Sabtu, 09 Februari 2019 - 08:23:07 WIB
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Karangsari Terkesan Semrawut dan Sarat KKNKategori: Jawa Barat - Dibaca: 93 kali

Baca Juga:Jalur Pariwisata Tanjungbalai Port Klang Kian DiminatiKasus Judi Terkatung, Diduga Kajari Simalungun Terima SuapOknum Penyidik Polres Trenggalek Diduga Rekayasa BAPKapolda Riau Diminta Usut Pencuri Barang Bukti

Beberapa tahun belakangan, Kades DS di akhir tahun dan akhir masa jabatan tidak menggelar Laporan Keterang­an Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) di hadapan Pleno BPD. Hal itu dianggap mengangkangi Perda No 4/2015, tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Perda No 2/2018.

Subang, Jaya Pos

Salah satu sumber pendapatan keuangan desa dari dana-dana transfer diantaranya Dana Desa (DD). Terkait itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam suatu potingan bertage line “Saya titip anggaran itu bukan untuk kepala desa, tapi untuk rakyat di desa,” tandasnya.

Oleh karenanya, transparansi penge­lolaan keuangan desa wajib hukum­nya guna memastikan bila pemerintahan desa dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabel, tertib administrasi, pratisipatif dan disiplin anggaran.

Terlebih secara spesifik dapat memenuhi layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Namun alih-alih prinsip itu bisa diterapkan, bagi Desa Karangsari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat jauh panggang dari api. Konon dalam mengelola keuangan dan aset desa dimasa kepemimpinan DS (inisial) terkesan semrawut bahkan dituding sarat dengan kongkalikong hingga tercium aroma Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sehingga berpotensi merugikan keuangan negera/desa hingga puluhan juta bahkan mencapai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber yang berhasil dihimpun Jaya Pos menyebutkan bahwa Kades DS selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menjabat selama 2 periode ketika mengelola keuangan desa ditengarai tidak mempedomani Perbup No 18/2015, Jo Pasal 27, ayat (2) yang mengatur jumlah uang tunai dalam brankas (bendahara desa) maksimal hanya sebesar Rp 2,5 juta.

Selain itu, kurang berfungsinya Tim Pelaksana Desa (TPD) dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Ironisnya lagi TPKD tidak bekerja sesuai tupoksi masing-masing, tetapi konon dikoptasi oleh seorang oknum anggotanya berinisial IM yang nyaris menghandel semua kegiatan.

Yang lebih mengherankan saat belanja bahan material seperti semen dan lain sebagainya ke luar daerah (Indramayu-Red), padahal anjuran program sepanjang tersedia di daerah setempat tidak belanja keluar. “Hl ini agar perputaran ekonominya dirasakan warga sekitar,” ujar sumber di tubuh LPMD yang belum bersedia disebut identitasnya.

Sejumlah mantan anggota BPD saat dihubungi membeberkan, beberapa tahun ke belakang Kades DS di akhir tahun dan akhir masa jabatan tidak menggelar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) di hadapan Pleno BPD. Hal itu dianggap mengangkangi Perda No 4/2015, tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Perda No 2/2018.

Sementara itu, ketika mengelola aset/kekayaan desa dirasa kurang memberikan manfaat bagi warganya. Sumber memberi gambaran pemanfaatan mobil siaga desa yang kini kondisinya mogok/rusak berat, mobil siaga itu dibeli seharga kisaran Rp 12 jutaan padahal bantuan dari Pemkab Subang seluruhnya Rp 20 juta. Selisihnya kemana?

Contoh lainnya, pengelolaan tanah bengkok/kekayaan desa seluas kurang lebih 13 ha terkesan tak ada kontribusinya untuk pembangunan desa, padahal tanah bengkok/kekayaan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa (PP No 47/2015, Jo Pasal 110 ayat (1) bahkan ketika disewakan di pasaran mencapai Rp 10-12 jutaan/ha padahal sesuai Perdes Rp 8 juta/ha, berarti disana ada korupsi.

“Ironisnya lagi, kedapatan sejumlah 3 bau sudah disewakan untuk garapan tahun depan seharga Rp 30 jutaan, padahal APBDes TA 2019 sendiri belum disahkan, disitu berarti ada pungli. Padahal APBDes TA 2019 mestinya sudah harus ditetapkan pada Oktober 2018 (Perbup No 18/2015, Jo Pasal 21, ayat (4),” ujarnya.

Sebagai ilustrasi terkait dugaan penyalahgunaan/penyelewengan anggaran (KKN) semisal pengelolaan anggaran TA 2018. Berdasarkan data yang diperoleh, anggaran pada TA 2018 mencapai Rp 2.188.251.600, diperuntukkan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 545.061.900, Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp 1.448.711.700, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 124.300.000, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 67.210.000.

Dari anggaran belanja yang mencapai Rp 2 miliar lebih, tidak direalisasikan sepenuhnya sesuai yang direncanakan. Dicontohkan kegiatan yang bersumber dari ADD, plotting Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan pagu Rp 273.990.000, tidak direalisasikan sepenuhnya dan tidak tepat sasaran seperti belanja pegawai tidak seluruhnya diterima yang berhak, pasalnya tidak semua formasi unsur sekretariat terisi, diantaranya formasi Sekdes dan sejumlah Staf Sekretariat, berarti diduga kedapatan sejumlah dana yang dikorupsi.

Tak hanya itu, bahkan honorarium bagi pengurus di Lembaga Kemasyarakatan Desa diduga disunat kisaran 10 -12 %; Pemeliharaan inventaris kantor (seperti pajak kendaraan dinas) dan sarana dan prasarana desa, dari pagu anggaran Rp 5 jutaan tidak direalisasi sepenuhnya. Begitu pula pengadaan perlengkapan kantor (pengadaan sound system, wifi dan neon box), pagu anggaran Rp 11 juta tidak direalisasikan sepenuhnya.

Sementara kegiatan fisik dibiayai dari Dana Desa (DD), diantaranya Perkerasan sirtu di Jalan Galian (RT 11/02), pagu anggaran Rp 10 juta, realisasinya hanya 2 truk saja seharga Rp 1-1,2 juta/truk; Lening TPT di Kp Sangkali (RT 06/01), pagu anggaran Rp 74.655.000, disinyalir tidak direalisasikan seluruhnya, pasalnya kedapatan bangunan lama yang tidak dibongkar dan penggunaan material bekas bangunan lama, panjangnya mencapai puluhan meter, sehingga terjadi pengurangan volume ditaksir bernilai puluhan juta rupiah; Cor beton Readymix Jaling di Jalan Desa Bkn Jengkol, pagu anggaran Rp 109.525.000, diduga terjadi mark up harga, pengurangan volume dan kualitas material yang tidak sesuai RAB/Proposal; Normalisasi saluran air di sejumlah titik secara Padat Karya Tunai (PKT) pagu anggaran Rp 50.090.700, diduga terjadi manipulasi HOK; Pengecoran tanjakan Sipon Tarum-Timur pagunya sebesar Rp 3 juta (sumber PAD) tidak direalisasi. Sementara untuk pelaksanaanya mendompleng dari dana DD (material peruntukan pembangunan lapangan bola voly).

Masih menurut sumber, secara kumulatif adanya penyunatan anggaran di sejumlah titik pekerjaan fisik lainnya, modusnya sama yakni dengan cara mengurangi volume dan kualitas material, sehingga terjadi kebocoran anggaran dan berpotensi merugikan keuangan negara/desa.

Hasil pantauan di lapangan, terjadi pengalihan sebagian lokasi kegiatan fisik normalisasi saluran (PKT). Hal ini dinilai mengangkangi ketentuan yang berlaku, sehingga mencederai demokrasi (azas musyawarah/mufakat musrenbangdes). Sesuai ketentuan perencanaan itu bisa dirubah ketika memenuhi 3 unsur, diantaranya karena terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah diatasnya (PP 43/2014, Jo Pasal 120 ayat (1).

Sedangkan kegiatan yang bersumber dari BKUD/K diantaranya biaya pengerjaan data kependudukan bersumber BKUD/K dan ADD (profil desa dan verifikasi dan validasi data BDT) pagu anggaran Rp 7.100.000, tidak direalisasi sepenuhnya.

Pembangunan jamban keluarga pagu sebesar Rp 3.300.000 tidak direalisasi sepenuhnya; Stimulan pemeliharaan Pamsimas pagu anggaran Rp 7.500.000 tidak direalisasi sepenuhnya; honorarium/insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa diduga dipotong kisaran10-12 %; Penyunatan anggaran pada pekerjaan fisik (pengecoran jalan gang) pagu anggaran Rp 25 juta, modusnya dengan cara mengurangi volume dan kualitas material.

Begitu pula kegiatan bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) untuk Perkerasan jalan dan TPT menurut sumber hanya direalisasi kisaran 80% bahkan 70% saja dari pagu anggaran sebesar Rp 100 juta, modusnya dengan cara mengurangi volume fisik dan kualitas matrial, sehingga terjadi kebocoran anggaran dan berpotensi merugikan keuangan negara/desa.

Adapun pengelolaan keuangan Desa TA 2016 yang menjadi temuan IRDA No 700.04/NHP.03/32/IRDA, tanggal 2 Juni 2017 diduga tidak ditindaklanjuti. Ini artinya terdapat keuangan negara/desa yang digelapkan mencapai Rp 30 juta lebih.

Berdasarkan data, dana sejumlah itu untuk kegiatan yang bersumber dari DD sebesar Rp 29.333.090, diantaranya kelebihan pembayaran pada kegiatan pekerjaan TPT (1 titik), drainase (2 titik), lining (1 titik) senilai Rp 3.170.000; kemahalan harga belanja material pada pekerjaan hotmix (1 titik) senilai Rp 1.135.000; kegiatan yang tidak dilaksanakan pada belanja alat/barang untuk pekerjaan hotmix senilai Rp 10.273.500; pembiayaan yang tidak bisa dibebankan pada dana program yakni pemberian insentif TPKD senilai Rp 13.180.000; uang pajak (PPn, PPh22, PPh23) yang tidak disetorkan senilai Rp 1.574.590.

Sedangkan kegiatan bersumber dari ADD berupa pajak (PPN dan PPh Psl22) yang belum/tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 2.962.543.
Kepala Desa Karangsari Dasim Somantri ketika dikonfirmasi melalui surat No 67/Biro-Sbg/Konf/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018, tidak menjawab/memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.

Melihat kondisi seperti ini, Aktivis Lembaga Investigasi Tindak Pidana Koprupsi Aparatur Negara RI (LI-TPK AN RI) Kab Subang U Syamsudin Rasyid SH saat dimintai komentar, (12/1/2019) berjanji akan membawa kasus ini ke ranah hokum apabila data-data yuridis sudah dia peroleh.

Selain itu, pihaknya juga mendesak aparat pengawas seperti Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Subang dan penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Subang segera menyelidiki terendusnya kasus-kasus pelanggaran hukum ini. “Jerat oknum pelakunya hingga bisa diseret ke meja hijau. Bila terbukti beri hukuman setimpal agar ada efek jera karena dana itu berasal dari uang rakyat yang dihimpun melalui pajak yang benar-benar harus dipertanggungjawabkan,” tandas­nya.(@bh)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59288)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51149)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (26317)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14472)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13901)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13598)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13509)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12905)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9234)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8922)
Bedah JayaposDugaan Korupsi Anggaran Publikasi Humas Pemkab Bangka BaratBangka Belitung, Jaya Pos Diduga telah terjadi korupsi dan pungutan liar (pungli) di Humas Pemkab Bangka ...


Diduga Kurir Sabu Bergentayangan Di Daerah Sungai SembilanKorban Tsunami Alami Kerugian, Petinggi Balai TN Ujungkulon Terkesan Lakukan PembiaranKinerja BLP2A Kota Surabaya Layak Di Sorot Terkait Aset Kendaraan dan Kepemilikan BPKBGubernur Sulut Patut Tinjau Kinerja Kadis Kominfo Jety PuluDiduga DD Ganggaeng Tahun 2018 Tak Direalisasi, Kecamatan Picung Ambil Jurus Gubernur Sulut Patut Tinjau Kinerja Kadis Kominfo Jety PuluKontruksi Jalan Paving Baru Mleto Di Korupsi? Pengawasan Dinas Tutup Mata
Laporan KhususPemkab Bina Ukhuwah Islamiyah Semangat Persatuan Menuju PALI Serasi NiaPALI, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pemkab PALI) melangsungkan peringatan Isra ...


Lurah Baru Menjadi Semangat Baru Bagi Kelurahan Pondok Cabe IlirSekda: Jabatan Pegawai Sesuai Kompetensi Lahirkan Pemerintahan Yang BaikPemkab Tangerang Peduli Pola Hidup Bersih Dan Sehat Di Pondok PesantrenBupati Banyumas Lantik 7 Camat BaruTanah Datar Raih Terbaik I PPD Tiga Tahun Berturut-TurutFachrori Yakinkan Konjen Singapura Berinvestasi di JambiBupati PALI Resmikan 12 Unit Pasar Rakyat