Jumat, 15 Februari 2019 - 06:12:34 WIB
Polemik Pengiriman 2.493 Ton Zirkon Oleh PT Putraprima Mineral MandiriKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 51 kali

Baca Juga:Kejari Doloksanggul Diminta Usut Isu Korupsi Kakan TambenKPUD Kota Sukabumi Gelar LCC Sekolah Favorit Kurang ResponPDAM Tirta Sukapura Bantu Masyarakat Kekurangan AirOknum Adpel Samsat Bojonegoro Diduga Legalkan Pungli dan Percaloan

Babel, Jaya Pos

Pengiriman mineral ikutan Zircon ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh perusahaan PT Putraprima Mineral Mandiri, belum lama ini makin menjadi sorotan.

Pasalnya pengiriman sebanyak 2,493 ton Zirkon tersebut dinilai oleh DPRD Provinsi Babel tidak resmi alias ilegal lantaran dikirim sebelum diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) kendati Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan Timah baru disetujui.

Seperti diungkapkan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dalam rapat Banmus DPRD Babel kemarin. “Perda baru disahkan 23 Januari 2019, Perda ini belum disosialisasi, Pergubnya juga belum ada. Jadi saya tegaskan sampai sekarang pengiriman mineral ikutan ini seperti zirkon ini masih ilegal. Yang kemarin itu juga ilegal,” kata Didit Srigusjaya usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai kasus pengiriman zirkon, Rabu (6/2/2019) kemarin.

Menurutnya, pihak DPRD membuat perda bertujuan agar usaha dan investasi mineral ikutan ada kepastian hukumnya. “Perda ini kita buat agar usaha dan investasi mineral ikutan ada kepastian hukum. Hasilnya untuk menambah PAD bagi daerah dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan tetapi bila perda mineral ikutan timah belum ada pergubnya, belum ada petunjuk teknis atau pelaksaaan teknis, aturan pelaksanaan perda itu adalah pergub,” ujar Ketua DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kep Babel ini.

Bahkan saat rapat, Didit mengungkapkan jika dirinya sempat dihubungi pengusaha zirkon yang mengatakan DPRD Babel telah menghambat investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun hal ini dibantah Didit.

Dia mengatakan, meski perda mineral ikutan sudah disahkan, pengusaha mineral zirkon dan ikutannya belum bisa mengirim keluar, karena harus melalui tahapan lainnya, yakni sosialisasi dan menunggu aturan teknis yakni Peraturan Gubernur (Pergub).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel Dedy Yulianto, pengiriman zirkon oleh PT Putraprima Mineral Mandiri harus diusut tuntas oleh pihak aparat.

“Perda kita diundangkan tanggal 23 Januari 2019, tanggal 24 sudah dilakukan pengiriman. Artinya, sebelum perda itu ditetapkan mereka sudah melakukan loading (pengisian). Jadi terkesan buru-buru, terkesan direkayasa, nah ini perlu kita pertanyakan,” kata Deddy Yulianto.

Tidak hanya itu, Dedy juga menduga IUP yang dimiliki PT Putraprima Mandiri Mineral adalah IUP Bodong.

Oleh karenanya, wakil Ketua DPRD Babel ini pun meminta pihak Polda Babel untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas pe­ngiriman dan asal usul zircon tersebut.

“Polda Babel harus segera menindaklanjuti terkait asal-usul barang karena harus jelas. Apalagi informasi dari kawan-kawan pertambangan di dalam kurang lebih 2.500 ton tersebut, ada kandungan pasir timah kurang lebih 45 persen,” tegasnya.

Sementara itu, pihak PT Putraprima Mineral Mandiri, Edi Sunanta bersikukuh jika pengiriman zirkon sebanyak 2,493 ton itu sudah sesuai prosedur.
“Sudah lengkap semua surat-menyuratnya. Bahkan pemerintah menyatakan surat IUP kita bukan bodong. Silahkan ramaikan biar ketahuan siapa yang bodong,” tantang pria yang biasa dipanggil Edi Bonger ini dalam group WA.

Bahkan Edi Bonger mengklaim jika pengiriman sebanyak 2,493 ton Zirkon itu, pihaknya sudah mengeluarkan retribusi ke pihak pemda. “Kita sudah bayarkan retribusinya ke pemda hingga Rp 200 juta lebih. Lalu apanya yang bodong,” tandasnya.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan Kapolda Kep Babel Brigjen (Pol) Istiono belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait tindak lanjut pihak kepolisian mengusut tuntas asal-usul 2,493 ton zirkon yang pengiriman dan asal-usul barangnya oleh DPRD Babel dinilai ilegal.

Seperti diketahui sebelumnya, pengiriman 2,493 ton zircon oleh PT Putraprima Mineral Mandiri yang diangkut Kapal Tongkang Ocean II namun kandas di Perairan Serdang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, beberapa waktu lalu.

Tongkang Ocean II bermuatan 2,493 ton zircon yang ditarik Tugboat Puspa Bahari tersebut, bertolak dari pelabuhan khusus di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka menuju Pangkalan Bun, Kalimantan. Saat berlayar di perairan Serdang Belitung Timur, Tugboat beserta tongkang tersebut diterjang badai sehingga mengalami kebocoran.(Oby)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59202)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51036)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19230)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14368)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13809)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13508)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13432)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12806)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8825)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8791)
Bedah JayaposOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarPandeglang, Jaya Pos Pembangunan drainase di Jalan Raya Simpang Labuan–Cibaliung tepatnya di ...


Rusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasTiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP Tersangka
Laporan KhususLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah lakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...


Sekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoDisdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan