Sabtu, 29 September 2012 - 06:32:24 WIB
Rencana Walikota Nur Mahmudi Ismail Ditentang Ketua DPRDKategori: Depok - Dibaca: 277 kali

Baca Juga:Rapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab AnambasRatusan Guru Demo, Dana Sertifikasi 5 Bulan Tidak TurunKasus Simulator Mengarah ke KapolriBupati Simalungun DR JR Saragih Diskriminatif, PMS Terima Bantuan Hibah Rp1 Miliar

Rencana Walikota Nur Mahmudi Ismail mencari sensasi dengan memberi subsidi tiket Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line kepada para pengguna KRL ditentang Ketua DPRD Depok, Rintis Yanto.

Depok, Jaya Pos

Sebab, ide tersebut tidak didasari aturan perundangan yang jelas, hanya mencari popularitas saja. “Tidak ada dasarnya pemberian subsidi itu. Mau diambil alokasi anggaran dari pos apa. Semua harus jelas. Kalau bansos jelas tidak bisa karena belum tentu yang diberikan subsidi itu masuk dalam kategori rawan sosial,” kata Rintis, kemarin.

Menurut Rintis, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak boleh memberikan hibah atau bantuan sosial (bansos) kepada perorangan yang tidak termasuk dalam kategori rawan sosial. Kendati ada 54.809 penumpang KRL dari lima stasiun di Depok, namun tak semua merupakan warga Depok. Hal itu perlu dikaji secara detil. Belum lagi, dikhawatirkan adanya salah sasaran dalam pemberian subsidinya. Misalnya saja, kata dia, orang dengan taraf ekonomi menengah keatas diberikan subsidi. “Itu kan menjadi salah sasaran. Saya rasa tidak tepat untuk memberikan subsidi tiket KRL,” kata dia.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Depok itu mengatakan, wali kota seharusnya lebih memfokuskan pada pembangunan Kota Depok dan mendengarkan keluhan warganya. Misalnya saja terkait pelebaran jalan atau perbaikan tata ruang kota. “Ada baiknya wali kota membuat satu jalan baru sehingga kemacetan dapat berkurang,” cetus Rintis.

Dicontohkan dia, hak pengguna jalan pun hingga kini belum terpenuhi. Diantanya, jembatan penyebrangan orang (JPO). Depok hanya memiliki dua JPO, bahkan satu diantaranya dalam kondisi usang. “sistem transportasi harus dibenahi. San saya minta wali focus pada hal tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengatakan akan memberikan subsidi tiket kereta dalam rangka membantu masrayakat Depok yang menggunakan jasa KRL. Hal itu sebagai respon dari rencana kenaikan harga tiket yang mencapai Rp 2.000 dan berlaku pada 1 Oktober nanti. Namun, mengenai besarnya subsidi yang diberikan belum dapat ditentukan. “Prinsipnya kami setuju. Kalau Trans Jakarta sudah memberlakukan subsidi, ada kemungkinan Depok juga demikian,” kata dia.

Sementara itu, KRL mania sudah membuat petisi yang berisi menolak kenaikan tarif. Kemarin, KRL mania juga membuka pos pengaduan di Stasiun Sudirman. Mereka juga membagikan selebaran menganai rencana kenaikan tersebut.

Terspisah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Faldo Maldini juga menyuarakan hal serupa. “Jelas kami menolak karena tidak berpihak pada rakyat kecil. Tidak adil ketika ada kesalahan (kerugian) lalu dibebankan pada penumpang,” kata dia.

Direncanakan, BEM UI dan KRL mania akan melakukan aksi damai penolakan tiket. “Kami juga membantu menyebarkan petisi melalui internet. Dan satu hal lagi, saya juga khawatir dengan rencana penghapusan kereta kelas ekonomi. Nantinya rakyat kecil main sulit untuk naik kereta padahal kereta adalah transportasi massal yang murah,” tandasnya.Joko W


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59567)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51426)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (44031)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14911)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14186)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14014)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13754)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13213)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11114)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9192)
Bedah JayaposPengelolaan Dana Pokir Desa Bojongkeding Diduga Sarat KKNSubang, Jaya Pos Kultur perilaku korup birokrasi di negeri ini kian hari semakin kompleks dan parah. Korupsi ...


Kantor Terbengkalai Rapat Malah Digelar di Rumah KadesAnggaran Pembelian Kendaraan Roda 4 Diduga Mark Up, Kades Ciawi Berdalih Sisa Lebihnnya DisilpakanGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaKetua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan Amburadul
Laporan KhususZAF International Semakin Diminati MasyarakatDepok, Jaya Pos ZAF International merupakan lembaga pendidikan yang berkomitmen dengan pengembangan Sumber ...


Pembangunan Tanggul Banjir Blok Pulo Direspon Positif MasyarakatApri Terima Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Wapres JKBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019