Senin, 10 Desember 2018 - 07:02:37 WIB
Kepala BPN Bekasi Terkesan Alergi WartawanKategori: Jakarta - Dibaca: 308 kali

Baca Juga:Tunjangan Guru Diduga DikorupsiMesin Partai Mandul Foke-Nara KalahDana Alokasi Cukai Kabupaten Tulungagung Diduga Jadi Ajang KorupsiTidak Respon Publik, Wakil Bupati Garut Dinilai Arogan

Berawal dari hutang-piutang sebesar Rp 406 juta Liliana lalu meng­agunkan sertifikat rumah seluas 300 meter persegi kepada Edion. Saat mau ditebus sesuai perjanjian, Edion malah menolak bahkan meminta harga tiga kali lipat dari jumlah pinjaman.

Jakarta, Jaya Pos

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi yang terletak di Jl Chairil Anwar No 25 Bekasi Provinsi Jawa Barat, terkesan anti wartawan. Pada saat Jaya Pos ingin konfirmasi ke Kepala BPN Muhammad Irdan terkait pemberitaan di Jaya Pos edisi sebelumnya berjudul “Kasie Ukur Yang Terkesan Tidak Bersahabat Dalam Melayani Masyarakat,” tidak bisa ditemui dengan alasan sedang keluar kantor, Jumat (7/12).

Nanang Sunandar selaku security BPN saat itu mengintruksikan agar wartawan terlebih dahulu mengisi formulir tamu (bertemu dengan siapa dan tujuannya apa).

Kemudian Jaya Pos mengisi untuk bertemu dengan Kepala BPN Muhammad Irdan namun Nanang mengarahkan ke Bagian Humas. Pasalnya, setiap media yang ingin konfirmasi harus melalui Humas dan Nanang langsung membawa formulir tersebut ke dalam.

Setelah menunggu hampir 30 menit, Nanang menyampaikan bahwa Humas tidak ada di tempat karena sedang keluar kantor. “Pak Humas sedang ke luar kantor,” ujarnya singkat.

Staf Humas juga menambahkan bahwa Kepala Humas, Johan sedang keluar kantor, namun kembalinya belum bisa dipastikan. Ketika mereka diminta nomor ponsel Kepala BPN yang bisa dihubungi, mereka mengaku tidak ada nomor yang bisa dihubungi, sementara untuk nomor kantor BPN sendiri tidak ada karena menurut mereka kantor sering direnovasi.

Nanang juga berdalih konfirmasi tidak boleh langsung ke atas, namun harus melalui Humas karena memang demikian aturannya. “Ke Humas dulu, itu aturannya,” jelasnya.

Nanang menambahkan bahwa Humas memang lagi ada agenda keluar, yaitu agenda sesuai dengan program Presiden Jokowi. “Kalau tadi pagi sih, humasnya masih ada,” ujarnya.

Sebagai informasi bahwa pemberitaan sebelumnya terkait kisruh kasus yang membelit Liliana yang sebelumnya tinggal di Jl Paus Raya Blok E No 47 Komplek Angkatan Laut Jatibening Bekasi memiliki 2 bidang tanah yaitu seluas 300 meter persegi atas nama Abraham (suami Liliana) dan 250 meter persegi atas nama Liliana.

Menurut Liliana, sengketa itu berawal dari hutang-piutang sejumlah Rp 406 juta dengan mengagunkan sertifikat rumah seluas 300 meter persegi kepada Edion. Hal itu diungkapkan Liliana kepada Jaya Pos, Senin (19/11). Jual-beli tanah dan bangunan dilakukan sekitar tahun 2008. “Namun dari tahun 2008 hingga 2017 kami tetap di rumah itu ngontrak (Edion yang buatkan perjanjian kontraknya) dan berharap suatu waktu rumah jadi milik kami kembali,” ujarnya.

Kemudian pada tahun 2017, Liliana ingin mengembalikan hutang pinjaman Rp 406 juta tersebut, tetapi Edion tidak mau mengembalikan sesuai perjanjian. Ironisnya Edion meminta harga tiga kali lipat dari pinjaman sehingga akhirnya Liliana menyerahkan rumah itu.

Selanjutnya, Liliana membuat tembok pemisah antara tanah yang seluas 300 meter persegi dengan tanah seluas 250 meter persegi (1 bidang tanah lainnya). Masalah baru timbul lagi, Edion menuding Liliana telah membangun tembok pembatas di atas tanahnya dan berdasarkan itu Liliana dilaporkan ke polisi.

Liliana pun mengaku mendapat undangan dari Polres Bekasi Kota perihal pengukuran ulang tanah tertanggal 17 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam undangan tersebut menjelaskan, berdasarkan LP/419/K/IX/2018/SPKT/Restro Bks Kota tertanggal 20 September 2018 tentang Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Barang Benda Tidak Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP atas nama Pelapor Edion dan Terlapor Liliana Perangin-Angin.

Hal serupa juga dialami Liliana saat ingin konfirmasi terkait surat keberatan yang sudah dimasukan ke BPN dengan nomor 2277 masuk tertanggal 26 November melalui loket penerimaan surat. “Iya, saya ingin tanya surat kebertan saya sudah sampai mana, tapi dari loket bilang agar menemui Kepala Kantor,” ujarnya.

Liliana menerangkan ternyata surat tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Bekasi. “Tadi security Muhammad Abadi menyebut bahwa surat keberatan sudah masuk dan dilimpahkan ke Polres Bekasi bagian Harda dengan Bapak Herman,” ungkapnya.

Abadi juga menjelaskan bahwa berkas sudah dilimpahkan dari Kepala Kantor ke Kasie Ukur kemudian dari Kasie Ukur dilimpahkan lagi ke Polres Bekasi. “Itu kan sudah di Polres, jadi ke Polres aja bu,” sebut Abadi.

Menurut Liliana pun dibuat bingung. Padahal dirinya mau minta penjelasan dari pihak BPN terkait surat keberatan yang pernah disampaikannya malah disuruh agar ke Polres Bekasi.(@Red)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59211)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51048)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19645)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14386)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13825)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13521)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13442)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12821)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8901)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8840)
Bedah JayaposDiduga Libatkan Sejumlah oknum Dewan dan Kades, Dana Pokir Diduga Jadi Ajang BancakanSubang, Jaya Pos Aparat penegak hukum diminta segera mengusut hingga tuntas terkait dugaan bancakan dana ...


Bermasalah, Proyek Kemenhub di KKU Rp 29 M Gagal DilaksanakanPapam Kanas Kecewa Dengan Proses Hukum Di Polsek Bilah HuluWaspada! Bank BNI Cabang Lahat Ada Indikasi Kecurangan di Transaksi Mesin ATM Nasabah ?Pemdes Patimban Diduga Lakukan Pungli SKD/SKA Hingga Ratusan Juta RupiahOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarRusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin Beringas
Laporan KhususSanggar Tuah Pusaka Juara I Festival Tari Kabupaten Bintan 2019Bintan, Jaya Pos Sanggar Tuah Pusaka kembali menjuarai Festival Tari Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019. ...


Gelar Forum OPD, DBPR OptimalkanPembangunan Kantor Pelayanan, Gedung Sekolah dan Civic CenterMisteri Liang Sakti Batu GordangBupati Subang Terima Piagam Penghargaan Presiden RI Sebagai Pelaksana Revitalisasi Pasar Rakyat TerbKebebasan Pers Dan Penyimpangan Profesi JurnalisLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerSekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko Widodo