Minggu, 10 Februari 2019 - 06:43:20 WIB
Realisasi APBD Membengkak, Biaya Perjalanan Dinas 2017 Terindikasi Korupsi ?Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 188 kali

Baca Juga:Pembangunan Puskesmas Galsel Ditolak Warga, Kades Bontokasi Angkat BicaraJalur Pariwisata Tanjungbalai Port Klang Kian DiminatiKasus Judi Terkatung, Diduga Kajari Simalungun Terima SuapOknum Penyidik Polres Trenggalek Diduga Rekayasa BAP

Surabaya, Jaya Pos

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Tetapi ternyata ketentuan sesuai dengan aturan itu masih sering diabaikan. Komentar itu diungkapkan oleh ahli hukum sekaligus Sekjen LSM Transparancy Center Indonesia, Warsono SH.

Apabila ditemukan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan ada indikasi merugikan negara, kebocoran PAD, serta terdapat unsur korupsi,KKN,dan nepotisme keseluruhan proses harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Seperti misalnya perihal biaya perjalanan dinas sebesar Rp.12.874.000.00 terbayar tidak sesuai ketentuan beserta perjalanan dinas luar daerah.

Sebanyak sepuluh tiket pesawat tidak sesuai dengan data manifes penumpang sebesar Rp.17.132.000.00 atas pertanggungjawaban beserta bukti sah pemakaian transportasi pesawat boarding pass, dan airport tax menunjukkan Maskapai Garuda bahwa sepuluh tiket tersebut tidak termuat/terlapor pada manifest Maskapai Garuda.

Pengujian atas tiket pesawat dilakukan dengan membandingkan data yang tercantum dalam tiket antara lain nomor tiket, nama penumpang, tanggal dan jam keberangkatan yang diperoleh dari database.

Informasi dokumen hasil konfirmasi dengan maskapai penerbangan pengujian dilakukan dengan prosedur menunjukkan bahwa terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah berupa sepuluh tiket pesawat pada Sekretariat DPRD yang tidak sesuai dengan data manifest penumpang pesawat sebesar Rp.17.132.000,00 yaitu dengan tujuan, Hotel Santika Premiere, Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta, Kementerian Sosial RI dan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI di Jakarta, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Denpasar, PD Pasar Jaya dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Prov. DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan menghadiri undangan Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta, Kementerian Keuangan RI dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Kunker Kementrian Sosial RI dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta, Kunker Kementrian Sosial RI dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.

Dan anehnya satu pelaksanaan dengan tujuan, Kementrian Sosial RI dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta terbayar tetapi catatan tidak termuat dalam manifest penumpang di Maskapai Garuda mencapai Rp.12.874.000,00 berinisial H.FM tiga tugas dinas. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.30.006.000,00 (Rp17.132.000,00 + Rp.12.874.000,00) mengurai selisih Rp.30.006.000,00.

Padahal dalam tuangan terdapat ketentuan yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah direalisasikan pada TA 2017 sudah jelas mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya akan tetapi pertanggungjawaban akan nilai yang terealisasi dalam pelaksanaanya tidak tertib diduga pertebal isi kantong penyelenggara bisa dikategorikan korupsi.

Menurut Warsono SH banyaknya penyalahgunaan anggaran berdampak kebocoran PAD bahkan APBD 2017 terbeban oleh ulah oknum penyelenggara, hingga menuai prihal yang seharusnya walikota tidak menaruh kebijakan akan pengembalihan pembayaran atas perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.30.006.000,00 pada tanggal 2 Mei 2018 sesuai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 000368/KAS/V/2018.

Kepada Kas Daerah yang tidak sesuai kebenaranya seharusmya memberikan sanksi, minimal untuk memberikan efek jera. Bisa jadi karena mereka merasa aman dan tak tersentuh hukum, akan muncul pemikiran akan mengulang kembali di tahun berikutnya. (Junn)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59090)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50947)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14252)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (13817)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13719)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13399)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13353)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12701)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8738)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8258)
Bedah JayaposKetua NCW Lahat Dapat Surat Balasan Terkait Dugaan Korupsi di PUPR Senilai Rp24 MNCW desak KPK agar secepatnya memproses kasus dugaan korupsi senilai Rp 24 miliar yang dilaporkan melalui ...


RSI Siti Hajar Tidak Profesional Dalam Menangani PasienPolemik Pengiriman 2.493 Ton Zirkon Oleh PT Putraprima Mineral MandiriDiduga Gelapkan Dana Nasabah, PT PNM Unit Amurang Dilaporkan Ke Polda SulutMencuri Kabel Milik PT OKI Pulp and Papers Mills, Sarmadin Ditangkap PolisiMantan Camat Merapi Timur Diduga Terlibat Pembuatan Surat Tanah FiktifDrainase Desa Rimba Beringin Rusak Diduga Pembangunan Asal JadiRealisasi APBD Membengkak, Biaya Perjalanan Dinas 2017 Terindikasi Korupsi ?
Laporan KhususPenilaian Dasawisma Aster II "Optimis Raih Juara"Padang Panjang, Jaya Pos Dasawisma Aster II berhasil menjadi nominator Kelompok Dasawisma Berprestasi ...


Fachrori: Kita Berupaya Maksimal Wujudkan Program Pembangunan 30 Ribu Massa Akan Ramaikan Gelaran Generasi Muda Cinta Lalu Lintas di Provinsi JambiFachrori Rapat Bersama Mentan Bicarakan Penguatan Harga Karet dan PanganHasil Evaluasi SAKIP Pemkab Gunung Mas Raih Predikat BPerbub Baru: Gaji PTT di Gumas Diatas UMKBupati Gumas Lantik 59 Kades Terpilih Periode 2018-2024Jiwa Rela Berkorban R Joko Kaiman Perlu Diteladani