Minggu, 13 Januari 2019 - 05:59:44 WIB
Canangkan WBK dan WBBM, Kejati Jawa Barat Tingkatkan Pelayanan PublikKategori: Jawa Barat - Dibaca: 117 kali

Baca Juga:Guru Tua, Penentu Ibukota Sulteng di Palu, Presiden Soekarno Pemberi Nama Bandara MutiaraPungli dan Calo Merajarela di Satpas Polres BlitarSatres Narkoba Polres Majalengka, Ringkus Gembong Sindikat Pengedar GanjaWalikota Jaksel dan Jajarannya Tidak Tanggap, PT Codefin Group Jarah Lahan Fasos-Fasum di Pesanggrah

Dari sisi pelayanan publik juga diperbaiki ter­masuk penyediaan ruangan khusus bagi masyarakat yang akan melapor, serta fasilitas yang ramah disabilitas.

Bandung, Jaya Pos

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) terus me­lakukan pembenahan internal sebagai bagian dalam menjalankan reformasi birokrasi. Yang terbaru, pihak Kejati Jabar mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

“Jadi, hari ini kami mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Ini tidak hanya di Kejati Jabar saja tapi juga di Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Jabar,” ujar Kepala Kejati Jabar Raja Nafrizal, usai acara pencanangan, di kantor Kejati Jabar, Jl LL RE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (10/1/2019).

Dikatakan Raja, lewat pencanangan itu pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan integritas aparaturnya, dalam rangka memberikan pelayanan publik. Selama ini, dirasakan masih ada hal yang mengganjal dan menjadi ca­tatan.

“Ini bagian dari reformasi birokrasi, bagaimana birokrasi pemerintahan berjalan lebih baik lagi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Inti dari semua itu, lanjut Raja, memang tak bisa dilepaskan dari upaya me­ningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari keadilan. Pihaknya berkeinginan agar seluruh aparatur kejaksaan, khususnya di Jawa Barat, memiliki kualitas yang lebih baik.

“Tentunya berkaitan de­ngan integritas. Bagaimana aparatur ini membangun layanan bebas korupsi. Jadi ada enam zona perubahan yang kami tingkatkan, di antaranya soal maindset dan etos kerja,” papar Raja.

Ia pun mencontohkan per­ubahan yang dilakukan terkait dicanangkannya WBK dan WBBM. Dari sisi pelayanan publik, layanan diperbaiki ter­masuk penyediaan ruangan khusus bagi masyarakat yang akan melapor, serta fasilitas yang ramah disabilitas.

“Termasuk individu dari masing-masing aparaturnya, baik mulai dari Kajati sampai pegawai yang paling kecil. Kami juga akan hapuskan jual beli perkara, dan mempermudah pengurusan pengerjaan perkara. Bahkan kalau ada jaksa yang nakal, pasti akan kami tindak. Laporkan saja bila menemukan jaksa nakal yang meminta sejumlah uang. Jaksa yang terbukti akan kita tindak tegas,” tandas Raja.(Yara)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59434)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51308)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37027)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14784)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13902)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13087)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10230)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9081)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut