Sabtu, 12 Januari 2019 - 06:22:00 WIB
KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Dinas PUPR Lahat Senilai Rp24 MKategori: Sumatera Selatan - Dibaca: 169 kali

Baca Juga:Guru Tua, Penentu Ibukota Sulteng di Palu, Presiden Soekarno Pemberi Nama Bandara MutiaraPungli dan Calo Merajarela di Satpas Polres BlitarSatres Narkoba Polres Majalengka, Ringkus Gembong Sindikat Pengedar GanjaWalikota Jaksel dan Jajarannya Tidak Tanggap, PT Codefin Group Jarah Lahan Fasos-Fasum di Pesanggrah

Massa minta Ketua KPK Agus Raharjo segera meme­riksa mantan Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai dan Kadis PU Perumahan Rakyat Herman Oermar terkait proyek air bersih yang menelan dana Rp 24 milyar yang hingga kini kasusnya mangkrak.

Jakarta, Jaya Pos

Ratusan massa yang mengatasnamakan Nasional Corruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat melakukan aksi demo di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, kemarin (9/1/2019).

Sekitar 100 orang massa dengan membawa spanduk bertuliskan “Tangkap Koruptor Herman Oemar” terkait. Proyek air bersih Dinas PUPR Kabupaten Lahat senilai Rp 24 milyar tahun 2011-2012 sumber dana APBD Kabupaten Lahat.

Koalisi NCW dan LSM Ratu Adil Indonesia melakukan aksi demo dengan Koordinator Aksi Dodo Arman dan Malik Husaini. Dalam aksinya Dodo meneriakkan agar Ketua KPK Agus Raharjo segera memeriksa mantan Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai dan Kadis PU Perumahan Rakyat Herman Oermar terkait proyek air bersih yang menelan dana Rp 24 milyar yang hingga kini kasusnya mangkrak.

Dodo dalam orasinya di atas mobil didampingi Malik Husaini juga meminta Ketua KPK agar kasus ini segera diproses hukum. Bahkan Dodo mengaku sempat kecewa terhadap Ketua KPK Agus Raharjo karena tidak ada satupun menerima perwakilan dari NCW untuk menyerahkan berkas kasus korupsi yang dibawa oleh Ketua NCW Lahat.

Sementara Ketua LSM Ratu Adil Indonesia Malik Husaini dalam orasinya meneriakan soal kasus Bansos 2013 agar segera ditindaklanjuti, khususnya di Kabupaten Lahat yang hingga kini prosesnya jalan di tempat.

Malik juga meminta kepada lembaga penegak hukum untuk tetap tidak memilah-milah dalam hal penanganan kasus korupsi, seperti yang terjadi di Kabupaten Lahat, yaitu proyek air bersih senilai Rp 24 milyar bersumber dana APBD Tahun 2011/2012 di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Lahat.

Aksi demo NCW tersebut mendapatkan pengawalan dari Polda Metro Jaya. Sekitar pukul 14.00 wib berkas satu bendel kasus proyek air bersih senilai Rp 24 milyar tersebut lalu diserahkan oleh Ketua NCW Lahat didampingi Malik Husaini diterima ibu Ita dari Humas KPK.

Di tempat yang sama, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) yang dikoordinir Suganda Korak, melakukan aksi di gedung KPK, mereka menuntut sekaligus mendukung tindaklanjut dugaan kasus suap mega proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, menuntut untuk mengusut kasus korupsi di Kementerian PUPR RI. dan KPK juga diminta agar mengusut tuntas korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. (David)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59645)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51491)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49331)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14977)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14074)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13804)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13301)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11848)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9274)
Bedah JayaposPunya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorSumber, Jaya Pos Seakan tak pernah jera, sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diduga ...


Pengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres