Rabu, 19 Desember 2018 - 09:08:39 WIB
Penilaian Ombudsman RI OKI Raih Predikat Kepatuhan Tinggi dalam Pelayanan PublikKategori: Sumatera Selatan - Dibaca: 122 kali

Baca Juga:Walikota Jaksel dan Jajarannya Tidak Tanggap, PT Codefin Group Jarah Lahan Fasos-Fasum di PesanggrahBupati Simalungun DR JR Saragih "Suap" UspidaKejari Bandung Tahan 3 Tersangka Korupsi Perpusda, NSK Mengaku Sebagai Saudara Jamwas Marwan EffendPupuk UPS Tak Laku Dijual

Kayuagung, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) meraih penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi tahun 2018 dari Ombudsman RI.
Penganugerahan itu sebuah prestasi karena sebelumnya Kabupaten OKI masuk zona kuning pada 2017, dan kini masuk dalam zona hijau dengan nilai yang cukup tinggi 90,71, dari rentang 89 sampai 110.

Anggota Ombudsman RI, Dendi Ramadhona mengatakan sejak tahun 2013, Ombudsman menjalankan fungsi pencegahan maladministrasi dengan melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Hal ini dilakukan agar penyelenggara negara memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya pada Acara Penganuge­rahan Pelayanan Publik 2018 di Aula TVRI Jakarta, Senin, (10/12).

Dendy mengatakan survei kepatuhan terhadap UU Nomor 25 tahun 2009 ini merupakan acuan utama bagi instansi penyedia layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil penilaian tambahnya diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system (zona merah, zona kuning dan zona hijau).
Pada tahun ini sebanyak 97 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang masuk zona hijau pelayanan publik. Untuk Provinsi Sumsel, hanya Kabupaten OKI yang memperoleh predikat kepatuhan tinggi dan masuk zona hijau.

Sekretaris Daerah OKI H Husin SPd MM mengungkapkan, indikator yang membuat Pemkab OKI masuk zona hijau setelah 1 tahun sebelumnya selalu berada di zona merah karena telah memenuhi kriteria dasar standar pelayanan publik sesuai UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain maklumat pelayanan, ruang tunggu yang nyaman dan layak, fasilitas khusus bagi kaum difable, adanya informasi pelayanan publik, adanya ruang menyusui, ruang pengaduan dan adanya petugas khusus pelayanan yang profesional, adanya indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan adanya Standar Operasional Prosedur yang dipatuhi.

“Alhamdulillah, OKI mendapat Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombusman RI dari segi pelayanan publik. Bapak Bupati bersama jajaran terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik di OKI,” ungkap Husin usai menerima penghargaan.(Toyo)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59434)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51308)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37024)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14784)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13902)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13087)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10230)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9081)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut