Senin, 17 Desember 2018 - 06:20:31 WIB
Kajari Kab Bandung Tidak Mau Diintervensi Terkait Kasus Kepala BKPPKategori: Jawa Barat - Dibaca: 229 kali

Baca Juga:Kejari Bandung Tahan 3 Tersangka Korupsi Perpusda, NSK Mengaku Sebagai Saudara Jamwas Marwan EffendPupuk UPS Tak Laku DijualDugaan Korupsi Rp 4 M, Patron Minta Kejati Ambil Alih Kasus Disdik Kab TangerangKepala Inspektorat Diduga Tilep Biaya SPJ 30%

Kasus yang melibatkan Kepala BKPP ini terkait pembelian lahan untuk pembangunan Gedung Diklat BKPP TA 2016 sebesar Rp.3,8 Miliyar, yang diduga ada mark up.

Kab Bandung, Jaya Pos

Terkait pemeriksaan Kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Bandung, Erick Juriara, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung beberapa waktu yang lalu, Jaya Pos mendapatkan informasi di lapangan kalau Bupati Bandung H.Dadang Naser telah “menghubungi” Kajari Kab Bandung, Toto Sucasto, SH.MH terkait kasus Kepala BKPP, informasi ini diperoleh wartawan dari sumber dilingkungan Pemda Kabupaten Bandung.

Sumber tersebut mengatakan sebelum Erick diperiksa oleh Seksi Intelijen, Bupati sempat menghubungi Kajari Kabupaten Bandung Toto Sucasto dan menurut informasi Bupati mempersilahkan pihak Kejaksaan memeriksa Erick dalam kasus pembelian lahan untuk pembangunan Gedung Diklat BKPP TA 2016 sebesar Rp.3,8 Miliyar, yang diduga ada mark up saat proses pembelian lahan tanah tersebut, dari informasi yang diperoleh wartawan,

Bupati Bandung juga “berpesan” kepada Kajari, kalau seandainya pihak Kejaksaan memang menemukan kerugian dalam proses pembelian lahan tanah untuk pembangunan Gedung Diklat BKPP tahun 2016, supaya dihitung saja kerugiannya, kemudian pihak BKPP akan segera membayarkan berapa jumlah kerugian yang ditemukan oleh pihak Kejaksaan.

Informasinya seperti ini­lah “pesan” yang disampaikan oleh Bupati kepada Kajari Kabupaten Bandung, menurut pengakuan sumber kepada Jaya Pos. Hal yang menjadi pertanyaan bagi publik kalau memang benar ada terjadi pembicaraan seperti ini antara seorang Kepala Daerah/Bupati kepada pimpinan institusi penegak hukum di daerah, berarti seorang Kajari pun bisa diatur oleh Bupati untuk menentukan status hukum pejabat yang sedang diperiksa/dilidik oleh Kejari Kabupaten Bandung.

Jaya Pos mendapatkan informasi di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung, Kepala BKPP (EJ) adalah orang dekat Bupati Bandung, dan menurut informasi di lapangan saat ini EJ adalah salah satu calon kuat yang akan menduduki jabatan Sekda Kabupaten Bandung, jadi seandainya Kejaksaan memang menemukan kerugian dalam proses pembelian lahan tanah pembangunan Gedung Diklat BKPP TA 2016 yang lalu, dan kemudian Kepala BKPP (EJ) sanggup membayarkan jumlah kerugian yang ditemukan oleh Kejaksaan, apakah proses hukumnya akan selesai atau SP3 ?,

Untuk mengetahui kebenaran informasi ini dan juga sudah sejauh mana pihak Kejaksaan melakukan penanganan kasus Kepala BKPP Kabupaten Bandung (EJ), Jaya Pos menemui Kajari Kabupaten Bandung Toto Sucasto SH,MH di kantor Kejaksaan, kepada wartawan Toto mangaku kalau penyelidikan kasus dugaan mark up pembelian lahan tanah pembangunan gedung Diklat BKPP sebesar Rp 3,8 Milyar masih berjalan, dan sampai saat ini sudah puluhan orang telah diperiksa sebagai saksi, termasuk Kepala BKPP pun sudah diperiksa oleh Seksi Intelijen beberapa waktu lalu.

Saat ditanya seandainya pihak Kejaksaan menemukan bukti ada mark up dalam kasus EJ, apakah Kajari akan melanjutkan kasus ini sampai ketingkat penyidikan ? Toto mengatakan, “Kalau memang ditemukan bukti ada mark up dalam proses pembelian lahan tanah untuk pembangunan gedung Diklat BKPP, maka akan kita tingkatkan sampai kepenyidikan” tegasnya.

Saat ditanya wartawan mengenai adanya informasi yang beredar di lapangan kalau Kajari mendapatkan pesan dari Bupati Bandung terkait kasus Kepala BKPP, Toto mengatakan kalau dirinya tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan Ia juga mengaku sebagai Kajari Kabupaten Bandung dirinya sudah berkomitmen dan tetap konsisten akan melakukan penegakan hukum di wilayahnya. “Sebab itu sudah menjadi perintah Presiden dan Jaksa Agung untuk membersihkan kejahatan Tipikor ditingkat daerah-daerah,” tegasnya. (HendriH)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59434)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51308)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37024)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14784)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13902)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13087)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10230)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9081)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut