Sabtu, 08 Desember 2018 - 06:29:17 WIB
Soal Irigasi Senilai 4,8 M di Benakat Minyak Jadi Sorotan DPRD PALIKategori: Sumatera Selatan - Dibaca: 174 kali

Baca Juga:Mesin Partai Mandul Foke-Nara KalahDana Alokasi Cukai Kabupaten Tulungagung Diduga Jadi Ajang KorupsiTidak Respon Publik, Wakil Bupati Garut Dinilai AroganPembangunan Tower Ilegal Marak di Kota Tangerang

Ketua DPRD H Soemarjono menerima laporan dari warga bahwa di Benakat Minyak ada bangunan irigasi sawah yang menelan dana sekitar hampir 5 miliar hanya untuk 7 keluarga.

PALI, Jaya Pos

Proyek irigasi tersier di Desa Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dikerjakan oleh PT Bahana Pratama Konstruksi dengan kontrak Rp 4.893.219.000, mendapat sorotan dari kacamata Ketua DPRD PALI Drs H Soemarjono dan Ketua Komisi 2 bidang Pengawasan dan Pembangunan H Amran SH, serta
Anggota DPRD Sudarmi.

Terkati itu, dalam waktu dekat DPRD berjanji akan memanggil pihak Sub Kontraktor dan dinas terkait, soal pembangunan irigasi di Desa Benakat Minyak itu.

Dikatakan Anggota DPRD sekaligus Ketua Komisi 2 H Amran SH di Balai Desa Benakat Minyak, sebelum memulai pengerjaan proyek, dinas terkait bersama konsultan, subkon proyek, masyarakat dan pemerintah desa harus saling berkordinasi untuk menentukan titik nol.

“Jangan seperti ini, tau-tau ada pengerjaan proyek, jangankan masyarakat dan pemerintah desa yang tidak mengetahui ada proyek, kami sebagai dewan saja tidak mengetahuinya,” ujar Amran dengan nada geram, Selasa (4/12).

Sedangkan Ketua DPRD H Soemarjono mengatakan, ia datang kesana sebenarnya hanya mengecek laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di Benakat Minyak ada bangunan irigasi sawah yang menelan dana sekitar hampir 5 miliar hanya untuk 7 keluarga.

“Logika saya berpikir kalau irigasi 5 miliar hanya untuk 7 keluarga,” kata Ketua DPRD PALI yang kerap disapa Pa De. “Itu tidak logis, saya datang langsung ke lokasi dan cek ternyata benar adanya,” imbuhnya.

Disinggung soal masyarakat dan pemerintah desa tidak pernah diajak komunikasi, Soemarjono menjelaskan, kalau informasi dari Kades dan perangkat desa, masyarakat dan pemerintah desa tidak pernah diajak bicara oleh pihak perusahaan dan dinas terkait soal irigasi. “Irigasi ini timbul pasti atas proposal dari masyarakat dan cara pengelolaan pemerintahan usulan masyarakat itu mestinya diketahui kepala desa,” sebutnya.

Dirinya menyebut supaya proposal legal tentu harus diketahui kepala desa setempat. “Sehingga, kalau ada kejadian atau masalah seperti ini, kami cukup berkoordinasi dengan kepala desa,” celetuknya.

Sebenarnya kata dia, ini bagus dan sangat membantu. Hanya saja masalahnya setelah diseberang sana kenapa irigasinya tidak nyambung. “Itu yang perlu saya tanyakan, mengapa langsung ke hilir padahal sudah ada badan aliran, kiri-kanan sawahnya bagus-bagus, kalau saya berpendapat secara umum proyek ini sangat bermanfaat bagi petani. Lalu, kenapa di hulunya tidak ada sumber air dan tidak ada embung? Pembangunan irigasi ini semacam normalisasi parit, dengan memakan dana sebesar itu saya rasa tidak logis,” tadasnya.(Irzan)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59631)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51483)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48889)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14973)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14241)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14069)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13796)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13293)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11789)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9260)
Bedah JayaposProyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekBangka Belitung, Jaya Pos Proyek pembangunan talud pengaman Pantai Pering Kelapa Kampit Belitung diduga ...


APBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususRaperda Perubahan APBD 2019 DisahkanDepok, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ...


20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujui