Sabtu, 29 September 2012 - 06:22:24 WIB
Kasus Simulator Mengarah ke KapolriKategori: Jakarta - Dibaca: 341 kali

Baca Juga:Bupati Simalungun DR JR Saragih Diskriminatif, PMS Terima Bantuan Hibah Rp1 MiliarPolres Tulungagung Akan Periksa Penyimpangan DACKadistanbun Pandeglang Diminta Jatuhkan Sanksi Pada Ketua Gapoktan AngsanaPembangunan Gedung ASDM, Disperindag Sidoarjo Terindikasi Korupsi

- Sikap Djoko Menolak Diperiksa Semakin Rusak Citra Polri
- Kapolri terlibat sebagai pengguna anggaran yang menyetujui penetapan PT CMMA sebagai pemenang lelang pengadaan simulator SIM   dengan nilai kontrak Rp 142 miliar

Jakarta, Jaya Pos

Dugaan korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai menohok ke bintang empat. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Timur Pradopo terlibat proyek tersebut. Adalah Timur yang menyetujui penetapan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) sebagai pemenang lelang pengadaan driving simulator pengemudi roda empat tahun anggaran 2011 dengan nilai kontrak Rp 142 miliar. Surat penetapan diteken Kapolri selaku pengguna anggaran pada 8 April 2011.

Penetapan PT CMMA sebagai pemenang tender proyek ini juga sudah melalui persetujuan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Dalam dokumen itu disebutkan Itwasum Polri berkesimpulan bahwa pelaksanaan lelang telah memadai dengan kekurangan-kekurangan yang masih dalam batas toleransi.

Surat keputusan itu juga diparaf sejumlah pejabat kepolisian. Mulai dari Kepala Korlantas Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Djoko Susilo sebagai konseptor, lalu diparaf Kepala Sekretariat Umum, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, kemudian Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan. Terakhir, Inspektur Pengawasan Umum dan Wakil Kepala Polri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk proyek yang nilainya di atas Rp 100 miliar harus melalui persetujuan pengguna anggaran.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen)  Pol Boy Rafli Amar mengakui kalau Kapolri menandatangani surat penetapan pemenang lelang itu selaku posisinya sebagai pengguna anggaran.

“Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kalau proyek di atas Rp100 miliar, secara administrasi harus diketahui oleh pengguna anggaran. Jadi, pengguna anggaran di Polri adalah Pak Kapolri. Di bawahnya ada kuasa pengguna anggaran, ada PPK, dan Ketua Panitia Lelang. Jadi, memang dalam proses itu, istilahnya, harus diketahui oleh pimpinan dalam penetapan dari hasil proses lelang yang dilakukan panitia lelang,” ujar Boy, minggu lalu.

Dia juga mengatakan, surat yang ditanda tangani Kapolri itu bukan penunjukan langsung untuk menetapkan PT CMMA sebagai pemenang tender proyek. ”Kapolri hanya tanda tangan surat pengesahan penetapan yang dinyatakan sebagai pemenang dalam proses lelang, setelah lelang itu selesai,” katanya.

Terkait keterlibatan Kapolri dalam penetapan pemenang proyek simulator tersebut, KPK yang dipimpin Abraham Samad bisa jadi segera memeriksa Timur Pradopo. Apakah Kapolri akan menolak jika diperiksa mengingat Djoko Susilo saja hingga sekarang masih belum mau diperiksa? Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar (Kombes) Pol Agus Rianto mengatakan, sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, Kapolri akan berkenan hadir jika ada pemanggilan oleh KPK.

“Kita lihat perkembangannya. Kepentingannya untuk memanggil Kapolri sebagai apa? Kaitannya di mana? Kan ada mekanismenya,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Sementara Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, informasi adanya surat penetapan pemenang lelang proyek Simulator SIM yang ditandatangani Kapolri akan diperdalam dan dijadikan dasar penyidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Korlantas Polri tahun 2011 itu.

Bisa Diperiksa

Pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (KKPP) juga angkat bicara mengenai kasus simulator. Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Setyo Budhi, mengatakan Kapolri Timur Pradopo bisa dimintai pertanggungjawaban dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi, karena Timur sebagai pengguna anggaran harus mengetahui proses lelang tersebut.

Setyo memastikan proses pengadaan barang dan jasa bisa menjerat pengguna anggaran. Ia mencontohkan, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dijadikan tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan. Siti adalah pengguna anggaran di Kementerian Kesehatan kala proyek itu diadakan.

Jika ada kejanggalan, ujar Setyo, Timur bisa menolak menandatangani keputusan pemenang. Setyo mencontohkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad pernah menolak menetapkan pemenang lelang karena panitia lelang melanggar prosedur.

Rebutan

Proyek pengadaan driving simulator SIM tahun anggaran 2011 itu menjadi perkara dugaan korupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri, Irjen Djoko Susilo ­sebagai tersangka beserta tiga orang lainnya, yakni Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Didik Purnomo, Direktur PT CMMA Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang. Mereka diduga menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara atau keuntungan pihak lain terkait proyek tersebut.

Kasus ini pun juga terkesan rebutan. Karena, korupsi simulator juga ditangani Mabes Polri. Bedanya, Polri tidak menjadikan Djoko sebagai tersangka. Mereka yang menjadi tersangka di Polri adalah Didik, Budi, Sukotjo, Ketua Panitia Pengadaan Proyek Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, dan Bendaraha Satuan Korlantas Komisaris Legimo.

Rusak Citra Polri

Sedianya, tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM, Djoko Susilo diperiksa Jumat (28/9) di KPK. Namun jenderal bintang dua itu menolak diperiksa. Tim pengacara Djoko yang terdiri dari Hotma Sitompul, Tommy Sihotang, dan Juniver Girsang mendatangi gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk menyampaikan surat pemberitahuan ke penyidik KPK mengenai ketidakhadiran Djoko.

Sikap Djoko Susilo yang menolak diperiksa sebagai tersangka itu dinilai semakin merusak citra Polri di mata publik. Sebagai penegak hukum, Djoko seharusnya patuh pada proses hukum.

“Ini buruk buat citra Polri sendiri yang seolah-olah jenderal di polisi itu tidak bisa diperiksa di luar Kepolisian,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat ( 28/9) lalu.

Menurut Ray, Djoko tak bisa memakai alasan kewenangan untuk menolak hadir. Pasalnya, menurut dia, sudah jelas KPK berhak menangani kasus itu. Djoko ditetapkan tersangka di KPK, sementara di Kepolisian hanya sebagai saksi.

Ray mengatakan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo harus mendorong Djoko untuk patuh pada panggilan KPK. Jika tidak, selain akan semakin merusak citra Polri, kata dia, sikap tak kooperatif Djoko itu akan memelihara konflik antara KPK dengan Polri. L30 P1000


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59631)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51483)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48886)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14973)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14241)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14069)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13796)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13293)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11789)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9260)
Bedah JayaposProyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekBangka Belitung, Jaya Pos Proyek pembangunan talud pengaman Pantai Pering Kelapa Kampit Belitung diduga ...


APBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususRaperda Perubahan APBD 2019 DisahkanDepok, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ...


20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujui