Senin, 11 Maret 2019 - 06:27:10 WIB
Majelis Hakim Arahkan Saksi Meringankan Terdakwa ke Ranah Perdata?Kategori: Jakarta - Dibaca: 153 kali

Baca Juga:Rapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab AnambasRatusan Guru Demo, Dana Sertifikasi 5 Bulan Tidak TurunKasus Simulator Mengarah ke KapolriBupati Simalungun DR JR Saragih Diskriminatif, PMS Terima Bantuan Hibah Rp1 Miliar

Selama persidang­an berlangsung, ketua majelis hakim terkesan melontarkan pertanyaan yang mengarah ke perdata. Karena saksi Dwito, sesungguhnya bukanlah orang yang mengetahui dan merasakan langsung kejadian tersebut, dan bahkan tidak mempunyai kwalitas sebagai saksi.

Jakarta, Jaya Pos

Sidang perkara penipuan dan penggelapan, dengan agenda men­dengarkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa Tedja Widjaja, kasus penipuan dan penggelapan aset (tanah) milik Yayasan Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta, digelar.

Namun dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara tersebut, para pengunjung sidang bertanya-tanya atas sikap Ketua Majelis Hakim Tugiyanto SH MH dalam memimpin persidangan, termasuk sidang yang digelar pada Rabu, (6/3/2019) yang dinilai membatasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fedrik Adhar SH MH mengajukan pertanyaan terhadap saksi, terutama saksi a de charge atau yang meringankan.

Bahkan, Majelis Hakim dinilai mengarahkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa ke ranah perdata yang selalu menjawab, “menurut cerita/katanya dan tidak ingat”.

Dalam keterangan saksi Dwito di persidangan, semua yang diceritakan saksi adalah kejadian antara tahun 2009 sampai dengan 2011, dimana saksi belum ada (sama sekali) di perusahaan tersebut.

Saksi Dwito menjadi direktur pada PT Graha Mahardikka tepat pada tahun 2012, dan saksi pelapor Rudyono Darsono sudah mengundurkan diri.
Bagaimana seorang Dwito bisa menjadi saksi dari terdakwa (a de charge), dimana yang bersangkutan tidak mengetahui sama sekali kejadian tersebut atau bersama-sama de­ngan saksi pelapor Rudyono Darsono? Pada kejadian di perusahaan tersebut antara tahun 2009 sampai dengan 2011.

Salah satu pengunjung sidang kepada Jaya Pos menyebutkan, seharusnya persidangan fair, jangan berbicara “katanya dan katanya”, atau hanya mendengar cerita dari orang lain tanpa mempunyai bukti-bukti apapun.

Apabila hakim dalam posisi netral dan adil, menurut sumber, maka kesaksian ini sudah harus dihentikan dari awal. Namun sebaliknya, Malah Sangat Terkesan Mengarahkan Saksi Agar Kasus Ini Menuju ke perdata. “Ini tipu diatas tipu namanya, terdakwa benar-benar pandai mendatangkan saksi untuk menutupi kesalahanya,” ketus sumber.

Selama persidangan berlangsung, ketua majelis terkesan banyak pertanyaan yang mengarah ke perdata. Karena saksi Dwito, bukanlah orang yang mengetahui dan merasakan langsung kejadian tersebut, dan tidak mempunyai kwalitas sebagai bukti.

Disebutkan juga, jika seorang saksi, dalam setiap menjawab pertanyaan majelis hakim selalu menjawab dengan “katanya dan lupa”, itu berarti kesaksiaannya diragukan.

Sumber juga menyoroti sikap ketua majelis hakim yang mengulur waktu dengan memberikan keleluasaan terhadap saksi untuk memberikan keterangan.

“Seharusnya dicegah, karena saksi banyak tak mengerti tentang duduk perkara di Yayasan UTA 45 Jakarta. Karena saksi memang baru masuk di tahun 2012, yaitu setelah Rudyono Darsono mengundukan diri. Bahkan saksi memberikan keterangan jauh sebelum dia masuk di PT Graha Mahardika. Sudah pastilah ia bersaksi secara ngarang dan tak ada data, sehingga tidak bisa diambil keterangannya sebagai saksi,” paparnya.

