Sabtu, 29 September 2012 - 06:32:24 WIB
Rencana Walikota Nur Mahmudi Ismail Ditentang Ketua DPRDKategori: Depok - Dibaca: 199 kali

Baca Juga:Rapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab AnambasRatusan Guru Demo, Dana Sertifikasi 5 Bulan Tidak TurunKasus Simulator Mengarah ke KapolriBupati Simalungun DR JR Saragih Diskriminatif, PMS Terima Bantuan Hibah Rp1 Miliar

Rencana Walikota Nur Mahmudi Ismail mencari sensasi dengan memberi subsidi tiket Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line kepada para pengguna KRL ditentang Ketua DPRD Depok, Rintis Yanto.

Depok, Jaya Pos

Sebab, ide tersebut tidak didasari aturan perundangan yang jelas, hanya mencari popularitas saja. “Tidak ada dasarnya pemberian subsidi itu. Mau diambil alokasi anggaran dari pos apa. Semua harus jelas. Kalau bansos jelas tidak bisa karena belum tentu yang diberikan subsidi itu masuk dalam kategori rawan sosial,” kata Rintis, kemarin.

Menurut Rintis, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak boleh memberikan hibah atau bantuan sosial (bansos) kepada perorangan yang tidak termasuk dalam kategori rawan sosial. Kendati ada 54.809 penumpang KRL dari lima stasiun di Depok, namun tak semua merupakan warga Depok. Hal itu perlu dikaji secara detil. Belum lagi, dikhawatirkan adanya salah sasaran dalam pemberian subsidinya. Misalnya saja, kata dia, orang dengan taraf ekonomi menengah keatas diberikan subsidi. “Itu kan menjadi salah sasaran. Saya rasa tidak tepat untuk memberikan subsidi tiket KRL,” kata dia.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Depok itu mengatakan, wali kota seharusnya lebih memfokuskan pada pembangunan Kota Depok dan mendengarkan keluhan warganya. Misalnya saja terkait pelebaran jalan atau perbaikan tata ruang kota. “Ada baiknya wali kota membuat satu jalan baru sehingga kemacetan dapat berkurang,” cetus Rintis.

Dicontohkan dia, hak pengguna jalan pun hingga kini belum terpenuhi. Diantanya, jembatan penyebrangan orang (JPO). Depok hanya memiliki dua JPO, bahkan satu diantaranya dalam kondisi usang. “sistem transportasi harus dibenahi. San saya minta wali focus pada hal tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengatakan akan memberikan subsidi tiket kereta dalam rangka membantu masrayakat Depok yang menggunakan jasa KRL. Hal itu sebagai respon dari rencana kenaikan harga tiket yang mencapai Rp 2.000 dan berlaku pada 1 Oktober nanti. Namun, mengenai besarnya subsidi yang diberikan belum dapat ditentukan. “Prinsipnya kami setuju. Kalau Trans Jakarta sudah memberlakukan subsidi, ada kemungkinan Depok juga demikian,” kata dia.

Sementara itu, KRL mania sudah membuat petisi yang berisi menolak kenaikan tarif. Kemarin, KRL mania juga membuka pos pengaduan di Stasiun Sudirman. Mereka juga membagikan selebaran menganai rencana kenaikan tersebut.

Terspisah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Faldo Maldini juga menyuarakan hal serupa. “Jelas kami menolak karena tidak berpihak pada rakyat kecil. Tidak adil ketika ada kesalahan (kerugian) lalu dibebankan pada penumpang,” kata dia.

Direncanakan, BEM UI dan KRL mania akan melakukan aksi damai penolakan tiket. “Kami juga membantu menyebarkan petisi melalui internet. Dan satu hal lagi, saya juga khawatir dengan rencana penghapusan kereta kelas ekonomi. Nantinya rakyat kecil main sulit untuk naik kereta padahal kereta adalah transportasi massal yang murah,” tandasnya.Joko W


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59202)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51035)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19222)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14366)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13807)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13508)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13431)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12805)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8825)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8790)
Bedah JayaposOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarPandeglang, Jaya Pos Pembangunan drainase di Jalan Raya Simpang Labuan–Cibaliung tepatnya di ...


Rusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasTiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP Tersangka
Laporan KhususLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah lakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...


Sekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoDisdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan