Rabu, 26 September 2012 - 12:22:22 WIB
Oknum Adpel Samsat Bojonegoro Diduga Legalkan Pungli dan PercaloanKategori: Jawa Timur - Dibaca: 655 kali

Baca Juga:Pembangunan Puskesmas Galsel Ditolak Warga, Kades Bontokasi Angkat BicaraJalur Pariwisata Tanjungbalai Port Klang Kian DiminatiKasus Judi Terkatung, Diduga Kajari Simalungun Terima SuapOknum Penyidik Polres Trenggalek Diduga Rekayasa BAP

Bojonegoro, Jaya Pos

Praktek terselubung calo, joki, dan pungli belakangan ini masih marak terjadi di pelayanan Samsat Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Disinyalir kuat, ini masih melibatkan oknum pegawai dinas pendapatan yang diduga mendapat mandat dari oknum kepala administrator pelayanan (Adpel) yang baru menjabat satu bulan ini, Darsono, SH.

Beberapa warga Bojonegoro dan sekitarnya, selama ini tidak menyadari praktek calo, pungli yang dilakukan oknum, namun beberapa kalangan juga menyayangkan akan hal tersebut. Beberapa warga Bojonegoro yang diwawancarai tim investigasi Jaya Pos, yang sedang mengantri di pelayanan Samsat Bojonegoro. “Jujur, kami sangat risih dengan beberapa calo atau biro jasa di sekitar areal dalam Samsat mas. Masak, begitu kami turun dari kendaraan langsung dihadang dan ditawari beberapa kelebihan dibanding harus antri di dalam. Rata-rata mereka menjanjikan bisa memperpanjang surat tanpa bawa BPKB, KTP, dan harga bisa nego. Masak harga di calo dan biro jasa legal, kayak harga sembako saja bisa ditawar,” kata T, warga Kapas Bojonegoro dengan nada kesal.

Sementara beberapa spanduk terpampang dengan jelas di depan kantor bersama Samsat Bojonegoro oleh Polres Bojonegoro, yang intinya menyebut “pelayanan dengan hindari calo, dan mengutamakan pelayanan”. Namun, itu tidak membuat jera para oknum maupun calo.

Beberapa calo, joki, biro jasa nakal yang melakukan operasi di sekitar Samsat Bojonegoro bercerita kepada Jaya Pos. “Ya, kami hanya memberikan jasa kepada warga daripada harus antri di loket dalam. Memang kami bisa melakukan perpanjangan pajak kendaraan tanpa harus pakai KTP, BPKB dengan syarat ada uang lebih. Kami biasanya menarik ongkos antara Rp 50-100 ribu, jika tidak ada KTP atau BPKB,” kata D, salah satu calo Samsat Bojonegoro.

Dirinya juga mengaku berani memberikan garansi 10 menit, surat pajak tahunan langsung jadi, karena ada kedekatan dengan oknum Ka Adpel Samsat Bojonegoro. “KA Adpel yang ini mas agak ada hubungan sanak famili dengan saya.

Jadi, kami sangat mudah bekerja sebagai calo disini,” imbuhnya dengan nada angkuh.
Disinyalir, praktek nakal para joki, calo ini juga melibatkan oknum dinas pendapatan daerah, dan terjadi semenjak dijabat Darsono,SH, dengan dugaan bagi hasil antara orang dalam dinas pendapatan dengan para calo di samsat sendiri.

“Yang jelas, kita juga setor sebagian uang kerja kita kepada oknum dinas pendapatan. Sebagian buat kita sendiri mas,” tutur DK, salah satu calo di Samsat Bojonegoro ini. Saat hal ini dikonfirmasi kepada KA Adpel Darsono, SH, malah akan memberikan uang ke wartawan harian Jaya Pos, namun ditolak. ady


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59645)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51491)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49331)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14977)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14074)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13805)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13301)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11848)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9274)
Bedah JayaposPunya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorSumber, Jaya Pos Seakan tak pernah jera, sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diduga ...


Pengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres