Sabtu, 22 September 2012 - 07:05:43 WIB
Bupati Simalungun DR JR Saragih "Suap" UspidaKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 309 kali

Baca Juga:Kejari Bandung Tahan 3 Tersangka Korupsi Perpusda, NSK Mengaku Sebagai Saudara Jamwas Marwan EffendPupuk UPS Tak Laku DijualDugaan Korupsi Rp 4 M, Patron Minta Kejati Ambil Alih Kasus Disdik Kab TangerangKepala Inspektorat Diduga Tilep Biaya SPJ 30%

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun DR JR Saragih, SH.MM diduga telah memberikan 1 unit sepeda motor Trail kepada setiap para Uspida Kabupaten Simalungun seperti kepada Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Simalungun, Kapolres Sima­lungun, Dandim 0207 Sima­lungun, Ketua Pengadilan Ne­geri (KPN) Simalungun dan Ketua DPRD Simalungun, se­cara cuma-Cuma, yang di­du­ga memakai uang pribadinya. Hal ini dilakukan diduga untuk memuluskan semua rencana jabatannya di Kabupaten Simalungun.

KPN Simalungun, Abdul Siboro, SH.MH, ketika di­kon­firmasi mengenai hal ini be­berapa waktu yang lalu me­ngaku bahwa Bupati Simalungun memberikan sepeda motor Trail untuk para Unsur Pim­pinan Daerah (USPIDA) K­a­bupaten Simalungun sebagai penunjang kerja lapangan para Uspida. “Apalagi Pemkab Simalungun tidak ada memberikan kontribusi kepada kami sebagai uspida. Namun, saya belum menerima sepeda motor Trail tersebut, tetapi Bupati Simalungun tetap akan memberikannya nanti kepada saya,” kata Abdul Siboro.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, Wilson Simanihuruk ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan bahwa sepeda motor Trail yang diberikan kepada para Uspida tidak ada dianggarkan di APBD TA 2012.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC KOSWARI Siantar Simalungun, Leo Simanjuntak menilai perbuatan Bupati Simalungun ini masuk gratifikasi yakni suap kepada para Uspida Kabupaten Simalungun, seperti tertuang pada pengertian gratifikasi. Menurut penjelasan Pasal 12B UU No 20 tahun 2001, “Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), kinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, serta pengobatan cuma-cuma, gratifikasi tersebut baik diterima diluar negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggu­nakan secara elektronik maupun non elektronik”.

Pasal 12B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 berbunyi “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan sanksi hukumnya yakni pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar”.

“Kita meminta agar Kejaksaan Agung RI atau KPK segera memeriksa dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan Bupati Simalungun ,yang melibatkan Uspida Kabupaten Simalungun ini,” kata Leo.

Anehnya, Kapolres Simalungun AKBP Agus Fajar membantah ada menerima motor Trail dari Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM. Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59194)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51030)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (18581)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14355)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13800)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13501)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13426)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12799)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8819)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8772)
Bedah JayaposGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasLabuhanbatu,  Jaya Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Pemantau Kinerja Aparatur Negara ...


Tiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP TersangkaKurang Etis Terhadap Wartawan, Forum Wartawan OKI Sesalkan Sikap Bupati IskandarKoordinator BPP Kecamatan Kamang Magek Diduga Kerahkan Massa Ketika Wartawan Lakukan Investigasi Ten
Laporan KhususDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoKhusus untuk Kota Pangkalpinang, Mensos menjelaskan Bansos Tahap I sebesar Rp. 5.081.825.000, di peruntukkan ...


Disdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesDuet Irdinansyah Zuldafri Bertabur Prestasi