Jumat, 21 Desember 2018 - 06:29:31 WIB
KPK Sosialisasi di Pemkab OKIKategori: Sumatera Selatan - Dibaca: 145 kali

Baca Juga:Pungli dan Calo Merajarela di Satpas Polres BlitarSatres Narkoba Polres Majalengka, Ringkus Gembong Sindikat Pengedar GanjaWalikota Jaksel dan Jajarannya Tidak Tanggap, PT Codefin Group Jarah Lahan Fasos-Fasum di PesanggrahBupati Simalungun DR JR Saragih "Suap" Uspida

Kayuagung, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pem­kab OKI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai agar memiliki wawasan tentang korupsi dan gratifikasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan berwibawa.

“Ini memang sangat perlu, agar niatan kita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Bupati OKI H Iskandar SE pada acara sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi jajaran ASN di lingkungan Pemkab OKI, di Aula Bappeda OKI, Selasa (10/12).

Menurut Iskandar, adanya kerja sama dengan KPK ini membuktikan Pemkab OKI bersungguh-sungguh melawan korupsi dan gratifikasi. “Semangat kita untuk menciptakan good clean goverment, kita awali dengan pemahaman dari KPK tentang mana yang bukan gratifikasi dan mana yang masuk gratifikasi,” ungkapnya.

Iskandar juga mengajak ASN menjaga komitmen yang berkesinambungan dalam melaksanakan pembangunan. “Marilah kita membangun sinergitas antara pemerintah kabupaten, ada forkopimda daerah, ada kejaksaan, kepolisian. Terus KPK juga intens melakukan pencegahan. Maka marilah kita sama bangun sinergitas itu. Kuncinya transparan penggunaan anggaran mulai dari penganggaran sampai pada perencanaan,” jelasnya.

Upaya pencegahan gratifikasi di jajaran Pemkab OKI menurut Inspektur Inspektorat Kabupaten OKI Endo Suarno dilakukan melalui penerapan pengendalian gratifikasi melalui Peraturan Bupati OKI Nomor 24 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI tanggal 1 Juni 2016 dan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 262/KEP/INSPKETORAT/2018 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemkab OKI.

Hadir dalam kegiatan ini Pemateri dari Deputi Pencegahan KPK, Anjas Prasetyo dan Fitria Nurul.

Kepada para peserta, Anjas mengungkapkan kedatangan timnya ke OKI penuh dengan persahabatan. “Kami datang kesini karena diundang, dengan persahabatan, id card kami berwarna hijau artinya kami dari devisi pencegahan,” ungkap Anjas.

Pemateri Pertama dari KPK Nurul Fitria lebih dulu menjelaskan tentang pengertian gratifikasi. Nurul mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, “Bisa berbentuk uang, barang, komisi, tiket perjalanan, perjalanan wisata, fasiltas penginapan, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainnya” terangnya.

Menurutnya gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Pengawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya.

“Kasus korupsi di Indonesia bermula dari gratifikasi. ketika tidak mendapat gratifikasi akhirnya akan meminta dengan paksaan, atau menggunakan uang negara yang menjadi kuasanya,” katanya mencontohkan.

Sementara itu Anjas Prasetyo menyebut praktek pemberian adalah wajar dan netral, yang ada dalam aturan agama, budaya, pergaulan dan etika karena hubungan baik, yang sama sekali tidak terkait dengan jabatan. Namun demikian ada pemberian atau gratifikasi itu yang dianggap suap apabila pemberian itu karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Untuk itu kita selaku aparatur dan pejabat negara, harus berintegritas, dengan berani menolak gratifikasi, namun demikian terkadang gratifikasi tidak berhadapan langsung dengan pemberi maka langkah yang tepat adalah melaporkan,” katanya.

Anjas mengajak para pemimpin di OKI untuk memberi tauladan yang baik dalam penolakan gratifikasi dangan cara pengawasan melekat. “Akan lebih cepat penanganan korupsi dan gratifikasi melalui tauladan pimpinan, anak buah berintegritas akan kalah dengan lingkungan yang kurang baik. Maka dengan pimpinan berintegritas akan tercipta organisasi yang berintegritas yang otomastis anti gratifikasi maupun korupsi,” tambahnya. (Toyo)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59434)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51308)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37027)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14784)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13902)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13087)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10230)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9081)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut