Minggu, 10 Maret 2019 - 07:57:03 WIB
Hanya Meratakan Tanah, Masyarakat Humbahas Ditahan Karna Tidak Ada Izin Galian CKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 52 kali

Baca Juga:Ratusan Guru Demo, Dana Sertifikasi 5 Bulan Tidak TurunKasus Simulator Mengarah ke KapolriBupati Simalungun DR JR Saragih Diskriminatif, PMS Terima Bantuan Hibah Rp1 MiliarPolres Tulungagung Akan Periksa Penyimpangan DAC

Humbahas, Sumut, Jaya Pos

Surat pengaduan masyarakat ke Kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, nomor 171/.../DPRD/II/2019 tertanggal, ...Februari 2019 dengan sifat penting, Senin (4/3).

Surat tersebut berisikan tentang penindaklanjutan pengaduan masyarakat ke Kantor DPRD Kabupaten Humbahas terkait atas keresahan dalam melaksanakan pekerjaan meratakan lahan yang berbukit di lokasi pinggir jalan raya dengan menggunakan tenaga manusia dan alat berat escavator dengan peruntukannya untuk lokasi pembangunan rumah, untuk lahan pertanian dan untuk tempat usaha masyarakat.

Dengan status tanah milik masyarakat (bukan Kawasan Hutan Negara) atau (Areal Penggunaan Lain) APL, dengan luas lokasi 50 meter x 100 meter, 50 meter x 50 meter, 30 meter x 50 meter , 10 meter x 50 meter, 60 meter x 30 meter . 

Dalam hal ini DPRD Humbahas diminta untuk bekerja keras dalam membela hak rakyat dan juga menampung aspirasi rakyat dan siap mempertanyakan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Cq. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang bertempat di Jakarta, yaitu dalam kegiatan masyarakat dimaksud, apakah sudah dikategorikan usaha pertambangan, apakah masyarakat harus mengajukan permohonan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke Kementerian, Gubernur dan Bupati.

Apakah masyarakat harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), apakah tanah yang dilampirkan termasuk dikelompokkan kedalam golongan komunitas tambang. Apakah yang perlu dimiliki masya­rakat dalam kegitaan tersebut. 

Ketika dikonfirmasi wartawan ke ruang kerja Wakil Ketua I DPRD Humbahas Jimmy Togu H.Purba, SE,MM menjelaskan terkait UU no 4 tahun 2009 . Jimmy berucap bahwa definisi usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta paska tambang .

“Hal itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, semua itu harus melalui tahapan dan harus dilalui ,jika salah satu diantaranya tidak dilalui maka itu bukanlah namanya pertambangan,” ungkapnya . 

Lebih lanjut dijelaskan, menurut Ahli Hukum Tata Negara DR.Janpatar Simamora.SH berpendapat, “Bahwa ini salah satu kesatuan artinya jika kita membuat teh manis harus lengkap dengan semuanya , dan kalau tidak ada gulanya maka itu bukan dikatakan teh manis, itulah yang dikatakan satu kesatuan,” ujarnya. 

Terkait dengan tindakan pihak Kepolisian, Jimmy mengatakan “Bahwa bahwa setiap orang berbeda kacamatanya yang artinya kalau memang begini semua kenapa tidak semuanya ditangkap ? Jangankan itu di Kabupaten Humbang Hasundutan belum ada yang namanya izin mineral keluar, baik pasir gunung maupun pasir sungai, berarti itu semua ilegal, kenapa satu yang ditangkap pihak kepolisian. Berarti ada tembang pilih. Dimana hukum ini, kenapa yang kecil ditangkap sedangkan yang besar tidak. Jangan tumpul dibawah tajam diatas,” ujarnya dengan nada kesal . 

Ditambahkannya, berarti yang membangun Humbang Hasundutan termasuk Ilegal tanpa ada surat izinnya, kenapa bisa ya ? Sampai-sampai orang harus ditangkap hanya karna meratakan tanahnya dari perbukitan untuk membangun rumahnya. Khususnya pihak Kementerian Lingkungan Hidup, hidup ada apa? apa gerangan kinerjanya, “Mari berbicara sesuai dengan fakta di lapangan, pengusaha industri di Humbang Hasundutan tidak ditangkap dan mempergunakan pasir untuk pembuatan hotmix, kenapa yang meratakan tanahnya saja ditangkap. Marilah para pihak kepolisian harus proaktif terhadap masyarakat kecil, jangan ditindas orang kecil. Saya akan mempertanyakan semua ini kepihak kepolisian dan bila perlu menanyakn langsung ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara yang ada di Jakarta,” ujarnya.(B/N)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59202)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51035)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19223)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14366)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13808)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13508)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13431)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12806)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8825)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8790)
Bedah JayaposOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarPandeglang, Jaya Pos Pembangunan drainase di Jalan Raya Simpang Labuan–Cibaliung tepatnya di ...


Rusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasTiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP Tersangka
Laporan KhususLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah lakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...


Sekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoDisdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan