-Majau dan CV Ahdiat, pelaksana irigasi Cukang Sadang- Pagelaran
2. Black list konsultan pengawas dari CV Arya Graha Abdika Mandiri dan CV Arkana
3. Copot Kepala Dinas PUPR Pandeglang yang telah melakukan FHO (Final Hand Over) padahal semua kacau pekerjaannya dan terindikasi korupsi.

Sayangnya, ketika (kertas itu) disodorkan ternyata pihak DPUPR tidak mau menandatangani, malah Rahmat, Sekdis PUPR tersulut emosi dengan menggebrak meja. Sontak timbul pertanyaan, ada apa dengan DPUPR?

“Tentu asumsi kami bahwa DPUPR telah gagal dalam menjalankan tugasnya dan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dengan pihak kontraktor dan konsultan pemgawas,” kata dia.

Sama halnya Bayu dan Ropiansyah selaku Korlap Aksi menganggap DPRD dan yudikatif (Kejari) di Pandeglang nampak tak berdaya dan terkesan mandul.

Pembangunan di Pandeglang yang mulai menunjukkan progres tidak dibarengi dengan kualitas yang sesuai dengan RAB. Ada beberapa faktor yang menjadi rahasia umum. Persoalan setoran, koordinator lelang proyek, penggunaan bahan material yang tidak sesuai serta terindikasi hanya mencari keuntungan.

“Selain itu, fungsi DPRD Pandeglang selaku legislasi, salah satu tugasnya untuk melakukan kontroling nampak tak berdaya dan terkesan mandul. Mereka hanya bisa berstatemen di media untuk pencitraan pencalonan di tahun mendatang, kami butuh kalian kerja,” tegasnya.

Lanjutnya, yudikatif (Kejari Pandeglang) dengan telah berdirinya Tim Pengawal, Pengawas, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) harusnya bisa membangkitkan penegakan hukum di Pandeglang. “Walaupun pernyataan kutipan Ketua TP4D di media massa, tidak dimanfaatkan kehadirannya oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu semakin memperkuat asumsi kami, akan ketakutan terbongkarnya mega mafia proyek di Kabupaten Panseglang,” tandasnya.(Na2)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59211)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51048)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19645)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14386)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13825)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13521)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13442)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12821)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8902)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8840)
Bedah JayaposDiduga Libatkan Sejumlah oknum Dewan dan Kades, Dana Pokir Diduga Jadi Ajang BancakanSubang, Jaya Pos Aparat penegak hukum diminta segera mengusut hingga tuntas terkait dugaan bancakan dana ...


Bermasalah, Proyek Kemenhub di KKU Rp 29 M Gagal DilaksanakanPapam Kanas Kecewa Dengan Proses Hukum Di Polsek Bilah HuluWaspada! Bank BNI Cabang Lahat Ada Indikasi Kecurangan di Transaksi Mesin ATM Nasabah ?Pemdes Patimban Diduga Lakukan Pungli SKD/SKA Hingga Ratusan Juta RupiahOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarRusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin Beringas
Laporan KhususSanggar Tuah Pusaka Juara I Festival Tari Kabupaten Bintan 2019Bintan, Jaya Pos Sanggar Tuah Pusaka kembali menjuarai Festival Tari Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019. ...


Gelar Forum OPD, DBPR OptimalkanPembangunan Kantor Pelayanan, Gedung Sekolah dan Civic CenterMisteri Liang Sakti Batu GordangBupati Subang Terima Piagam Penghargaan Presiden RI Sebagai Pelaksana Revitalisasi Pasar Rakyat TerbKebebasan Pers Dan Penyimpangan Profesi JurnalisLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerSekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko Widodo