Dilanjutkan, dalam bersaksi orangnya harus menge­tahui dan melihat kejadian, sehingga bisa memberikan keterangan sesuai harapan persidangan.Di lain sisi, saksi mengaku adalah termasuk salah satu pemegang saham di PT Graha Mahardika, yaitu sekitar 40,%.

Sebagaimana diketahui bahwa PT Graha Mahardika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan properti. Saksi menjabat sebagi dirut di perusahaan ini pada 2012.

Kesaksian Soal Jual-Beli Tanah

Terkait pertanyaan majelis hakim soal perjanjian jual-beli tanah dan pembangunan gedung, menurut saksi Hindarto Budiman (ayah dari saksi)-masih hidup menyebutkan ada perjanjian dengan pihak Yayasan Uta ’45, dimana dalam hal jual-beli tanah yayasan, dan pembangunan gedung terjadi sekitar tahun 2010.

Saksi juga menerangkan bahwa diriya tahu mengenai kesepakatan harga tanah yang dijual Yayasan Uta’45 yaitu Rp 65 miliar. Dan masih menurut saksi, sudah ada pembayaran Rp 90 juta dengan rincian ada berupa pembangunan gedung, uang tunai, dan melalui transfer.

Ketika JPU Fedrik menanyakan, apakah saksi memiliki data pendukung untuk ke­terangannya itu, misalkan bukti transfer, saksi mengatakan ”tidak mengetahui.”

Mendendengar ketera­ngan saksi, pengunjung sidang yang lain ada yang nyeletuk. “Artinya pihak yayasan untung dong Rp 25 miliar dari kesepakatan Rp 65 miliar tapi yang dibayarkan Rp 90 miliar. Lalu untuk apa capek-capek? Laporkan saja terdakwa kalau enggak ada yang dirugikan,” katanya.

Dirinya juga menilai Ha­kim dalam bertanya kepada saksi, terkesan berambisi sekali untuk menggiring perkara pidana ini ke ranah perdata.
Sayangnya, Ketua Majelis Hakim Tugiyanto, menurut pengunjung sidang terkesan menggiring saksi dengan sasaran akhir perkara pidana tersebut masuk ranah perdata.

“Seharusnya setiap hakim, terutama ketua majelis, benar-benar menjunjung tinggi netralitas, fair play, independensi dan kejujuran sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Jangan sampai menggadaikan rasa keadilan dan kebenaran demi sesuatu hingga tergadai pula obyektifitas, netralitas dan independensi hakim yang seharusnya dijaga dan dijunjung tinggi itu,” katanya.

Sidang tersebut dipantau KPK, KY, Bawas MA dan disaksikan Para Generasi Muda, calon-calon penegak hukum Indonesia.

Terdakwa Tedja Widjaja dihadapkan ke persidangan oleh JPU Fedrik Adhar SH MH dengan sangkaan telah melakukan penipuan dan penggelapan hingga menyebabkan aset (tanah) Yayasan UTA 45 berpindah tangan, dan merugikan pihak Yayasan UTA 45 Jakarta puluhan mi­liar rupiah.(Tim)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59364)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (32884)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14714)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14005)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13841)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13597)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9891)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9017)
Bedah JayaposWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikTidak hanya soal air bersih saja yang menjadikan penyebab kesulitan di Huntara, lampu penerangpun bagian dari ...


Bobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR Proyek U-ditch Dukuh Menanggal III Terindikasi dicurangi Pejabat Pemeriksa, Dinas Tutup Mata?
Laporan KhususPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixCiamis, Jaya Pos Persoalan rencana pengaspalan hotmix jalan kabupaten lintas Buniseuri-Jalatrang yang ...


Lakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018 Pemkab OKI Gelar Safari Ramadhan