Selasa, 18 Desember 2018 - 08:32:12 WIB
A Tohar Usman Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Kondisi Sakit Tetapi Ditahan Di Rutan Dumai Kategori: Riau - Dibaca: 257 kali

Baca Juga:Bupati Simalungun DR JR Saragih "Suap" UspidaKejari Bandung Tahan 3 Tersangka Korupsi Perpusda, NSK Mengaku Sebagai Saudara Jamwas Marwan EffendPupuk UPS Tak Laku DijualDugaan Korupsi Rp 4 M, Patron Minta Kejati Ambil Alih Kasus Disdik Kab Tangerang

Dumai, Jaya Pos

Perlakuan tidak adil dirasakan oleh A. Tohar Usman. Dia telah dituduh gunakan surat tanah palsu yang dilaporkan oleh Sumidjan ke Polres Dumai. Kini A. Tohar Usman jadi terdakwa dalam kondisi sakit. Pelapor, Sumidjan ini diduga diperalat oknum tertentu bersama tergugat yang mengklim lahan A. Tohar Usman sebagai lahan miliknya dengan dasar surat yang tak jelas.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Jaya Pos, bahwa A.Tohar Usman sesuai putusan pengadilan adalah pemilik lahan yang sah. Tanah yang menjadi objek perkara itu seluas 80,920 M2. Bahkan terdakwa Barita Simbolon (Alm) bersama kawan-kawan Tergugat 1 sampai Tergugat 14 telah melakukan naik banding ke Pengadilan Tinggi Riau dan kasasi ke Mahkamah Agung RI namun A. Tohar Usman tetap di posisi yang menang.

Tetapi pihak Tergugat diduga terus berupaya untuk menggagalkan putusan 3 peradilan (PN,PT RIAU dan MA RI) dengan melakukan berbagai cara. Padahal putusan 3 tingkat peradilan bahwa tergugat 1 sampai 14 adalah merampas dan menguasai lahan A. Tohar Usman dengan dasar surat tanah cacat hukum.

Tetapi ahli waris tergugat melakukan gerakan melawan putusan 3 tingkat peradilan yang diduga bertujuan untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi terhadap lahan objek perkara yang telah diputus jikan lahan itu adalah sah milik A. Tohar Usman dan sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.

Sementara gerakan tergugat melakukan bantahan terhadap penetapan keputusan pengadilan. Hasilnya ditolak oleh pengadilan. Namun langkah berikut pihak terdakwa diduga memperalat Sumidjan untuk menuduh A. Tohar Usman menggunakan surat tanah palsu. Anehnya Sumidjan mengklaim tanah A Tohar Usman itu sebagai miliknya diperoleh dengan menebas hutan tahun 1966 silam.

Padahal Sumidjan dike­tahui banyak pihak tidak pernah menebas hutan di Bukit Timah Dumai. Termasuk pernyataan Ketua Suku Sakai Bathin Salapan Dumai, Mansurdin yang menegaskan, “Bahwa Sumidjan memberikan keterangan bohong” ujar Pengurus Paguyuban Sukusakai Dumai itu menjwab pertanyaan Jaya Pos.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, surat tanah Sumidjan diduga tidak terdaftar di kelurahan dan di kecamatan. Sesuai keterangan dan data yang diperoleh, dasar Sumidjan melaporkan A Tohar Usman ke Polres Dumai karena memiliki surat tanah atas tanah objek perkara milik A Tohar Usman tahun 1968. “Diduga juga surat tanah Sumidjan palsu, “ kata kuasa hukum dari A Tohar Usman.

Tetapi diduga ada konspirasi terhadap A. Tohar Usman agar diseret ke pengadilan dan dibidik dengan Pasal 263 KUHP tentang Menggunakan Surat Tanah Palsu.

Sangat ironis, terdakwa yang kondisinya sudah tua dan dalam keadaan sakit di tahan di Rutan Dumai. Sementara berdasarkan pengamatan di persidangan perkara di PN Kelas I A Dumai ada 2 perkara terkait, pasal 263 KUHP yakni terdakwa A Tohar Usman dan terdakwa R br S dugaan pemalsuan tanda tangan kwitansi hutan pinjaman uang J Hutahaean tetapi terdakwa ini (R br S) dalam kondisi sehat tetapi tidak pernah di tahan.

Maka banyak pihak pengamat hukum dan wartawan yang meliput di Pengadilan kelas I A Dumai menilai hakim menggunakan standar ganda dalam penerapan hukum terhadap A. Tohar Usman.

Ada indikasi bahwa kasus perkara yang melibatkan terdakwa A. Tohar Usman banyak yang berkepentingan untuk lahan tanah objek perkara milik A Tohar Usman sebab terdakwa ini dilaporkan gunakan surat tanah palsu. Sementara surat dasar tanah A Tohar Usman resmi terregistrasi dan terdaftar di Kelurahan Mekar Sari dan di Kecamatan Dumai Barat. Kalau surat tanah Sumidjan diduga surat tanah yang tidak jelas alias surat tanah palsu. (Rds/Rcds)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59434)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51308)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37030)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14784)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13902)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13087)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10230)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9081)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut