Kamis, 14 Februari 2019 - 08:24:56 WIB
Fachrori Rapat Bersama Mentan Bicarakan Penguatan Harga Karet dan PanganKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 87 kali

Baca Juga:Kejari Doloksanggul Diminta Usut Isu Korupsi Kakan TambenKPUD Kota Sukabumi Gelar LCC Sekolah Favorit Kurang ResponPDAM Tirta Sukapura Bantu Masyarakat Kekurangan AirOknum Adpel Samsat Bojonegoro Diduga Legalkan Pungli dan Percaloan

Jambi, Jaya Pos

Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian (Kementan) diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, serta beberapa pejabat Pemprov Jambi dan Kementan, di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (4/2/19).

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, pengadaan bibit unggul untuk petani, penyerapan hasil panen seperti jagung termasuk melakukan cluster komoditi menjadi penekanan guna meningkatkan kemampuan petani dalam ketersedian bahan pangan, “Terkait beberapa komoditi nanti bisa diperkuat dengan bibit unggul serta penyerapan hasil panen jagung termasuk permasalahan harga karet ini sangat penting untuk ditingkatkan,” ujar Menteri Pertanian.

Provinsi Jambi merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, yang terletak di tengah Pulau Sumatera, dengan luas wilayah 53.435 km2. Provinsi Jambi secara administratif terdiri dari 9 kabupaten, 2 kota, 135 kecamatan dan 1.558 desa/kelurahan. Sedangkan jumlah penduduknya mencapai 3,4 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,3% setahun.

Perekonomian Provinsi Jambi pada 2018 tumbuh sebesar 4,99% meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang tercatat 4,64%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada 2018 didorong oleh perbaikan kinerja sektor pertambangan dan penggalian.

Membaiknya kinerja sektor konstruksi didukung juga oleh investasi swasta berupa pembangunan beberapa hotel dan perumahan di Provinsi Jambi, “Sektor pertanian memiliki peran sangat penting dalam perekonomian Provinsi Jambi dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pada tahun 2018, merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar, yang mencapai hampir 30 persen terhadap total PDRB Provinsi Jambi,” ungkap Plt Gubernur Jambi.

Belum optimalnya komoditi yang dihasilkan di Provinsi Jambi dalam menghasilkan nilai tambah dikarenakan belum berjalannya proses hilirisasi industri komoditi karet, kelapa sawit, maupun batu bara, “Belum banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, dalam membangun industri hilir dari komoditi tersebut meskipun secara fakta Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,” terang Fachrori Umar.

Harga karet ditingkat petani sejak tahun 2012 cenderung stagnan adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dengan melakukan sosialisasi pembuatan bokar bersih, pembentukan kelembagaan UPPB (Unit Pengelola Pemasaran Bokar) dan sampai saat ini sudah ada 56 UPPB di Provinsi Jambi.

Upaya lainnya yaitu memfasilitasi petani menjual bokar langsung ke pihak pabrik crum rubber. Saat ini di Jambi ada 11 crumb rubber. Sedangkan upaya lainnya yaitu menyusun Ranperda tentang tata niaga komoditas perkebunan, serta melakukan uji terap aspal karet di Provinsi Jambi.

“Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun ini merencanakan kegiatan Uji Terap Aspal Karet bekerjasama dengan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,” kata Fachrori Umar.

Mengenai isu-isu utama lainnya yang berkaitan dengan pangan di Provinsi Jambi yaitu melalui percepatan penyusunan Peraturan Daerah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di setiap kabupaten kota.

Hingga tahun 2018, ada 3 kabupaten yang telah memiliki Perda Perlindungan LP2B yaitu Kabupaten Tanjabtim, Batanghari dan Tanjabbar sedangkan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam proses di DPRD kab/kota yang diharapkan tahun 2020 minimal 8 kab/kota sudah menetapkan Perda Perlindungan LP2B.

Untuk konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi secara bertahap terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari diversifikasi pangan, yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan atau PPH dari 85,2 tahun 2017, menjadi 85,9 pada tahun 2018. Sedangkan Konsumsi Beras, pada kurun waktu yang sama mengalami penurunan dari 92 kg/kapita/tahun menjadi 84,4 kg/kapita/tahun.

Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan optimalisasi pemanfaatan alsintan pra panen, panen dan pasca panen dalam rangka peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan penurunan kehilangan hasil yang memberikan dampak terhadap peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) serta upaya lainnya yaitu melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan pemanfaatan lahan tidur, terutama lahan rawa, dimana Provinsi Jambi memiliki potensi lahan rawa yang besar.

Beberapa isu sektor pertanian yang ada di Provinsi Jambi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.

Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal penting yang mengemuka terkait pengembangan atau peningkatan nilai karet yang dapat menguntungkan bagi petani, diantaranya Kementerian Pertanian mengusulkan penghapusan pajak PPn 10% bahan olah karet rakyat (bokar), meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan karet hasil petani untuk campulan aspal jalan, percepatan replanting, bantuan bibit karet unggul, sertifikat, benih jagung, pupuk dan sarana produksi lainnya, mendorong petani karet menjadi anggota Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang dibina Dinas Perkebunan dan industri karet remah, mempersyaratkan investasi industri karet remah baru minimal 20% bahan baku dipenuhi dan kebun sendiri untuk menjaga keseimbangan pasokan bahan baku serta melakukan diplomasi karet dengan para menteri yang menangani kebijakan perdagangan karet Malaysia dan Thailand dalam forum International Tripartite Rubber Council.  (Rizal/Revi/Humas)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59364)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (32886)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14714)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14005)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13841)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13597)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9891)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9017)
Bedah JayaposWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikTidak hanya soal air bersih saja yang menjadikan penyebab kesulitan di Huntara, lampu penerangpun bagian dari ...


Bobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR Proyek U-ditch Dukuh Menanggal III Terindikasi dicurangi Pejabat Pemeriksa, Dinas Tutup Mata?
Laporan KhususPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixCiamis, Jaya Pos Persoalan rencana pengaspalan hotmix jalan kabupaten lintas Buniseuri-Jalatrang yang ...


Lakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018 Pemkab OKI Gelar Safari Ramadhan