Rabu, 06 Maret 2019 - 05:26:40 WIB
Layakkah Untuk Dihukum ?Kategori: Tangerang - Dibaca: 52 kali

Baca Juga:Kadistanbun Pandeglang Diminta Jatuhkan Sanksi Pada Ketua Gapoktan AngsanaPembangunan Gedung ASDM, Disperindag Sidoarjo Terindikasi KorupsiSMAN 3 Kabupaten Tangerang Persiapkan Diri Jadi SBIGubernur Upayakan 2015 Jambi Dapat Menurunkan Buta Aksara Hingga 0,5%

Tangerang, Jaya Pos

Hartanto Jusman, Direktur PT.BSA kini statusnya sebagai tahanan luar, dan harus duduk dikursi pesakitan karena dugaan penggelapan uang Rp 7 milyar di Bank Mandiri Kisamaun Tangerang. Sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa Hartanto Jusman.

Terdakwa menerangkan bahwa, uang yang menjadi masalah tersimpan di Bank Mandiri, “Uangnya ada di bank pak,” kata terdakwa, ketika ditanya ketua majelis hakim,  DR I Ketut Sudira perihal bunga bank terdakwa menambahkan bahwa bunga bank tersebut juga tersimpan di bank. Lalu kenapa terdakwa mengalihkan uang sebesar 7 milyar ke rekening pribadi pada akhir bulan, kemudian awal bulan mengembalikan ke rekening perusahaan.

Merasa tidak menggunakan, terdakwa menjawab,  «Bahwa itu berdasarkan saran pihak bank,” katanya. Terkesan, dengan terjadinya transaksi demikian, maka  rekening banknya aktif. Untuk diketahui bahwa terdakwa merupakan nasabah prioritas Bank Mandiri. Seperti kata saksi, Fitria  (Branch Sales Manager) pada sidang sebelumnya. Kala itu saksi menerangkan perihal penyimpanan uang di rekening perusahaan dan rekening pribadi.
“Pak Hartanto merupakan nasabah prioritas Bank Mandiri,” kata saksi Fitria.

Untuk menjadi nasabah prioritas, harus mengendapkan uang sebanyak 1 milyar rupiah di Bank Mandiri yang merupakan persyaratan sebagai nasabah prioritas. Selain itu juga di rekening pribadi Hartanto ada uang lebih dari 1 milyar rupiah sehingga Hartanto termasuk nasabah prioritas.

Sebagai nasabah prioritas, Hartanto mendapat penawaran dari CSO (Customer Service Officer) pemindahan uang dari rekeningnya sehingga keaktifan rekeningnya kelihatan.

Dengan demikian bank menilai, rekeningnya aktif dengan harapan mendapat pelayanan prioritas maksimal. Namun karena ada permintaan dari polisi untuk diblokir, karena adanya laporan dari korban, maka uang sebesar Rp 7 milyar diblokir pada tanggal 25 Agustus 2017.

Lalu pertanyaannya, apakah lazim pemblokiran tersebut atau ada faktor lain sehingga Hartanto harus disidangkan karena dugaan penggelapan. Pertanyaan lain apakah terdakwa melakukan penggelapan bila dikaitkan dengan keterangan terdakwa karena objeknya masih ada. (Togun)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59202)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51036)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19228)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14366)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13809)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13508)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13431)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12806)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8825)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8791)
Bedah JayaposOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarPandeglang, Jaya Pos Pembangunan drainase di Jalan Raya Simpang Labuan–Cibaliung tepatnya di ...


Rusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasTiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP Tersangka
Laporan KhususLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah lakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...


Sekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoDisdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan