Minggu, 13 Januari 2019 - 05:59:44 WIB
Canangkan WBK dan WBBM, Kejati Jawa Barat Tingkatkan Pelayanan PublikKategori: Jawa Barat - Dibaca: 74 kali

Baca Juga:Guru Tua, Penentu Ibukota Sulteng di Palu, Presiden Soekarno Pemberi Nama Bandara MutiaraPungli dan Calo Merajarela di Satpas Polres BlitarSatres Narkoba Polres Majalengka, Ringkus Gembong Sindikat Pengedar GanjaWalikota Jaksel dan Jajarannya Tidak Tanggap, PT Codefin Group Jarah Lahan Fasos-Fasum di Pesanggrah

Dari sisi pelayanan publik juga diperbaiki ter­masuk penyediaan ruangan khusus bagi masyarakat yang akan melapor, serta fasilitas yang ramah disabilitas.

Bandung, Jaya Pos

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) terus me­lakukan pembenahan internal sebagai bagian dalam menjalankan reformasi birokrasi. Yang terbaru, pihak Kejati Jabar mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

“Jadi, hari ini kami mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Ini tidak hanya di Kejati Jabar saja tapi juga di Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Jabar,” ujar Kepala Kejati Jabar Raja Nafrizal, usai acara pencanangan, di kantor Kejati Jabar, Jl LL RE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (10/1/2019).

Dikatakan Raja, lewat pencanangan itu pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan integritas aparaturnya, dalam rangka memberikan pelayanan publik. Selama ini, dirasakan masih ada hal yang mengganjal dan menjadi ca­tatan.

“Ini bagian dari reformasi birokrasi, bagaimana birokrasi pemerintahan berjalan lebih baik lagi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Inti dari semua itu, lanjut Raja, memang tak bisa dilepaskan dari upaya me­ningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari keadilan. Pihaknya berkeinginan agar seluruh aparatur kejaksaan, khususnya di Jawa Barat, memiliki kualitas yang lebih baik.

“Tentunya berkaitan de­ngan integritas. Bagaimana aparatur ini membangun layanan bebas korupsi. Jadi ada enam zona perubahan yang kami tingkatkan, di antaranya soal maindset dan etos kerja,” papar Raja.

Ia pun mencontohkan per­ubahan yang dilakukan terkait dicanangkannya WBK dan WBBM. Dari sisi pelayanan publik, layanan diperbaiki ter­masuk penyediaan ruangan khusus bagi masyarakat yang akan melapor, serta fasilitas yang ramah disabilitas.

“Termasuk individu dari masing-masing aparaturnya, baik mulai dari Kajati sampai pegawai yang paling kecil. Kami juga akan hapuskan jual beli perkara, dan mempermudah pengurusan pengerjaan perkara. Bahkan kalau ada jaksa yang nakal, pasti akan kami tindak. Laporkan saja bila menemukan jaksa nakal yang meminta sejumlah uang. Jaksa yang terbukti akan kita tindak tegas,” tandas Raja.(Yara)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59194)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51030)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (18581)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14355)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13800)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13501)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13426)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12799)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8819)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8772)
Bedah JayaposGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasLabuhanbatu,  Jaya Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Pemantau Kinerja Aparatur Negara ...


Tiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP TersangkaKurang Etis Terhadap Wartawan, Forum Wartawan OKI Sesalkan Sikap Bupati IskandarKoordinator BPP Kecamatan Kamang Magek Diduga Kerahkan Massa Ketika Wartawan Lakukan Investigasi Ten
Laporan KhususDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoKhusus untuk Kota Pangkalpinang, Mensos menjelaskan Bansos Tahap I sebesar Rp. 5.081.825.000, di peruntukkan ...


Disdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesDuet Irdinansyah Zuldafri Bertabur Prestasi