Sabtu, 29 September 2012 - 06:16:11 WIB
Bupati Simalungun DR JR Saragih Diskriminatif, PMS Terima Bantuan Hibah Rp1 MiliarKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 428 kali

Baca Juga:Polres Tulungagung Akan Periksa Penyimpangan DACKadistanbun Pandeglang Diminta Jatuhkan Sanksi Pada Ketua Gapoktan AngsanaPembangunan Gedung ASDM, Disperindag Sidoarjo Terindikasi KorupsiSMAN 3 Kabupaten Tangerang Persiapkan Diri Jadi SBI

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun DR JR Saragih, SH.MM dituding bertindak ‘diskriminatif’ dalam memberikan bantuan kepada lembaga kebudayaan/adat di Tanoh Habonaron Do Bona ini. Hal ini diungkapkan beberapa lembaga adat yang ada di Kabupaten Simalungun kepada Jaya Pos, Selasa (25/9), di Pematangsiantar.

Ketua perkumpulan marga Siregar sedunia Drs.H.M.Natsir Armaya Siregar mengungkapkan seharusnya bupati berlaku adil dalam membantu lembaga adat dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya, karena Kabupaten Simalungun terdiri dari beragam etnis seperti etnis Jawa membentuk perkumpulan yang lazim di sebut Pujakesuma, etnis Toba membentuk perkumpulan organisasi yang disebut Humatob, sama halnya dengan etnis Simalungun dalam bentuk PMS (Partuha Maujana Simalungun) dan lain-lain.

Namun Bupati Simalungun sepertinya ’mengabaikan’ etnis di luar etnis Simalungun. Hal ini dibuktikan dengan bantuan hibah yang diberikan Pemkab Simalungun kepada PMS tahun 2012 mencapai Rp 1 Miliar. Sehingga azas pemerataan sepertinya diabaikan bupati.

Padahal, bila ditinjau dari segi kuantitas jumlah penduduk, etnis jawa mencapai 42 % di ikuti etnis Toba 25 %,sementara etnis Simalungun hanya 15 %. Bantuan hibah kepada PMS tersebut menuai kontroversi di kalangan lembaga-lembaga adat di Simalungun. Bahkan M.Natsir Armaya Siregar mengatakan, tindakan diskriminatif bupati tersebut bisa memicu keretakan diantara etnis yang ada di Simalungun.

Hal yang sama diungkapkan ketua Pujakesuma Agus Salim, bahwa bantuan hibah kepada lembaga yang dipimpinnya hingga kini tidak ada. Namun, kenapa untuk PMS Bupati memberikan bantuan sampai Rp 1 miliar. Namun, Agus Salim tidak mau banyak berkomentar menyangkut perlakuan yang dinilai kurang tepat tersebut.

Sementara ketua Satgas Joko Ting­kir, Sukoco Winarto, menilai bantuan yang diberikan kepada PMS tersebut termasuk diskriminatif karena berdampak tidak baik. “Kalau kita mengacu pada jumlah penduduk, etnis Jawa merupakan terbesar di Kabupaten Simalungun.
Sehingga, kalau PMS dibantu sampai Rp 1 miliar, Pujakesuma minimal dibantu Rp 2 miliar karena jumlahnya dua kali lebih banyak dari etnis Simalungun,” ujar Sukoco.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Simalungun mengalokasikan bantuan hibah kepada Partuha Mujana Simalungun (PMS) untuk tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar, hal ini diketahui dari nota dinas Parawisata dan Kebudayaan tertanggal 11 April 2012 dana telah dicairkan sebesar Rp 700 juta, dan pada tanggal 27 Juni 2012 bantuan tahap kedua kembali dicairkan sebesar Rp.300 Juta. Padahal, Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM yang notabene sebagai Ketua Presidium DPP PMS sangat dipertanyakan mengenai bantuan dana hibah ini.

Sementara laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut, menurut Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun, Rizal Saragih, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, sudah diterima. “Bahkan laporan tersebut sudah masuk sebelum saya menjabat sebagai kepala dinas,” ujar Rizal.

Namun saat ditanya mengenai rincian penggunaan dana bantuan hibah kepada PMS tersebut, Rizal mengaku tidak tahu karena saat itu kepala dinas dijabat Drs.Jarinsen Saragih. HRP


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59645)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51491)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49331)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14977)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14074)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13804)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13301)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11848)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9274)
Bedah JayaposPunya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorSumber, Jaya Pos Seakan tak pernah jera, sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diduga ...


Pengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres